Listrik Padam Massal, DPR: Menteri BUMN Tanggung Jawab
Presiden Di Kantor PLN Pusat
By: admin
5 Ags 2019 19:32
 
 

Jakarta (BM) – Gelapnya kota Jakarta dan sekitarnya, dan bahkan sampai Jawa Barat menjadi perhatian anggota Dewan hingga Presiden. Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut, kesalahan soal mati listrik massal di sejumlah wilayah itu kepada Menteri BUMN Rini Soemarno. Dia meminta Rini segera merevitalisasi jajaran direksi PLN.

"Menurut saya dalam kasus ini yang bertanggung jawab dan kita minta adalah Menteri BUMN untuk segera melakukan revitalisasi dan berbagai perbaikan di tubuh PLN yang menjadi tanggung jawabnya. Juga melakukan investigasi terhadap kerusakan tersebut apakah ada unsur-unsur kesengajaan," kata Bamsoet di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Bamsoet mengatakan padamnya listrik secara massal itu telah mengganggu sektor pertahanan dan keamanan hingga ekonomi. Dia berharap hal serupa tak terulang kembali.

"Menurut saya ini sudah bicara soal negara, seharusnya hal seperti ini tidak boleh terjadi. Ini bukan hanya menyangkut masalah pertahanan dan keamanan nasional saja, tapi juga masalah pertahanan ekonomi," ucapnya.

Selain itu, dia menilai wajar jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah kepada PT PLN (Persero) atas peristiwa mati listrik tersebut. Jokowi pagi tadi diketahui mendatangi kantor pusat PT PLN di Jakarta Selatan.

"Saya juga memahami jika presiden marah, karena ini Ibu Kota barometer negara ini. Kalau dikaitkan dengan citra pastinya akan sangat tercoreng di mata internasional. Nah, ke depan bagaimana cara mengantisipasi agar persoalan ini tidak terjadi kembali," kata Bamsoet.

Terkait peristiwa listrik padam massal ini, Komisi VII DPR yang membidangi urusan energi akan menggelar rapat dengan direksi PLN pada Selasa (6/8) besok. DPR meminta penjelasan dari PLN terkait peristiwa tersebut.

"Pimpinan Komisi VII mengundang direksi PLN. Karena posisi sekarang kan masih reses, jadi tidak mungkin manggil anggota. Jadi perwakilan pimpinan yang di Jakarta untuk hadir," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Ridwan Hisjam kepada wartawan, Senin (5/8).

Kendati demikian, Ridwan sendiri menunjuk hidung Rini Soemarno atas kejadian ini. Ia menyebut Rini bertanggung jawab atas jajaran direksi PLN yang kini menjabat.

"Saya melihat ini bukan tanggung jawab direksi PLN, tapi tanggung jawab Menteri BUMN. Menteri BUMN harus bertanggung jawab terhadap kejadian PLN," ucapnya.   

Menurut dia, Rini terkesan membiarkan manajemen PLN morat-marit setelah Dirut PLN Sofyan Basir terjerat kasus hukum di KPK. Saat ini posisi tersebut masih kosong dan sementara telah ditunjuk Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani.

 

"Kenapa saya bilang ini tanggung jawab Menteri BUMN, karena dia membiarkan direksi PLN yang sudah kehilangan nakhkoda tidak melakukan perombakan signifikan. Dirut PLN harusnya diganti. Ini kan sekarang Plt Dirut, kewenangannya terbatas. Ini tanggung jawab Menteri BUMN, jadi bukan direksi PLN yang disalahkan ya. Menteri BUMN yang harus disalahkan karena tidak mengantisipasi," sebutnya.

Ridwan menjelaskan jajaran direksi PLN terlihat kehilangan arah dalam tiap rapat dengan Komisi VII DPR. Kejadian listrik padam massal, menurut dia, akibat PLN saat ini tidak berani mengeksekusi program-program yang telah direncanakan.

"Ini saya melihat sejak 12 bulan terakhir, sejak dirut PLN Sofyan Basir jadi saksi di KPK, direksi PLN sudah tidak fokus kerjanya. Ini terlihat kalau rapat dengan Komisi VII DPR. Saling lempar-melempar, tidak ada yang berani ambil keputusan. Inilah akibatnya jaringan seharusnya sudah dikerjakan, ditenderkan tapi nggak ada berani yang mengerjakan," kata Ridwan.

