IndonesiaLeaks Tantang Pihak yang Sebut Hoax

Selasa, 14 Oktober 2018  19:23

IndonesiaLeaks Tantang Pihak yang Sebut Hoax

Konferensi pers IndonesiaLeaks di Sekretariat AJI, Jakarta Selatan.

Yang Keberatan soal Buku Merah, Dipersilakan Lapor Dewan Pers

JAKARTA (BM) –  Hasil investigasi IndonesiaLeaks yang telah dimuat banyak media memantik reaksi sejumlah pihak, di antaranya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang menyebut laporan itu hoaks. Pihak KPK maupun Polri juga telah memberikan klarifikasi atas laporan itu.

Inisiator IndonesiaLeaks menegaskan, laporan investigasi itu bukanlah berita bohong atau hoax seperti yang ditudingkan sejumlah pihak. Laporan yang memuat adanya perusakan buku bersampul merah tersebut benar adanya karena ada rekaman kamera pengintai atau CCTV dan sejumlah bukti yang kuat.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai salah satu inisiator investigasi bersama para jurnalis tersebut meminta pihak yang menuding laporan itu membuktikan bagian mana yang menjadi berita bohong atau hoax. Ia bersedia berdiskusi secara ilmiah dengan pihak yang menuding laporan itu hoax.

"Sebutkan saja bagian apa dari liputan itu yang hoax. Buku merah? BAP-nya atau apa? Kalau buku merah itu tidak ada, Indonesialeaks layak disebut penyebar hoax," kata Ketua Umum AJI, Abdul Manan dalam konferensi Pers di Sekretariat AJI, Jakarta, Minggu 14 Oktober 2018.

Mengenai tudingan hoax itu, ia menilai bahwa pihak yang menuding belum mengerti karena belum membuka situs Indonesialeaks dan membaca laporan yang diterbitkan oleh media massa yang memuat kabar tersebut.

"Kalau mau disebut hoax bukti kan kalau buku merah itu tidak ada. Kalau tudingan itu benar kita akan mengakui seperti Ratna Sarumpaet mengakui," katanya menegaskan.

Inisiator lainnya, yang juga Direktur Eksekutif LBH Pers, Nawawi Bahrudin  menyatakan, informasi yang dilansir IndonesiaLeaks telah dibuktikan secara standar kode etik jurnalistik.

 “LBH Pers memastikan informasi yang dipublikasi sudah memenuhi standar kode etik jurnalistik,” ujar Nawawi, saat konferensi pers di Sekretariat AJI Indonesia, di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Minggu (14/10).

Bahkan kata Nawawi, jika ada pihak yang keberatan dengan isi laporan tersebut, maka dipersilakan melapor ke dewan pers.

Atas dasar tersebut, LBH Pers siap membantu jika nanti terjadi sengketa. Pasalnya, IndonesiaLeaks saat ini dituding telah menyebar hoax dan memiliki motif politik.

“LBH Pers siap bantu untuk mendampingi bila terjadi sengketa nanti. Kami ingin pastikan informasi yang dirilis di media partner itu merupakan informasi untuk kepentingan publik,” beber Nawawi.

Di tengah tahun politik ini, praktis isu tersebut menjadi gorengan para politisi terutama dari kubu yang melawan capres petahana. Nawawi menegaskan sekali lagi bahwa beredarnya informasi semata hanya untuk mengungkap kebenaran sesuai amanat UU Pers.

“Bisa kami yakinkan media ini (Indonesialeaks) bertujuan untuk melakukan peran media sebagaimana dimandatkan UU Pers yaitu untuk melakukan kontrol sosial,” demikian Nawawi.

 “Memang ada beberapa potensi hukum yang akan dihadapi oleh kawan kawan IndonesiaLeaks. Secara hukum pers meyakini kalau semua publikasi ini memenuhi syarat. Jadi misal pun ada orang keberatan, bisa ke Dewan Pers atau membuat hak jawab,” ujar Nawawi.

