KKP Pusat Gelontorkan Bantuan Pada Nelayan Probolinggo

Kamis, 28 Februari 2019  13:25

KKP Pusat Gelontorkan Bantuan Pada Nelayan Probolinggo

Penebaran Benih Ikan di Pantai Bentar Probolinggo

PROBOLINGGO (BM) - Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan komitmen untuk mendukung percepatan pembangunan perikanan di Kabupaten Probolinggo-Jawa Timur. Komitmen ini dibuktikan dengan pemberian berbagai program dan bantuan langsung bagi pelaku utama perikanan yakni pembudidaya ikan, nelayan, pengolah dan petambak garam.
 
Total dukungan KKP tersebut diperkirakan hingga mencapai lebih kurang Rp. 14,05 milyar masing-masing terdiri dari input produksi, sarana perikanan, fasilitasi pembiayaan, perlindungan pelaku utama melalui asuransi dan sertifikasi hak atas tanah, pengembangan SDM anak pelaku utama perikanan dan bentuk lainnya.
 
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, dalam keterangannya saat penyerahan bantuan pemerintah di Kabupaten Probolinggo. Kamis (28/2), menyatakan bahwa program dukungan KKP diarahkan agar menyentuh langsung para pelaku utama. Menurutnya ada 2 (dua) fokus utama KKP yakni bagaimana dukungan ini dapat secara langsung meningkatkan produktivitas dan efisiensi, sehingga pelaku utama mendapatkan nilai tambah keuntungan yang lebih besar dan kapasitas usaha yang lebih kuat.
 
"KKP terus mendorong peningkatan kesejahteran pelaku utama perikanan. Jadi, kami akan pastikan bahwa program ini bisa memberikan dampak positif bagi perbaikan struktur ekonomi masyarakat dan tentunya perekonomian daerah", jelas Slamet di depan ratusan masyarakat yang hadir di Pantai Bentar-Probolinggo.
 
Kegiatan penyerahan bantuan pemerintah juga turut dihadiri anggota komisi XI DPR RI, anggota IV BPK RI, Wakil Bupati Probolinggo dan jajaran KKP, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten.
 
Slamet menambahkan, bahwa berbagai program KKP sepanjang 4 (empat) tahun terkahir mampu memberikan efek positif terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
 
Indikatornya yakni Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik dari 109,86 di tahun 2017 menjadi 113,28 pada tahun 2018. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) untuk periode yang sama naik dari 99,09 menjadi 100,80. Nilai Tukar Usaha Nelayan (NTUN) naik dari 123,01 menjadi 126,68 dan Nilai Tukar Usaha Pembudidaya Ikan (NTUPi) pada periode yang sama naik dari 110,23 menjadi 113,27;
 
Tren pertumbuhan NTN dan NTPi yang positif sepanjang tahun 2018 tersebut menunjukkan bahwa ada perbaikan struktur ekonomi masyarakat pelaku usaha perikanan (nelayan dan pembudidaya). Struktur ekonomi tersebut yakni peningkatan pendapatan yang berdampak pada perbaikan daya beli masyarakat, utamanya teradap akses kebutuhan dasar. Disisi lain capaian NTP tersebut juga berpengaruh terhadap peningkatan saving rate, dan memicu meningkatkan kapasitas usahanya melalui re-investasi. Sedangkan nilai NTUN dan NTUPi yang terus meningkat menunjukkan iklim usaha perikanan semakin baik dan efisien;
 
Pendapatan pelaku usaha kelautan dan perikanan juga tercatat mengalamai kenaikan. Tahun 2017 rata-rata pendapatan nelayan sebesar Rp. 3,439 juta naik menjadi Rp. 3,636 juta pada tahun 2018 (angka sementara). Demikian pula dengan pembudidaya ikan, pada periode yang sama naik dari Rp. Rp. 3,298 juta menjadi Rp. 3,385 juta;
 
"Kinerja positif tersebut tidak terlepas dari berbagai program Kementerian Kelautan dan Perikanan yang secara langsung fokus dalam menciptakan efisiensi produksi dan nilai tambah. 
 
