KPK Eksaminasi Kasus ‘Buku Merah’

Rabu, 10 Oktober 2018  17:45

KPK Eksaminasi Kasus ‘Buku Merah’

Agus Rahardjo

Jakarta (BM) - Pengawas Internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan eksaminasi atau pemeriksaan terhadap hasil investigasi Indonesialeaks soal dugaan perobekan buku bersampul merah, atau disebut-sebut sebagai ‘Buku Merah’,  yang diduga berisi catatan aliran dana pengusaha Basuki Hariman kepada sejumlah pejabat negara.

"Jadi memang hari ini Pak Herry [Muryanto] sebagai deputi baru di PIPM (Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat) akan melakukan eksaminasi terhadap itu," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (10/10).

Agus menjelaskan peristiwa dugaan penyobekan buku itu sudah terjadi lebih dari satu tahun yang lalu. Saat itu, pengawas internal (PI) juga sudah memeriksa kamera CCTV.

Namun, menurut Agus, hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terlihat ada perobekan yang diduga dilakukan dua penyidik KPK asal Polri yaitu Ronald Rolandy dan Harun.

"Pengawas internal sudah memeriksa kamera, kamera memang terekam, tapi secara... ada penyobekan tidak terlihat dikamera itu," kata Agus.

"Karena terjadi perdebatan waktu itu, kami belum memberikan sanksi yang semestinya karena memang belum ketemu, kemudian sebaiknya dipulangkan. Waktu itu kalau tidak salah ada pemanggilan oleh polisi supaya yang bersangkutan ditarik kembali," katanya.

Meski demikian, Agus mengatakan terkait dugaan aliran dana ke sejumlah pejabat yang tertulis dan diduga dirobek dalam buku itu agak sulit untuk dibuktikan.

Kasus ini, kata dia, sama halnya dengan kasus Nazaruddin dan Yulianis yang memiliki catatan dugaan aliran dana ke sejumlah pihak namun terbantahkan ketika dikonfrontasi.

"Itu kan pembuktiannya susah begitu orangnya ngomong saya tidak nerima, tidak ada alat bukti yang lain, apa yang mau kita pakai?" katanya.

Begitu pula, kata Agus, berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) Basuki Hariman, tidak ada keterangan yang menyebutkan aliran dugaan dana, yang salah satunya menyebut nama Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

"Jadi dari keterangan tidak ada, oleh karena itu adanya tulisan, tulisan itu juga perlu diklarifikasi," kata Agus.

"Oleh karena itu kita tunggu saja eksaminasi yang dilakukan PI," ujar mantan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Perobekan buku barang bukti kasus di KPK itu diungkap dalam investigasi jaringan media Indonesialeaks. Berdasar hasil penelusuran Indonesialeaks, buku tersebut sengaja dirobek untuk menghapus jejak keterlibatan Tito Karnavian yang saat itu masih menjabat Kapolda Metro Jaya.

 

Seluruh tulisan dan tudingan Indonesialeaks tersebut telah dibantah Mabes Polri.

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais turut mempersoalkan dugaan keterlibatan Tito dalam kasus tersebut. Dia bahkan meminta Presiden Joko Widodo untuk mencopot Tito dari jabatan Kapolri.

Amien mengutarakan niatan membongkar kasus tersebut ketika dirinya dipanggil polisi sebagai saksi kasus kebohongan Ratna Sarumpaet.

Ketua KPK Agus Rahardjo mempersilakan jika Amien Rais berniat menyambangi KPK untuk mengungkap kasus tersebut.

"Silakan-silakan. Kami welcome saja, KPK itu kantornya rakyat kok, siapapun boleh bertandang ke KPK," kata dia.

 

Jangan Adu Domba

Menanggapi kasus ‘Buku Merah’ tersebut, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto meminta pada semua pihak agar tak mengadu kepolisian dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus buku merah yang menjadi bukti perkara korupsi impor daging yang melibatkan pengusaha Basuki Hariman.

"Di situ sudah jelas disampaikan bahwa tidak terbukti. Jadi diharapkan semua pihak menahan diri, jangan mengadu-adu ini di tahun politik. Mengadu antarlembaga penegak hukum, khusus polri dan KPK," ujar Setyo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (10/10).

Setyo mengakui bahwa Roland dan Harun memang terekam dalam kamera pengawas atau CCTV saat memeriksa. Namun, tak ada bukti keduanya melakukan perobekan.

Ia memastikan jika ada permasalahan yang terjadi dengan anggotanya, Polri akan berkomunikasi dengan KPK. "Karena kan anggota kita banyak di sana," katanya.

Setyo juga menegaskan tak ada bukti yang menunjukkan dugaan transaksi pada Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Bahkan, kata dia, Basuki telah mengaku tak pernah menyampaikan dana apapun secara langsung pada Tito.

"Dia akui menggunakan dana itu untuk kepentingan sendiri. Artinya kita tidak boleh me-judge orang tanpa bukti kuat. Ada asas praduga tak bersalah jadi hormati itu," tutur Setyo.

Lebih lanjut ia mengatakan, keterangan Basuki bahwa dana itu digunakan sendiri telah ditulis dalam surat pernyataan bertanda tangan tanpa tekanan dari siapa pun.

Setyo menyebut, nama Tito yang saat itu masih menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya hanya dimanfaatkan oleh Basuki untuk mengalirkan dana ke dirinya sendiri. Selain Tito, terdapat nama lain dari pejabat Bea Cukai yang juga diklaim oleh Basuki.

"Jadi saya meragukan karena kevalidannya tak teruji dan aliran dana maupun merusak buku merah itu tak terbukti semua," ucapnya.

Setyo pun mengingatkan agar tak ada lagi pihak yang mengadu-adu antara Polri dan lembaga anti rasuah. "Janganlah ini menjelang tahun politik, biarlah kontestasi berjalan aman dan damai," katanya.

Kasus korupsi impor daging yang melibatkan Basuki ini awalnya diungkap Indonesialeaks. Jaringan media investigasi itu mengulas sebuah buku bersampul merah yang diduga berisi catatan aliran dana Basuki kepada sejumlah pejabat negara.

Infonesialeaks juga menuliskan dua penyidik KPK asal Polri, Ronald dan Harun yang mengoyakkan beberapa lembar dari buku itu karena terdapat nama petinggi polri. Di antara nama itu termasuk Tito dan beberapa pejabat lain dari Bea Cukai.

Ronald dan Harun telah dipulangkan ke Polri tahun lalu meski tak disebut karena perusakan barang bukti.   (cnn/tem/det /tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>