Jokowi Minta Mendikbud Kaji Ulang Kebijakan

Kamis, 15 Juni 2017  22:04

Jokowi Minta Mendikbud Kaji Ulang Kebijakan

Presiden Joko Widodo

JAKARTA (BM) – Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang akan memberlakukan waktu belajar 8 jam sehari mendapat banyak penolakan. Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk mengkaji ulang rencana kebijakan belajar delapan jam sehari.
 
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, dirinya dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno sudah berdiskusi dengan Muhadjir terkait rencana kebijakan tersebut. "Memang kemarin kami ini sudah berdiskusi dengan Mendikbud, Mensesneg karena diminta oleh Presiden untuk mengkaji kebijakan tersebut," ujar Pramono di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (15/6/2017).
 
Soal apa keputusan final terkait rencana kebijakan itu, Pramono mengatakan, wewenang tetap berada di Mendikbud Muhadjir. "Untuk lebih detailnya, tanyakan kepada Mendikbud deh," ujar dia.
 
Politikus PDI Perjuangan tersebut memastikan bahwa pemerintah sudah menangkap keresahan di masyarakat terkait rencana kebijakan tersebut. Namun di sisi lain, Pramono mengingatkan semua pihak untuk tidak asal merespons sebuah kebijakan, apalagi masih dalam tahap rencana.
 
Ia menyarankan, semua pihak melihat rencana kebijakan secara jelas terlebih dahulu, baru mengutarakan pendapat. "Apapun, baca terlebih dahululah Permen yang telah dibuat Mendikbud. Memang tentunya pemerintah juga menangkap apa yang menjadi keresahan. Tapi lebih baik semuanya mempelajari dan membaca sebelum memberikan komentar," ujar Pramono.
 
Muhadjir sebelumnya menyatakan banyak pihak yang masih salah memahami konsep 8 jam proses belajar mengajar di sekolah. Ia mengatakan, yang ada di benak masyarakat soal proses belajar mengajar selama 8 jam di sekolah ialah murid diberikan materi pelajaran selama 8 jam.
 
Padahal, yang dimaksud proses belajar 8 jam tak hanya menerima pelajaran yang berasal dari buku teks, tetapi juga menerima pendidikan karakter.
 
Ia menjelaskan, nantinya transfer pengetahuan dari buku teks hanya 30 persen. Sedangkan 60-70 persen sisanya akan diisi dengan pendidikan karakter.
 
"Ini sebagai pemenuhan dari visi presiden yang menetapkan bahwa untuk pendidikan, terutama level pendidikan dasar SD dan SMP, diperbanyak pada penanaman budi pekerti dan pembentukan karakter," ucap mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu di Jakarta, Selasa (13/6/2017).
 
Muhadjir melanjutkan, ada beberapa karakter yang hendak dibentuk. Di antaranya, ada beberapa yang menjadi prioritas dari total 18 karakter, yakni jujur, pantang menyerah, toleran, dan gotong royong.
 
"Jadi sekali lagi 8 jam itu enggak berarti anak ada di kelas tetapi bisa di lingkungan sekitar sekolah bahkan di luar sekolah, yang penting semua jadi tanggung jawab sekolah di manapun anak belajar," lanjut dia.
 
PBNU Menolak
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU) mendukung pemerintah dalam meningkatkan pendidikan karakter.  Namun, jika cara yang dipilih adalah melalui penambahan waktu berkegiatan di sekolah, maka hal itu tidaklah tepat.  Sebab, tidak ada jaminan bahwa karakter seorang anak akan jadi baik jika waktu berkegiatan di sekolah ditambahkan. 
 
"Pembentukan karakter dengan penambahan waktu atau jam sekolah merupakan dua hal berbeda. Pembentukan karakter tidak secara otomatis bisa dicapai dengan jalan menambahkan jam sekolah," kata Ketua PBNU, Said Aqil Siroj di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017). 
 
Said mengatakan, PBNU menilai kebijakan lima hari sekolah dengan kegiatan selama delapan jam setiap harinya itu bertentangan dengan Pasal 35 UU14/2005 tentang Guru dan Dosen.
 
Pasal 2 menyebutkan, "Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu".
 
"Kebijakan lima hari sekolah/delapan jam belajar di sekolah berpotensi besar kepada jumlah jam mengajar guru di sekolah melampaui batasan yang telah diatur dalam UU yang dimaksud," kata Said.
 
PBNU, lanjut Said, juga melakukan kajian dan pemantauan. Faktanya, mayoritas sekolah belum siap sarana dan prasarana untuk program tersebut.
 
"Mengingat tingginya gejolak serta keresahan yang terjadi di masyarakat di atas maka dengan ini PBNU meminta kepada Presiden untuk mencabut atau membatalkan kebijakan lima hari sekolah," kata Said.
 
Risma Mendukung
Kebijakan sekolah lima hari yang ditetapkan Mendikbud didukung oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Pasalnya, mulai tahun ajaran baru 2017/2018 pada bulan Juli mendatang aturan sekolah lima hari akan mulai diberlakukan.
Akan tetapi sekolah full day lima hari hanya dilakukan untuk jenjang SMP saja. Sedangkan untuk jenjang SD masih belum diberlakukan.
 
Hal itu ditegaskan oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Kamis (14/6/2017) usai memberikan sambutan dalam dialog penyuluh agama di Hotel Vasa.
 
“Untuk sekolah lima hari, saya akan konsentrasi untuk SMP dulu. Tahun ajaran baru ini kita mulai, tapi SD belum, kita konsen dulu ke SMP,” kata Risma.
 
Wanita yang juga mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan ini menjelaskan konsep sekolah lima hari ini cukup bagus. Dimana konsep belajarnya sama aseperti jam belajar sehari-hari saat ini. Namun siangnya dilanjutkan dengan pendidikan ekstra kulikuler.
 
 “Saya sudah bilang ke Dinas Pendidikan untuk mendata guru olahraga dan juga guru music yang kita miliki di jenjang SMP,” ucap Risma.
 
Supaya kegiatan ekstra kulikuler yang disediakan sekolah tidak membuat anak-anak bosan. Mereka bisa mengikuti kegiatan yang memang sesuai minat dan bakat mereka.
 
 “Jadi apa yang mereka inginkan, apa yang ingin mereka dalami mereka bisa memilih. Dan kita akan sediakan kebutuhannya,” tegasnya.
 
Pendataan kebutuhan persiapan sekolah lima hari ini bukan hanya untuk kebutuhan guru, melainkan juga sarana dan prasarananya.
 
“Pak Ikhsan sedang mendata ini, saranan yang kurang apa, yang belum ada apa supaya kita siapkan. Jadi sampai akhir tahun nanti kita focus yang SMP dulu, nanti baru SD,” pungkas Risma. (kom/tri/det/tit)
OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>