'Keberhasilan Anti Korupsi Bukan Dari Banyaknya Penangkapan'

Selasa, 04 Desember 2018  16:44

'Keberhasilan Anti Korupsi Bukan Dari Banyaknya Penangkapan'

Presiden Joko Widodo di acara pembukaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Jakarta, Selasa, 4 Desember 2018.

 

Jakarta (BM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018. Dalam kesempatan itu, Jokowi mengucapkan terima kasih kepada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pertama, saya ingin mengucapkan selamat Hari Antikorupsi Sedunia untuk kita semua," kata Jokowi di Gedung Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).

Jokowi mengatakan acara peringatan Hakordia tersebut menjadi momentum pengingat untuk mengevaluasi dan melanjutkan gerakan antikorupsi. Capres petahana itu ingin upaya pemberantasan korupsi terus ditingkatkan.

"Pemberantasan korupsi harus ditingkatkan terus, baik berupa penindakan maupun pencegahan," katanya.

Jokowi juga mengatakan gerakan tersebut harus menjadi gerakan bangsa. Gerakan ini bisa dilakukan, baik oleh institusi negara, civil society, maupun masyarakat luas.

Jokowi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada KPK dan seluruh komponen antikorupsi yang telah membangun budaya antikorupsi di Indonesia.

"Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada KPK, seluruh institusi penegak hukum, aktivis civil society, kaum profesional, dan seluruh komponen bangsa yang dengan peran masing-masing telah menjadi bagian untuk membangun tata kelola dan sistem kerja yang baik, yang mencegah tindak pidana korupsi," katanya.

"Hal ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia bebas korupsi dan sekaligus untuk membangun Indonesia maju yang produktif, inovatif, dan efisien," tambah Jokowi.

 

Ukuran Keberhasilan

Jokowi bicara soal kondisi antikorupsi di Indonesia. Dia menilai keberhasilan antikorupsi tidak diukur dari banyaknya orang yang ditangkap.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidato pembukaan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 yang diadakan oleh KPK di Gedung Bidakara, Pancoran, Jakarta, Selasa (4/12/2018). Dia yakin banyak yang sepaham dengan pernyataannya itu.

"Saya kira Saudara-saudara sepaham dengan saya bahwa keberhasilan gerakan antikorupsi tidak diukur dari seberapa banyak orang yang ditangkap dan dipenjarakan," ujar Jokowi.

"Tetapi diukur dari ketiadaan orang yang menjalankan tidak pidana korupsi," imbuhnya.

Jokowi juga menambahkan, kondisi ideal dari bangsa yang antikorupsi adalah dengan adanya hukum yang ketat. "Ketika disaring dengan hukum seketat apa pun, tidak ada lagi orang yang bisa ditersangkakan sebagai seorang koruptor," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, sebagai bangsa yang penuh keadaban, dia yakin suatu saat nanti Indonesia akan berhasil membangun masyarakat yang nir-korupsi. "Membangun bangsa yang bebas korupsi," ujarnya.

 

Tak Ada Toleransi

Jokowi menegaskan, tidak ada toleransi sedikitpun kepada pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri.

"Kita tidak memberikan toleransi sedikitpun pada pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, setelah melalui pembicaraan yang panjang, maka diperoleh titik terang, bahkan kini sudah sampai tahap akhir untuk menandatangani mutual legal assignment antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Swiss.

"Mutual legal assignment ini legal paltform untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundring yanh disembunyikan di luar negeri," katanya.

Jokowi juga menegaskan, 'korupsi' adalah 'korupsi', tidak bisa diganti dengan kata lain. Di tengah upaya pemerintah memberantas korupsi, upaya membangun cara kerja yang cepat dan efisien adalah sebuah keharusan.

"Dunia menghadapi tantangan semakin kompleks, persaingan pun semakin ketat. Kita tahu semua. Saya tadi di depan telah ditunjukkan Pak Ketua KPK mengenai beberapa provinsi yang baik dalam menerapkan monitoring pencegahan dan pelaksanaan sistem-sistem pelayanan birokrasi yang baik," katanya.

Jokowi juga mengatakan, upaya pencegahan dan penindakan korupsi terus dimaksimalkan. Contohnya seperti pelayanan berbasis elektronik seperti e-Tilang, e-Samsat termasuk juga penggunaan e-procurement, e-Budgeting dan e-Planning.

"Semua adalah upaya pencegahan korupsi. Sistem pengaduan masyarakat seperti Saber Pungli kita lihat sangat disambut masyarakat kecil lebih dari 36 ribu aduan dan masih banyak lagi inovasi yang telah kita lakukan bersama," katanya.

Jokowi juga mengatakan, terbitnya Perppres 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi merupakan bagian upaya untuk membangun sistem penjagaan yang lebih komprehensif dan sistematis. Perpres tersebut juga menempatkan KPK sebagai Koordinator Tim Nasional Pencegahan Korupsi.

"Telah pula terbit Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini bagian dari partisipasi masyarakat yang memberikan penghargaan tersebut harus melalui proses verifikasi," jelas Jokowi.

 

Tangan Pemerintah Terbatas

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menceritakan bahaya racun demokrasi, salah satunya korupsi.

"Tangan pemerintah kayak saya ini terbatas bagaimana kita punya komitmen memerangi racun demokrasi yang menyangkut politik uang dalam proses memilih seorang kepala daerah, anggota DPR, DPRD, sampai capres dan cawapres," kata Tjahjo dalam jumpa pers di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).

Saat ini, Tjahjo menyebut Indonesia sedang berada dalam tahap konsolidasi demokrasi dengan tujuan mempercepat reformasi birokrasi dalam upaya mewujudkan otonomi daerah. Untuk mewujudkan hal itu, dia menyebut perlu ada langkah-langkah untuk memerangi korupsi.

"Kita menganut pemerintahan presiden yang multipartai. Untuk mewujudkan konsolidasinya, sistem pemerintahannya efektif dan efisien, mari salah satunya adalah langkah-langkah ini yang diinisiasi KPK memangkas, memerangi racun demokrasi," ungkap Tjahjo.

Tjahjo menyebut racun demokrasi itu bisa berasal dari partai politik yang mengeluarkan para calon legislatornya. Proses perekrutan disebutnya menjadi tanggung jawab penuh partai politik itu sendiri dan pemerintah hingga KPK tidak bisa ikut campur di dalam itu.(det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>