Ketua PN Timika Dilaporkan ke KPK

Senin, 12 Februari 2018  17:44

Ketua PN Timika Dilaporkan ke KPK

Tim kuasa hukum karyawan PT Freeport mengadukan Ketua PN Timika ke KPK

Jakarta (BM) - Haris Azhar selaku tim kuasa hukum karyawan PT Freeport Indonesia melaporkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Timika Relly Dominggus ke KPK terkait dugaan gratifikasi. Relly dituduh menerima gratifikasi terkait perkara kerusuhan PT Freeport Indonesia.

"Kami sekarang ke sini untuk laporkan gratifikasinya, kami akan minta supaya pimpinan PT Freeport itu diperiksa dan juga si hakim untuk diperiksa karena gratifikasi yang memberi yang menerima itu harus diperiksa," kata Haris Azhar, di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (12/2/2018).

Haris menyebut dugaan itu berasal dari investigasi yang dilakukannya saat mendampingi kasus hukum yang melibatkan karyawan PT Freeport. Dalam kasus yang didampinginya, Haris mengaku mendapat bukti Relly terdaftar sebagai kontraktor staf di PT Freeport.

"Sebetulnya, kami lagi dampingi beberapa karyawan PT Freeport yang sedang melakukan mogok kerja tapi justru di pidana. Satu, adalah Sudiro. Pimpinan PUK SPSI PT Freeport yang anggotanya melakukan mogok kerja. Dibawa ke pengadilan dengan dugaan penggelapan uang SPSI. Setelah kita pelajari ternyata kasusnya banyak bukti-bukti yang ngawur, artinya kasusnya kasus kriminalisasi," ujar Haris.

"Setelah diinvestigasi lebih jauh ternyata hakim, ketua PN Timika, saudara Relly dan salah satu hakim anggotanya di PN Timika, itu tercatat sebagai salah satu kontraktor stafnya PT Freeport. Itu terbukti dari database yang ada dalam PT Freeport. Jadi si Relly ini punya nomor induk karyawan 00800 sekian kalau dia tercatat sebagai kontraktor staf dan dia juga ditulis vendornya pengadilan negeri Timika. Vendor itu kan artinya penyedia fasilitas," sambung Haris.

Menurut Haris, keberadaan nomor induk untuk Relly tersebut berada di database bagi para karyawan yang menerima gaji dari PT Freeport. Namun, masih menurut Haris, pihak Freeport mengatakan nomor induk itu untuk keperluan Relly keluar masuk lokasi PT Freeport.

"Dan 2 hari lalu kami dengar di media bahwa PT Freeport lewat humasnya Riza Pratama mengatakan bahwa saudara Relly ada dalam sistem untuk pass masuk ke dalam wilayah PT Freeport. Pertanyaan saya, buat apa seorang ketua PN bolak balik masuk PT Freeport. Dan kami sudah investigasi, sistem data base tersebut adalah sistem database untuk orang-orang yang menerima imbalan dari PT Freeport. Misalnya karyawan atau konsultan yang diberikan fasilitas oleh PT Freeport," ujarnya.

Haris juga menyebut ada hakim di PN Timika yang menerima gratifikasi dari PT Freeport. Gratifikasi itu berupa rumah untuk hakim tersebut.

"Yang kedua kami punya bukti bahwa Fransiscus Batista salah satu hakim di PN Timika yang juga jadi anggota majelis hakim di kasus Sudiro itu tinggal di perumahan milik PT Freeport, perumahan Timika Indah. Kami punya foto-fotonya dan masuk ke komplek itu tidak sembarangan," pungkasnya.

Apa yang disampaikan di atas bersumber dari hasil investigasi Haris dan kawan-kawan. KPK menerima aduan tersebut dan baru akan melakukan pendalaman. Pihak Relly maupun Freeport belum memberikan pernyataan terkait laporan ini.

 

Tanggapan Freeport

Juru bicara PT Freeport Indonesia Riza Pratama membantah memberikan gratifikasi kepada Relly. Dia mengatakan Relly terdaftar sebagai kontraktor karena memiliki kartu pengenal yang dipakai untuk keluar-masuk kawasan perusahaan.

"Mereka punya wewenang untuk masuk wilayah Freeport. Untuk masuk, dia harus punya kartu, tanda pengenal. Kartu pengenal itu dalam sistem Freeport cuma ada 2. Satu karyawan dan satu lagi nonkaryawan yang disebut kontraktor," kata Riza saat dihubungi, Senin (12/2/2018).

