Inalum Dapat Pinjaman Rp 72 T

Rabu, 12 September 2018  19:00

Inalum Dapat Pinjaman Rp 72 T

Jakarta (BM) – Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk mengatasi pelemahan rupiah di tengah himpitan perkembangan perekonomian global. Kabar terbaru, PT Indonesia Asahan Aluminiun (Inalum) telah mendapatkan pinjaman sindikasi untuk divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Pinjaman itu diharapkan bisa cair tahun ini.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengungkapkan, pinjaman sindikasi untuk Inalum tersebut hanya tinggal menunggu financial closing. Besarannya sekitar US$ 4-5 miliar atau Rp 72,5 triliun (kurs Rp 14.500).

"Tahun ini tinggal dia (Dirut Inalum) untuk Freeport. Totalnya sekitar US$ 4-5 miliar semuanya dari off shore," ujarnya di Energy Building, SCBD, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Ketika dikonfirmasi di tempat yang sama ke Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin, ia masih merahasiakan sumber pinjaman tersebut. Namun dia memastikan tahun ini pembiayaan tersebut akan selesai.

"Kita masih cari alternatif yang penting kan uangnya ada. Nanti dalam bentuk instrumen apa kita cari yang paling menguntungkan," tambahnya

Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan juga mengatakan soal pendanaan proses akuisisi PTFI sudah dipenuhi oleh PT Inalum. Menurut Jonan, modal Inalum sudah didapatkan dari pinjaman perbankan luar negeri.

"Sudah, pinjaman dapat dari luar negeri," kata Jonan di Komplek Istana, Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Setidaknya belakangan ini ada 11 bank berkomitmen memberikan dana pinjaman kepada Inalum untuk mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Pihak Inalum optimistis akan mendapat pinjaman dari bank sehingga kepemilikan Inalum atas Freeport menjadi 51%.

Untuk menguasai 51% saham PTFI, Inalum sebagai induk holding BUMN pertambangan harus mengeluarkan dana US$ 3,85 miliar. Di mana, dana tersebut untuk membeli 40% hak partisipasi Rio Tinto sebesar US$ 3,5 miliar, dan sisanya membeli saham Indocopper di PTFI sebesar US$ 350 juta.

Adapun batas waktu proses pembayaran selama dua bukan pasca penandatangan Head of Agreement (HoA) yang telah disepakati antara Inalum dengan Freeport McMoran.

Rini Soemarno juga memastikan, kinerja perbankan tetap positif di tengah pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Meski demikian, perusahaan yang memiliki impor konten tinggi menjadi perhatian khusus perbankan.

"Kalau industri perbankan enggak ada masalah. Memang sedikit yang sekarang harus kita perhatikan adalah dengan keadaan nilai Rupiah dan Dolar ini adalah nasabah yang impor kontennya besar itu yang harus kita perhatikan," ujarnya di The Energy Building, Jakarta, Rabu (12/9).

Hal ini telah didiskusikan bersama direktur utama perbankan BUMN. "Insya Allah sampe sekarang sih relatif oke. Kemaren saya juga bicara dengan dirut-dirut perbankan mereka mengatakan is still alright," jelasnya.

Selain perbankan BUMN, Menteri Rini mengatakan, BUMN lain juga memiliki daya tahan yang cukup kuat ketika Rupiah melemah. Bagi BUMN yang memiliki pinjaman dalam bentuk Dolar akan terus diarahkan agar menggunakan pinjaman untuk meningkatkan pendapatan.

"BUMN-BUMN saya rasa kita tetep kuat, tangguh. Makanya tadi kita katakan jangan lupa potensi ekspor kita besar ke depan. Dan yang utama selalu dalam kita pinjaman apakah itu lokal, apakah itu luar negeri, adalah jangka waktunya masing masing dan kita lihat kemampuan dari perusahaan itu bagaimana," jelasnya.

"Dan kalau kita punya pinjaman, pemanfaatan pinjaman itu betul-betul produktif. Bahwa pinjaman ini oh memang untuk investasi ini sehingga meningkatkan revenue, meningkatkan profitability jadi enggak masalah," tandasnya.

 

Defisit Anggaran

Sementara itu, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) tetap akan mengambil pembiayaan guna memenuhi target defisit anggaran yang sebesar 2,19% atau setara Rp 325,9 triliun.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Sceneider Siahaan mengatakan pemerintah akan tetap menutupi sisa defisit anggaran APBN 2018 sesuai target yang ditetapkan.

"Iya, kita akan penuhi target defisit sampai akhir tahun. Pemerintah akan memenuhi pembiayaan defisit APBN tahun ini sebesar sisa besaran defisit yang diperlukan," kata Sceneider, Rabu (12/9/2018).

Kementerian Keuangan telah melaporkan bahwa defisit anggaran yang sudah dipenuhi oleh pemerintah mencapai Rp 150 triliun atau 1,02% dari target yang ditetapkan. Itu tandanya, masih ada sekitar Rp 175 triliun bagi pemerintah untuk memenuhi defisit anggaran di 2018.

Pembiayaan dilakukan dengan penerbitan SBN yang akan dilakukan sepanjang semester II-2018 kurang lebih 212 triliun, dengan peruntukan memenuhi defisit anggaran dan pembiayaan lain seperti penyertaan modal negara (PMN).

Meski demikian, Sceneider mengatakan bahwa target defisit anggaran APBN tahun anggaran 2018 akan lebih kecil dari target.

"Sepertinya defisit yang di APBN 2,19% PDB akan turun menjadi sekitar 2,12% PDB atau lebih kecil lagi," ungkap dia. (det/rmo/mer/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>