Jawa Timur Masuk Pantauan KPK

Senin, 18 Februari 2018  18:25

Jawa Timur Masuk Pantauan KPK

Febri Diansyah

Jakarta (BM) - Korupsi kepala daerah masih marak terjadi, baik yang tertangkap tangan oleh KPK, maupun yang terungkap dari kasus sebelumnya. KPK menambah 10 daerah pencegahan korupsi.

Sepuluh provinsi baru yang disasar KPK itu adalah: Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka-Belitung, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

"KPK telah mengirimkan surat tertanggal 5 Februari 2018 pada seluruh kabupaten/kota di 10 provinsi tersebut. Rapat Koordinasi pencegahan akan dihadiri oleh pimpinan KPK dengan mengundang seluruh kepala daerah dan pemangku kepentingan setempat," ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Minggu (18/2/2018).

Bulan ini, KPK akan memulai rapat koordinasi itu di 3 provinsi yaitu Bangka-Belitung, Sulawesi Utara, dan DI Yogyakarta. Untuk 7 daerah lainnya, Febri menyebut menyusul bulan berikutnya.

"Untuk 7 daerah lain diagendakan Maret (Jatim, Kalbar dan Sulteng), dan April (Sumsel, Kalimantan Utara, Sulbar dan Lampung)," kata Febri.

Ada 9 hal yang akan dibahas di dalam rakor tersebut yaitu soal pengelolaan APBD (e-planning dan e-budgeting), pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dana desa, serta manajemen ASN (aparatur sipil negara), diantaranya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Ada pula bahasan soal barang milik daerah, pendapatan, dan sektor strategis (SDA, pendidikan, kesehatan, infrastruktur).

"Kami harap, seluruh pimpinan daerah serius dan melaksanakan program pencegahan ini dengan itikad baik. Karena pencegahan korupsi hanya akan berhasil jika dilakukan sepenuh hati," ujar Febri.

KPK pun memperingatkan jangan sampai kepala daerah bersikap setengah-setengah, apalagi berpura-pura untuk menggenapi acara seremonial belaka. Sebab, KPK sudah berkali-kali memproses kepala daerah yang ikut dalam acara pencegahan korupsi.

"Hal itu disebabkan karena kepala daerah dan pihak-pihak yang diajak kerjasama tidak sungguh-sungguh," kata Febri lagi.

"Kami datang ke daerah dengan kesadaran bahwa KPK harus hadir di daerah-daerah di Indonesia. Peran pemimpin daerah dan masyarakat untuk mengawal upaya pencegahan ini sangat dibutuhkan," lanjutnya. (det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>