Dia mengatakan wewenang memasuki kawasan Freeport ini juga dimiliki pejabat maupun staf pemda Timika. Pihak lain yang mendapatkan wewenang untuk masuk kawasan Freepor juga seperti Bea Cukai, Imigrasi, dan kepolisian.

Riza mengatakan pihak nonkaryawan tersebut tak memiliki keterikatan dengan Freeport. Dia mengatakan status kontraktor pihak-pihak tersebut hanya untuk kebutuhan akses keluar-masuk Freeport.

"Tidak ada hubungannya dengan kontraktor. Di dalam hubungan kita cuma ada karyawan dan kontraktor. Jadi kita berikan mereka akses untuk masuk. Tidak hanya pengadilan negeri, bahkan Bupati punya, imigrasi punya, polisi punya," ujar dia.

"Mereka masuk ke dalam kontraktor karena tidak terima gaji, tunjangan, hanya dimasukkan ke dalam vendor," imbuh Riza.

Relly disebut menerima fasilitas berupa rumah di kawasan Freeport. Terkait hal ini, Riza mengatakan Freepor memang membangunkan beberapa rumah bagi pemda.

Rumah tersebut dipinjamkan. Menurutnya, rumah tersebut juga ditinggali karyawan Freeport.

"Begini, kita itu sebagai kontraktor pemerintah wajib membantu pemerintah daerah. Pada saat kita tanda tangan kontrak karya tahun 1991, banyak pemda belum punya fasilitas. Tapi mereka sudah ada stafnya. Jadi, kita sebagai perusahaan memberikan bantuan pinjaman rumah," ujarnya.

"Jadi pada waktu itu, daerah itu, masih dalam proyek Freeport namanya Timika Indah kita bangunkan rumah. Untuk karyawan juga kita bangunkan," sambung Riza.

 

Lapor ke MA

Sebelumnya, Tim kuasa hukum karyawan PT Freeport Indonesia melaporkan Ketua Pengadilan Negeri Timika dan majelis hakim yang mengadili sembilan terdakwa kasus kerusuhan PT Freeport Indonesia ke Badan Pengawas (Bawas) MA. Hakim yang mengadili sembilan terdakwa itu diduga melanggar kode etik.

"Kami melaporkan temuan kami, terkait dengan dugaan tidak hanya kode etik hakim, tapi juga peraturan perundang-undangan yang lain, khususnya posisi majelis hakim," kata kuasa hukum karyawan PT Freeport Indonesia, Nurkholis Hidayat, di kantor Bawas MA, Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakpus, Jumat (9/2/2018).

Nurkholis bersama perwakilan karyawan PT Freeport tiba di kantor Bawas MA sekitar pukul 15.00 WIB. Mereka diterima di meja pengaduan, setelah itu diarahkan masuk ke ruang atas.

Kedua orang yang dilaporkan adalah Ketua PN Timika Relly D Behuku dan salah satu hakim bernama Fransiskus Batista. Nurkholis menyebut Relly sebelumnya menjadi ketua majelis hakim yang mengadili terdakwa Sudiro, Ketua SPSI PT Freeport Indonesia.

Nurkholis menambahkan, dalam laporannya itu juga disertakan sejumlah bukti penguat. Bukti tersebut ada dalam webdata PT Freeport bahwa Relly tercatat sebagai kontraktor dan menggunakan fasilitas milik perusahaan.

"Kami menemukan bahwa Ketua PN Timika tercatat sebagai kontraktor di PT Freeport Indonesia, posisinya ada bukti. Dia juga ada bukti secara faktual menggunakan fasilitas, dalam hal ini rumah milik PT Freeport," kata Nurkholis.

Dari temuan itu, Nurkholis meragukan independensi hakim tersebut. Dia juga menduga kuat akan ada konflik kepentingan dalam proses persidangan kesembilan terdakwa yang berkaitan dengan PT Freeport Indonesia.

"Temuan ini akan berpengaruh pada persidangan. Kami juga melaporkan hakim-hakim kepada Bawas MA untuk melakukan proses penyelidikan yang cepat karena persidangan sedang berlangsung," kata dia.

Dia berharap Bawas MA segera menyelidiki temuan tersebut, sehingga dalam proses persidangan, hakim yang mengadili benar-benar bersih dan tidak ada dugaan kepentingan lain.

"Karena itu kami meminta MA bergerak cepat untuk merespons pelaporan ini. Lalu mengganti majelis hakim yang bebas dari konflik kepentingan, bebas dari PT Freeport," ujarnya. (det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>