Ke Jatim, KPK Cek Kebenaran Harta Kekayaan 37 Pejabat
Nexio Helmus
By: admin
8 Jul 2019 18:55
 
 

Surabaya (BM) KPK melakukan pengecekan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terhadap 37 pejabat di Jatim, terdiri dari 10 bupati dan 27 kepala dinas. Para pejabat yang akan dicek kekayaannya itu sesuai kriteria yang ada di KPK.

"Itu ada kriteria yang tidak bisa kita sampaikan," kata Kasatgas Pemeriksaan LHKPN di Direktorat LHKPN Kedeputian Pencegahan KPK, Nexio Helmus di Kantor Gubernur Jawa Timur Jalan Pahlawan Surabaya, Senin (8/7/2019).

Nexio mengakui jika hanya 10 bupati yang diperiksa ini karena keterbatasan jumlah SDM yang dimiliki KPK. "Tapi ini kan keterbatasan kami juga selaku jumlah personel dan juga waktu pelaksanaan. Ada 10 bupati kurang lebih. Itu tadi ada beberapa hal, yang jelas karena keterbatasan jumlah SDM kita juga," imbuhnya.

Nexio juga menyebut kegiatan ini merupakan agenda rutin yang bertujuan untuk pencegahan korupsi. Selain itu, adanya laporan baru juga akan memperbarui laporan hasil kekayaan yang lama.

"Dalam rangka kita penekanannya pencegahan sekaligus juga pengawasan internal. Sekaligus membuat perbaikan. Kita mendorong dalam pengawasan ada tranparansi kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan sesuai undangan nomor 28 tahun 1999, penyelenggara negara yang bebas korupsi," pungkasnya.

Ihwal pengecekan kekayaan pejabat itu juga disampaikan Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (8/7/2019). "KPK memulai rangkaian pemeriksaan harta kekayaan dari 37 Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (8/7). Kegiatan berlokasi di Kantor Gubernur Jawa Timur dan akan berlangsung selama lima hari ke depan hingga 12 Juli 2019," kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (8/7/2019).

Febri mengatakan pemeriksaan harta kekayaan ini merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi. Dia menyebut lewat pengecekan ini diharapkan dapat diketahui kebenaran dari harta yang telah dilaporkan para pejabat.

"Melalui kegiatan pemeriksaan ini diharapkan dapat diketahui kebenaran, keberadaan, dan kewajaran laporan harta yang disampaikan oleh penyelenggara negara," ucapnya.

Dia menyatakan pemeriksaan ini sesuai dengan aturan pada UU 28 Tahun 1999 Pasal 5 angka 2 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menyebut 'Bahwa setiap PN berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaanya sebelum, selama, dan setelah menjabat'. Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek kelengkapan pendukung aset dan asal usul aset.

"Laporan harta kekayaan setidaknya memuat informasi mengenai aset yang dimiliki pejabat publik, penerimaan dan pengeluaran pejabat publik, penerimaan yang diterima pejabat publik, jabatan baik yang menghasilkan manfaat keuangan atau tidak dan identitas mengenai istri, anak dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan penyelenggara negara," ujar Febri.

Selain itu, Febri juga memaparkan tingkat kepatuhan LHKPN dari para pejabat di Jatim pada 2019. Kota Blitar, kata Febri menjadi wilayah dengan tingkat kepatuhan LHKPN terendah bagi pejabat eksekutifnya, yakni hanya 39,55%.

"Data per 27 Juni 2019 tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN pejabat eksekutif se-Provinsi Jawa Timur, Kota Blitar merupakan terendah, yaitu 39,55%. Sedangkan kepatuhan lapor harta kekayaan pejabat legislatif di Jawa Timur, DPRD Kabupaten Lumajang merupakan yang terendah. Dari 47 wajib lapor, belum ada satu pun yang melaporkan LHKPN-nya," jelas Febri.

Nantinya, hasil pemeriksaan LHKPN para pejabat itu akan dianalisis untuk perbaikan jika ditemukan harta yang belum dilapor. Setelah dicek para pejabat diberi kesempatan menyampaikannya secara lengkap dan benar pada LHKPN tahun berikutnya.

"Masyarakat diharapkan ikut mengawasi dan melaporkan jika ditemukan ketidaksesuaian atau informasi lainnya terkait harta para penyelenggara negara," ucap Febri.

Berikut jadwal pemeriksaan laporan kekayaan 37 pejabat tersebut:

Senin, 8 Juli 2019

1. Bupati Lumajang, Thoriqul Haq

2. Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni

3. Sekda Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono

4. Sekda Kabupaten Sumenep, Edy Rasiyadi

5. Kadis PU SDA Kabupaten Sumenep, Eri Susanto

6. Kadis Pendidikan Kabupaten Sumenep, A. Shadik

7. Kadis Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Tutut Erliena

Selasa, 9 Juli 2019

1. Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari

2. Bupati Blitar, Rijanto

3. Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron

4. Sekda Kabupaten Probolinggo, Soeparwiyono

5. Sekda Kabupaten Blitar, Totok Subihandono

6. Sekda Kabupaten Bangkalan, Eddy Moeljono

7. Kadis PUPR Kabupaten Probolinggo, Prijono

8. Kadis Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Dewi Korina

9. Kadis PUPR Kabupaten Bangkalan, Roosli Soeliharjono

Rabu, 10 Juli 2019

1. Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas

2. Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto

3. Bupati Jember, Faida

4. Sekda Kabupaten Banyuwangi, Djadjat Sudrajat

5. Sekda Kabupaten Situbondo, Syaifullah

6. Sekda Kabupaten Jember, Mirfano

7. Kaban PBD Kabupaten Jember, Rasyid Zakaria

8. Kadis PUPR Kabupate Bangkalan, Roosli Soeliharjono

9. Kadis PUPR Kabupaten Trenggalek, Mohammad Sholeh

Kamis, 11 Juli 2019

1. Bupati Sumenep, Abuya Busyro Karim

2. Wakil Bupati (Plt Bupati) Trenggalek, Mochamad Nur Arifin

3. Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi

4. Sekda Kabupaten Trenggalek, Joko Irianto

5. Kadis DIKPORA Kabupaten Trenggalek,

Kusprigianto

6. Kadis Pendidikan Kabupaten Jember, Edy Budi Susilo

7. Kadis Kesehatan Kabupaten Situbondo , Abu Bakar Abdi

8. Kadis PUPR Kabupaten Situbondo, Gatot Siswoyo

9. Kadis Pendidikan Kabupaten Situbondo, Fathor Rakhman

Jumat, 12 Juli 2019

1. Kadis PUPR Kabupaten Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo

2. Kadis Pendidikan Kabupaten Blitar, Budi Kusumar Joko

3. Kadis PUPR Kabupaten Banyuwangi, Mujiono. (det/rep/tit)


Create Account



Log In Your Account