“Nah kita juga membatasi untuk menjadi tuduhan hoaks. Kita tidak membatasi itu, kalau pun itu jadi delik pidana saya yakin tidak memenuhi unsur, tuduhannya hoaks tapi tidak ada hoaks. Buku merahnya ada, CCTVnya ada,” tegasnya.

IndonesiaLeaks merupakan platform untuk pelaporan dugaan kasus yang dianggap merugikan publik dari informan yang dijaga identitasnya. Kasus Buku Merah ini adalah kasus pertama yang diungkap oleh Indonesia Leaks setelah 7 bulan penyelidikan.

 

Data Valid

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, Abdul Manan, mengatakan pengusutan perkara oleh Indonesialeaks tidaklah mudah karena melibatkan orang nomor satu di tubuh Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski begitu, ia kembali menegaskan bahwa laporan ini valid.

"Kami tahu ini sulit, ada orang nomor satu di kepolisian. Tapi kami punya bukti yang valid," kata Abdul Manan di Kantor Sekretariat AJI Indonesia, Jalan Sigura-gura Raya, Jakarta Selatan pada Ahad, 14 Oktober 2018.

Penelusuran Indonesialeaks berawal ketika mereka mendapatkan berkas dokumen perkara dugaan suap yang menyeret pengusaha Basuki Hariman dan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. Kemudian, setelah melalui berbagai pertimbangan, tim Indonesialeaks memutuskan bahwa dokumen itu layak ditelusuri.

"Karena itu bentuk tim untuk memverifikasi dokumen. Apakah valid atau tidak. Semua diperiksa dulu oleh tim media dari Indonesialeaks," kata Abdul Manan. Setelah melakukan investigasi yang memakan waktu lama, tim Indonesialeaks pun mengumumkan hasil temuan itu.

"Setelah semua orang yang disebut di sana disebut maka kami baru mempublikasikan ini. Kami sangat berhati-hati," kata Abdul Manan. Ia pun membantah jika dikatakan temuan ini ada unsur kepentingan politik.

AJI meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar terus menindaklanjuti temuan Indonesialeaks ini, serta mengimbau pemerintah untuk memberikan dukungan. "Karena ini ujian untuk KPK dan pemerintah dalam memberantas kasus korupsi," kata Abdul Manan.

 

Buku Merah

Indonesialeaks baru-baru ini menurunkan laporan yang menyinggung buku merah milik orang dekat pengusaha impor daging sapi Basuki Hariman. Buku bank bersampul merah atas nama Serang untuk Noor IR diduga dirusak oleh dua perwira aktif Polri yang pernah menjadi penyidik KPK, Komisaris Besar Roland dan Komisaris Harun. Nama-nama ini membantah terlibat perusakan buku merah tersebut.

Berdasarkan temuan Indonesialeaks, buku itu merupakan salah satu barang bukti kasus korupsi yang menjerat bos CV Sumber Laut Perkasa Basuki Hariman dan anak buahnya Ng Fenny. Kedua penyidik merobek 15 lembar catatan transaksi dalam buku itu. Keduanya diduga membubuhkan tip ex untuk menghapus sejumlah nama penerima uang dari perusahaan Basuki Hariman. Hal itu terekam dalam CCTV di Ruang Kolaborasi lantai 9 Gedung KPK pada 7 April 2017.

Mabes Polri telah membantah seluruh tudingan dalam tulisan yang dirilis Indonesialeaks.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal menegaskan tak ada bukti yang menunjukkan dugaan transaksi pada Jenderal Tito. Bahkan, kata dia, Basuki telah mengaku tak pernah menyampaikan dana apapun secara langsung pada Tito.

"Dia akui menggunakan dana itu untuk kepentingan sendiri. Artinya kita tidak boleh me-judge orang tanpa bukti kuat. Ada asas praduga tak bersalah jadi hormati itu," ujar Setyo. (viv/mer/tem/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>