KPK Janji Tuntaskan Kasus Besar

Kamis, 15 Juni 2017  20:00

KPK Janji Tuntaskan Kasus Besar

Ketua KPK Agus Rahardjo

JAKARTA (BM)  - Ketua KPK Agus Rahardjo berjanji menuntaskan kasus-kasus korupsi kelas kakap yang belum tersentuh. Agus pun mengatakan penuntasan perkara besar itu dilakukan dalam waktu dekat. "KPK insyaallah akan menjaga amanah yang Anda berikan. Kita akan meneruskan mempercepat penuntasan kasus-kasus besar korupsi di negara kita," ujar Agus di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/6/2107).
 
"Insyaallah Tuhan SWT melindungi kita. Dan kedua, menciptakan masyarakat Indonesia yang segera sejahtera dalam waktu tidak lama, dan menghilangkan korupsi dari negara kita," ucap Agus.
 
Agus bersama 2 Wakil Ketua KPK, yaitu Saut Situmorang dan Laode M Syarif, saat itu tengah menerima dukungan yang disampaikan ke KPK untuk melawan hak angket yang digulirkan DPR. Tampak massa yang mengaku dari Silent Majority Forum itu berkumpul di lobi luar KPK.
 
Mereka menyampaikan dukungan dalam berbagai bentuk. Dari petisi di kain panjang yang berisi testimoni dan tanda tangan, menyanyikan mars, hingga orasi.
 
Mereka berkumpul mengenakan atribut dominan merah dan putih. Ada pula spanduk dan poster bertuliskan 'Tolak Hak Angket KPK. Jaga Indonesia', 'Rakyat Bersama KPK, DPR Pro Siapa?', hingga 'Mau Berantas Korupsi Jangan Setengah Hati. Rakyat Berani Tolak Hak Angket DPR RI'.
 
Masyarakat yang berkumpul dari kalangan seniman diwakili oleh Sys NS, Roy Marten, dan Arswendo Almowiloto. Ada pula akademisi yang diwakili oleh BEM Universitas Indonesia.
 
"Pak Sys NS dan kawan-kawan komponen seniman, komponen masyarakat, komponen profesional, KPK menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya," ucap Agus.
 
Dalam keterangannya, Sys NS sebagai koordinator menyampaikan aksi ini merupakan bentuk keprihatinan atas hak angket KPK yang kini sedang bergulir. Ia menduga ini berkaitan dengan kasus besar yang sedang ditangani KPK, yaitu dugaan korupsi e-KTP.
 
"Dikhawatirkan akan melemahkan KPK. Sementara KPK ini ingin membebaskan korupsi dengan serius. Maka kami ingin bicara baik-baik, tolong ini jangan dijalankan terus karena ini hanya pembelaan orang-orang tertentu di pengadilan kasus e-KTP," ujar Sys NS.
 
Sys NS sebagai pihak perwakilan kemudian menyerahkan poster dan dukungan tertulis sebagai simbol penyerahan dukungan kepada Agus. Acara ini kemudian ditutup dengan buka puasa bersama di pelataran KPK.
 
Penuh Pencitraan
Wakil ketua Pansus hak angket KPK Teuku Taufiqulhadi mengatakan publik belum mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di KPK. Ia menilai KPK sebagai lembaga penuh pencitraan. "Apa publik itu sudah mengerti apa yang terjadi dihadapi KPK? KPK itu penuh pencitraan," ucap Taufiq, Kamis (15/6/2017).
 
Politikus NasDem ini mengatakan KPK memiliki LSM yang menggiring opini untuk mendukung KPK, salah satunya ICW. Ia menuding LSM tersebut menerima kucuran duit dari KPK demi pembentukan citra positif.
 
"Mereka membawa komunitas anti-korupsi di antaranya ICW dan lain sebagainya. Itu uang mengalir kepada mereka," cetus Taufiq.
 
"Kemudian untuk membangun opini dan sebagainya. Jadi opini itu ada deviasi," tambahnya.
Kritik terhadap KPK juga disampaikan oleh Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Risa Mariska. Menurutnya KPK hanya menerima masukan sepihak, yang pro KPK.  "Kalau kajian akademis KPK buat itu sepihak. Mereka nggak terima masukan dari luar mereka," ujar Risa Mariska di gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017).
 
Risa menyebut KPK hanya menerima masukan dari pihak pro-KPK. Selebihnya tidak akan didengarkan. "Mereka hanya mau menerima yang dari lingkungan mereka, yang mendukung mereka, sisanya mereka nggak mau tahu," ujar Risa.
Politikus asal PDIP tersebut meminta KPK lebih bijak menerima kritik. Ia tak ingin KPK menjadi lembaga anti-kritik. "Ini menjadi catatan, jangan sampai KPK jadi lembaga yang anti-kritik. Kalau kritik bagian sesuatu yang bagus. Ini yang harus dilakukan KPK supaya wise-lah. Sudah 15 tahun masak gitu-gitu saja?" tutur Risa.
 
ICW Ingatkan Jokowi 
Penggiat Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho meminta Presiden Joko Widodo tidak diam dan mengambil sikap terhadap upaya pelemahan KPK. Ia meminta Jokowi meyakinkan partai politik bahwa hak angket KPK salah.
 
"Ya, itu dia yang kita pertanyakan, karena mayoritas, bahkan semua partai pengusung hak angket, adalah partai pendukung Jokowi. Sebenarnya Jokowi cukup mengundang mereka, meyakinkan partai politik pendukungnya, bahwa pilihan mereka keliru," ujar Emerson di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017).
 
Emerson menegaskan mengkritik KPK tidak harus melalui hak angket, melainkan bisa dengan melakukan kajian dan riset tentang KPK.
 
"Jokowi baru mengutarakan statement secara pribadi, tapi dia belum mengumpulkan partai pendukung hak angket. Mengkritisi KPK tidak melulu lewat hak angket, tapi bisa lewat riset, kajian, atau survei," kata Emerson.
 
Ia menduga hak angket KPK ini akan merujuk pada revisi Undang-Undang KPK. Menurutnya, Jokowi harus mengingatkan partai politik pendukung hak angket KPK untuk balik badan.
 
"Saya menduga salah satu ujungnya adalah rekomendasi revisi Undang-Undang KPK. Revisi itu hanya bisa berjalan dua pihak pemerintah dan parlemen. Nah, Jokowi akan mengambil sikap di ujung dan tidak mau terlibat soal ribut-ribut hak angket," imbuh Emerson.
 
"Kita ingatkan Jokowi, jangan hanya bilang stop perlemah KPK, tapi ingatkan juga partai politik untuk balik badan," tutupnya. (det/rmo/tit)
OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>