"Seandainya dikerjakan itu kerjanya cuma 3 bulan. Paling lambat 6 bulan. Harusnya sudah selesai dan tidak mesti sampai terjadi blackout seperti ini kalau dikerjakan dari kemarin. Padahal ini RUPTL 2019," imbuh dia.

Karena itu, Ridwan menegaskan agar jajaran direksi PLN dirombak. Dia meminta Rini menempatkan orang-orang yang kompeten.

"Jajaran direksi PLN saya lihat nggak ada yang punya background menguasai jaringan transmisi, kan ada 12 orang ya tapi tidak ada. Rata-rata background-nya untuk distribusi, jadi untuk cari duit," sebutnya.

"(Menteri BUMN) sekarang harus melakukan perombakan secara total dan mengangkat orang yang sesuai. The right man in the right place. Harus segera," tegas Ridwan.

 

Penyelidikan Polisi

Terpisah, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyampaikan, pihaknya saat ini sedang mendalami kasus padamnya listrik yang menimpa Jakarta dan beberapa wilayah lainnya di Jawa.

"Yang jelas untuk dicari dulu penyebabnya. Penyebabnya bisa jadi gangguan teknis, kemudian ada human error, kemudian gangguan lain," kata Dedi di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019).

Dedi mengkhawatirkan bahwa kejadian ini ada unsur kesengajaan. Ia berkaca pada kasus gangguan listrik tahun 2012. "Ada kejadian unsur kesengajaan disitu (pada 2012). Ada orang lain. Ada tindak pidana," jelas Dedi.

"Karena kita punya case tahun 2012 sama kejadian seperti ini juga kita blackout ada kejadian yang kita ungkap," imbuhnya.

Ia juga menyampaikan, Polri saat ini menggandeng PLN untuk melakukan investigasi tersebut. "Tim dari Bareskrim bekerja sama dengan PLN akan mendalami dulu apa faktor penyebabnya," ucapnya.

Investigasi tersebut, kata jenderal polisi bintang satu itu dipimpin langsung oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter). Dan jika ditemukan tindak pidana, maka pihaknya akan melakukan penegakan hukum.

"Polisi bekerja sesuai pakta hukum, ya nanti untuk mendalami dan pakta hukumnya akan menentukan kontruksi (hukum)," jelas Dedi.

Dedi tidak menjelaskan secara rinci peristiwa pemadaman yang mana pada 2012 itu. Ia hanya mengatakan bahwa kejadiannya di Surabaya.

"Faktor lainnya pernah kita ungkap tahun 2012. Ya kejadian di pembangkit listrik Surabaya," tutup Dedi. 

 

Bukan karena Gempa

Menaggapi adanya pemadaman listrik tersebut, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN menegaskan bahwa penyebab listrik mati di sebagian Pulau Jawa bukan akibat gempa bumi dan sabotase. Saat ini PLN ini masih melakukan investigasi untuk mencari penyebab putusnya sambungan listrik tersebut.

Plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani mengatakan, penyebab utama pemadaman yang dialami sebagian Jawa adalah putusnya transmisi pada sirkit utara Ungaran-Pemalang sistem Jawa Bali 500 kilo Volt (kV).

"Jadi karena terjadi gangguan di transmisi di sirkuit utara," kata Inten, di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (5/8).

Inten pun menegaskan, putusnya jaringan listrik tersebut bukan disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi pada Jumat malam atau sabotase yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

"Tidak, tidak (dampak gempa bumi). Hari ini ini Saya Pastikan bukan masalah sabotase ini masalah teknis,"tuturnya.

Menurut Inten, meski sudah dipastikan dua hal tersebut bukan menjadi penyebab putusnya transmisi. Saat ini PLN sedang melakukan investigasi untuk mencari penyebab putusnya jaringan kelistrikan.

"Jadi kalau kita bicara sistem tegangan, ini bervariasi ya. Dalam tegangan ekstra tinggi kan melintasi sekian area. Kami dalam proses investigasi, kadang-kadang kita suka tahu ada layangan itu bisa menyebabkan jaringan putus. Kemudian jaringan kena dahan pohon, itu juga bisa menyebabkan putus. Ini memang banyak karena jaringan 500 kV terbuka," tandasnya.(det/mer/tit)


Create Account



Log In Your Account