Jokowi Restui Pasukan Khusus TNI Tanggulangi Terorisme

Rabu, 16 Mei 2018  18:06

Jokowi Restui Pasukan Khusus TNI Tanggulangi Terorisme

Moeldoko

Jakarta (BM) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo merestui pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI untuk menanggulangi terorisme. Koopssusgab akan berada di bawah komando Panglima TNI.

"Untuk komando operasi khusus gabungan TNI, sudah direstui oleh presiden dan diresmikan kembali oleh Panglima TNI," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (16/5/2018).

Moeldoko menjelaskan, pembentukan Koopssusgab tidak perlu menunggu RUU Terorisme disahkan. Pembentukan ini merupakan inisiasi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Nggak perlu nunggu. Sekarang ini, pasukan itu sudah disiapkan," tutur Moeldoko.

"(Komando) di bawah Panglima TNI. Itu inisiasi penuh Panglima TNI. Di dalamnya, kekuatan dari pasukan khusus darat, laut, dan udara yang terpilih," tambahnya.

Ia menambahkan, Koopssusgab bisa untuk operasi perang selain militer atau sebaliknya.

"Bisa untuk operasi perang dan operasi selain perang," tuturnya.

Yang jelas, kata Moeldoko, ia meminta masyarakat tenang dan tidak resah akibat rentetan teror saat ini.

"Intinya siap serahkan pada aparat keaman, kita siap mengahadapi situasi apapun. Masyarakat nggak perlu resah. Sekali lagi percayakan pada kami," ujar Moeldoko.

Sementara itu, pihak kepolisian membenarkan keterlibatan Kopassus dalam pemberantasan terorisme. "Kopassus sudah ikut masuk. Pak Kapolri sampaikan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto kepada wartawan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2018).

Setyo menjelaskan Kopassus ikut membantu Polri dalam operasi penangkapan dan penggerebekan. Satuan Polri yang bersentuhan langsung dengan Kopassus adalah Brimob.

"Sudah bekerjasama dengan Brimob di lapangan untuk penggerebekan-penggerebekan. Saya lupa tadi sampaikan bahwa kami sudah kerjasama dengan kopassus. Penangkapan-penangkapan itu sudah melibatkan Kopassus," jelas Setyo.

Namun Setyo tidak menjelaskan secara detail, sejak kapan dan operasi penangkapan atau penggerebekan di lokasi mana saja, yang melibatkan Kopassus.

Ditanya soal sikap kelompok teroris yang menjadi agresif sepekan belakangan, Setyo berujar hal itu dikarenakan instruksi pimpinan kelompok teroris itu. "Ya itu atas perintah pimpinannya mereka untuk melakukan amaliyah itu," ujar Setyo.

 

Bertentangan UU

Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia (UI) Solahudin mengkritisi Presiden Joko Widodo yang ingin menghidupkan kembali satuan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI untuk menangani terorisme.

Menurut Solahudin, hal itu merupakan langkah yang tidak perlu karena sesuai UU tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme yang berkewajiban memberangus teroris adalah polisi.

"Saya kira tidak perlu. Kenapa? Karena saya lihat, TNI mungkin tidak terlibat dalam proses penegakan hukum," katanya dalam dalam diskusi bertajuk 'Cegah dan Perangi Aksi Teroris' di kantor Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (16/5).

TNI seharusnya tidak dilibatkan dalam memberantas teroris karena memang itu adalah kapasitasnya polisi. Pelibatan TNI bisa dilakukan apabila diperlukan polisi. Itupun polisi tetap harus menjadi leading sector.

"Kalau penegakan hukum leading agensinya siapa? Polisi. Jadi tetap di depan harus polisi, TNI boleh terlibat ketika di luar kapasitas polisi. Contohnya pembajakan di laut jadi harus dibikin aturannya peraturan-peraturan pemerintah yang memungkinkan dalam kondisi seperti apa TNI bisa terlibat dalam proses penindakan," ujar Solahudin.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi tertarik untuk menghidupkan kembali Koopssusgab TNI demi memberangus terorisme. Mantan Panglima TNI menjelaskan, usulan ini ada setelah kejadian kerusuhan yang melibatkan narapidana teroris dan aparat di rutan Cabang Salemba di Mako Brimob, Depok.

"Tertarik atau tidak itu harus merujuk pada norma bagaimana undang-undangnya bagaimana. Nah sekarang pertanyaannya judul undang-undangnya apa tindak pidana terorisme kan. Kalau masih namanya tindak pidana terorisme leadingnya tetap polisi. Soal Pak Jokowi tertarik, Pak Moeldoko tertarik, tidak apa-apa, tapi kan dia enggak bisa mengambil keputusan yang berseberangan norma yang sudah ditetapkan. Maksudnya undang-undang itu," pungkasnya. (det/rmo/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>