Ketua Tim Ahli Wapres Bocorkan Rencana Menteri Mundur

Rabu, 04 Juli 2018  21:25

Ketua Tim Ahli Wapres Bocorkan Rencana Menteri Mundur

Sofjan Wanandi

JAKARTA (BM) - Sofjan Wanandi yang menjabat sebagai Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla membocorkan rencana sejumlah menteri yang bakal mundur dan meninggalkan Presiden Joko Widodo di jelang tahun terakhir pemerintahan.

Sofjan Wanandi menyebut ada sejumlah menteri kabinet akan maju pada Pemilu Legislatif 2019. Namun, Sofjan enggan membeberkan nama-nama menteri tersebut. "Saya dengar-dengar, tapi belum ada bukti," ujar Sofjan di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Menurut Sofjan, menteri tersebut merasa tidak akan kembali dipilih untuk menjadi pembantu presiden di kabinet pada periode mendatang sehingga memilih untuk mencoba peruntungan menjadi wakil rakyat pada pileg.

"Merasa tidak akan terpilih lagi, jadi dia mau maju ( Pileg 2019)," ungkapnya. "Mereka merasa toh di sini sudah tidak bisa lagi, pokoknya mentok, partainya kan juga sudah kasih tau juga, 'eh ganti-gantian dong'," tambah Sofjan.

Sofjan pun menganggap, mundurnya sejumlah menteri tersebut takkan menganggu kinerja pemerintah. Sebab, posisi yang kosong tersebut akan segera diisi pejabat kementerian terkait.

"Enggak apa-apa, kan tinggal setahun juga. Enggak (kosong) kan nanti langsung ada pejabat-pejabat yang akan ditunjuk," kata Sofjan.

Diketahui, pendaftaran calon anggota legislatif DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu Legislatif atau Pileg 2019 resmi dibuka mulai Rabu (4/7). Pendaftaran Pileg 2019 akan dibuka selama 14 hari, yaitu pada 4 Juli hingga 17 Juli 2018.

Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) RI Arief Budiman mengatakan, partai politik dapat mendaftarkan bakal calon sesuai dengan daerah pemilihan di masing-masing tingkatan.

"Bacaleg DPRD kabupaten/kota didaftarkan oleh pengurus partai tingkat kabupaten/kota di KPU kabupaten/kota," ujar Arief di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (3/4/2018).

"Bacaleg DPRD provinsi, didaftarkan oleh pengurus partai tingkat provinsi ke KPU provinsi. Begitu seterusnya," kata Arief Budiman.

Selain itu, menurut Arief, bakal calon hanya dapat diajukan oleh satu partai politik. Arief mengingatkan bahwa KPU memiliki sistem yang dapat mengidentifikasi jika suatu caleg diajukan lebih dari dua partai politik.  Karena itu, partai politik diminta untuk teliti dalam mengajukan caleg.

"Dulu sebelum kita punya sistem (Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu) hal semacam ini terjadi. Ketahuannya baru mau pas ditetapkan daftar calon tetap," kata Arief.

Arief mengakui, penggunaan sistem informasi saat ini jauh memudahkan banyak pihak. Baik itu bagi penyelenggara, partai politik, dan masyarakat untuk melakukan pengecekan. "Jadi 30 hari sebelum tanggal 4 Juli, sudah kami berikan akunnya, username dan password sudah kita berikan untuk digunakan," ujar Arief.

Sementara itu, Komisioner KPU RI lainnya Hasyim Asyari mengatakan, masa pendaftaran calon pada tanggal 4-17 Juli dilakukan oleh partai politik ke KPU dan bukan oleh bakal calon. Karena itu, kata Hasyim, hubungan dalam pencalonan adalah antara partai politik dengan KPU, bukan bakal calon dengan KPU.

"Tidak ada kegiatan caleg mendaftar ke KPU. Caleg mendaftar ke parpol, parpol menyeleksi caleg dan kemudian parpol yang mendaftarkan caleg ke KPU sudah lengkap dengan nomor urutnya," kata Hasyim.

Adapun secara lengkap proses pendaftaran dimulai dari pengajuan daftar calon yakni 4-17 Juli 2018. Kemudian verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon 5-18 Juli 2018. Setelah itu tahapan penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi 19-21 Juli 2018. (kom/tri/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>