Komnas HAM Desak Presiden Tuntaskan Kasus HAM Berat
Rilis Laporan Tahunan Komnas HAM, Rabu (7/8/2019)
By: admin
7 Ags 2019 18:29
 
 

Jakarta (BM) - Komnas HAM mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menuntaskan penanganan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Laporan tahunan Komnas HAM diharapkan jadi rujukan program Jokowi.

"Ini yang terus kami ingatkan dan presiden berjanji kemarin di sebuah forum pidato publik mengatakan bahwa beliau tidak ada beban. Ketika beliau mengatakan tidak ada beban, kami teringat pertemuan kami pada bulan Juni 2018 Komnas HAM dengan presiden," ujar komisioner Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam dalam peluncuran laporan tahun 2018 di gedung Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019). 

Anam menyebut ada dua kasus yang menjadi perhatian untuk segera dituntaskan. Kasus itu disebut Anam terjadi di wilayah Aceh dan Papua.

"Ini juga mengingatkan presiden khususnya nanti untuk periode 2 agar kasus pelanggaran HAM yang berat bisa diselesaikan. Ini penting sekali. Kalau enggak konteks (pernyataan) tidak ada beban itu tidak ada maknanya, secara politik ya nggak berefek apa-apa," kata dia. 

Anam berharap, laporan tahunan Komnas HAM dapat dijadikan acuan bagi Jokowi untuk program kerja terkait HAM. 

"Jadi kalau nanya menteri apa-apa 'bisa nggak kamu nyelesaian apa catatan Komnas HAM. Jadi kalau memilih menteri, kami berharap salah satunya adalah informasi yang disajikan oleh Komnas HAM dalam laporan tahunannya adalah informasi yang utama yang dijadikan rujukan," kata dia.               

Komnas HAM menyebut pemerintah menitikberatkan pembangunan infrastruktur, tapi masalah HAM luput dari perhatian. 

"Prioritas pemerintah 2018 itu lebih menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur. Kami melihat ada persoalan lain konteks HAM yang luput dari perhatian pemerintah," ujar Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Amiruddin Al Rahab di gedung Komas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019).

Amiruddin menyoroti ruang kebebasan berpendapat. Menurutnya, hak untuk berpendapat tidak boleh terancam. 

"Pertama, bagaimana pemerintah mesti memberikan ruang pada kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi dan berpendapat menimbulkan persoalan lain, yaitu melahirkan proses hukum terhadap gagasan yang berseberangan dengan mayoritas atau kekuasaan," kata Amiruddin. 

Amiruddin melanjutkan ada masyarakat yang mengadu soal terabaikannya hak yang berkaitan dengan sengketa lahan. Konflik ini, menurutnya, sering terjadi, terutama dalam proyek besar. 

"Yang kedua, terabaikannya hak dari masyarakat yang berhubungan dengan sengketa lahan atau konflik agraria. Ini banyak terjadi terutama di proyek besar. Untuk itu, perlu dalam perhatian ke depan," lanjutnya. 

Amiruddin menambahkan kelompok minoritas sering kali mendapatkan gangguan. Dia berharap pemerintah memberikan ruang kepada kelompok minoritas. 

"Konstitusi di Indonesia itu kita tidak mengenal kelompok mayoritas dan minoritas. Konstitusi mengenal setiap warga negara. Apa pun latar belakangnya, apa pun orientasinya. Selama warga negara, ia mendapat hak yang sama," kata Amiruddin. 

Lebih lanjut, Amiruddin menjelaskan soal banyaknya aduan dari masyarakat terhadap layanan kepolisian. Menurutnya, polisi masih melakukan tindakan kekerasan dalam proses hukum. 

"Selain itu, juga ada laporan yang masuk ke kita yang menjadi perhatian kita, masih terjadi tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian dalam menangani proses penegakan hukum dalam rangka penangkapan dan penyidikan," ucapnya. 

Dia juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperhatikan masalah HAM dalam pemerintahan ke depan. Dia meminta agar masalah HAM dijadikan tolok ukur dalam pencapaian kerja kabinet.

"Yang lain bahwa dalam melihat perubahan situasi di Indonesia kita ingin menyampaikan. Karena ini kabinetnya berganti, presidennya tetap kami ingin lebih awal meningkatkan kepada pemerintah persoalan HAM harus mendapatkan perhatian yang lebih oleh kabinet. HAM adalah perintah konstitusi dan undang-undang," kata dia. 

"Harapannya kabinet ke depan, betul-betul menjadikan HAM sebagai tolak ukur pencapaian kinerja mereka. Karena tidak bernilai banyak jika suatu upaya pemerintah itu tidak mampu memenuhi HAM atau menimbulkan problem baru di bidang hak asasi manusia," kata dia.(det/tit)


Create Account



Log In Your Account