Anggota komisi XI, Muhkamad Misbakhun, mengatakan menyambut baik apa yang sudah dilakukan KKP khususnya yang berkaitan dengan program-program pro rakyat, menurutnya sudah saatnya sektor kelautan dan perikanan ini memberikan manfaat sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
 
"Saya sangat mengapresiasi upaya upaya Pemerintah. Saya berharap dukungan ini bisa dimanfaatkan sebaik baiknya", tutur Misbakhun.
 
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Probolinggo, Ahmad Timbul Prihanjoko, menyampaikan terima kasih atas berbagai dukungan Pemerintah pusat untuk Kabupaten Probolinggo. Ia berharap dukungan ini akan memberikan efek percepatan terhadap pembangunan di Probolinggo.
 
"Kami atas nama masyarakat Probolinggo mengucapkan terima kasih. Saya berharap kunjungan bapak bapak semua bisa rutin dilakukan, tentunya dengan membawa program program bagi masyarakat", ungkapnya.
 
Sementara itu, anggota IV BPK- RI, Rizal Djalil mengatakan bahwa KKP dan Kementerian Pertanian merupakan ujung tombak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
 
"Jadi perlu saya sampaikan bahwa kontek kunjungan saya ke daerah adalah untuk memastikan bantuan program bisa dilaksanakan secara transparan, terukur dan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya", Jelas Rizal.
 
 
Peduli Lingkungan dan kampanyekan Gemarikan
 
Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan khususnya kelestarian stok sumberdaya ikan, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan kegiatan pelepasliaran benih ikan kakap putih di pantai Bentar sebanyak 15.000 ekor yang merupakan hasil produksi dari BPBAP Situbondo. Dari sisi lingkungan akan menjaga kestabilan stok, sedang dari aspek ekonomi, diharapkan akan meningkatkan jumlah tangkapan bagi nelayan.
 
"Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, bahwa Indonesia menjadi penyumbang sampah plastic di perairan laut. Ini tentunya harus disikapi secara serius oleh semuanya.Oleh karena itu, saya harus berkali-kali sampaikan agar kita semua senantiasa menjaga kebersihan, terutama berupaya untuk membebaskan perairan laut dari sampah plastic, karena ini menyangkut laut sebagai masa depan bangsa. Laut bersih, sudah barang tentu akan mampu menjamin masa depan kelestarian sumberdaya yang ada bagi kepentingan generasi mendatang", tegas Slamet.
 
Sementara itu, kegiatan gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) diisi dengan melakukan edukasi kepada 200 siswa SD dengan mengusung tema " Ayo Makan Ikan untuk Cegah Stunting" serta demo masak dengan bahan baku ikan.
 
Sebagaimana diketahui, tahun 2018 KKP  mencatat konsumsi ikan per kapita secara nasional yakni 50,69 kg/kapita. Angka ini menempatkan konsumsi ikan per kapita penduduk Indonesia dalam kategori tinggi. Selain itu, konsumsi ikan per kapita nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir juga menunjukkan tren yang terus naik. Dimana sebelumnya di tahun 2014, konsumsi ikan per kapita tercatat baru sebesar 38,14 kg/kapita.
 
WHO menetapkan batas toleransi stunting (bertubuh pendek) maksimal 20 persen atau seperlima dari jumlah keseluruhan balita. Sementara, di Indonesia tercatat 7,8 juta dari 23 juta balita adalah penderita stunting atau sekitar 35,6 persen. Sebanyak 18,5 persen kategori sangat pendek dan 17,1 persen kategori pendek. 
 
Adapun konsen KKP yakni terus mengkampanyekan makan ikan khususnya pada generasi sekolah. (*)
OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>