Luhut Pandjaitan: Belum Ada Pinjaman Tiongkok yang Mengikat

Senin, 18 Februari 2018  18:27

Luhut Pandjaitan: Belum Ada Pinjaman Tiongkok yang Mengikat

Luhut B. Pandjaitan

JAKARTA (BM) - Pemerintah dipastikan tahu apa yang sedang dilakukan, terutama yang terkait kerjasama dengan Republik Rakyat China (RRC). Masyarakat diminta untuk tidak terlalu khawatir. Presiden Joko Widodo pun disebutkan memeriksa hal ini secara terus menerus. Demikian penegasan Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Minggu (18/2).

"Iyalah kita tahu kok apa yang harus. Kita tidak perlu terlalu khawatir. Presiden terus mengecek semua ini," ujarnya.

Sebelumnya Luhut memberikan penjelasan di sebuah media jejaring sosial mengenai isu pinjaman dari Tiongkok atau Republik Rakyat China (RRC).

Menurut Luhut, sepanjang yang dia ketahui, belum ada pinjaman ke Tiongkok yang mengikat Indonesia.  "Sepanjang yang saya tahu belum ada pinjaman kita ke Tiongkok yang mengikat kita. Kami upayakan pinjaman ke proyek, tidak ke negara. Tentu proyek yang bisa membayar sendiri karena IRR (Internal Rate of Return) double digit. Jadi jangan terlalu khawatir. Waspada, yes," tulis Luhut.

Luhut juga mencontohkan saat ini pemerintah pun sedang melakukan pembicaraan kerjasama sektor food security dengan Qatar dengan deal yang saling menguntungkan. Dia meminta agar masyarakat tidak terlalu reaktif menilai kerjasama dengan pihak-pihak luar saat ini.

"Mohon tidak underestimate juga tentang hal ini. Kami sangat hati-hati, tapi tidak boleh juga paranoid. Dunia sudah tidak ada batasnya karena teknologi. Yang penting bagaimana legalnya kita susun untuk national interest kita," demikian Luhut.

 

Pekerja Tiongkok

Terkait dengan keberadaan pekerja asal Tiongkok di Indonesia sebagaimana diviralkan di grup WA Negarawan Indonesia, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan memberikan penjelasan.

Untuk diketahui, Grup WA Negarawan Indonesia didirikan oleh Johan O. Silalahi, dan anggotanya kebanyakan adalah tokoh-tokoh nasional. 

Menurut Luhut, pekerja Tiongkok di Indonesia bersifat sementara, umumnya hanya sekitar tiga atau empat tahun.  "Betul banyak tenaga ahli mereka yang terlibat karena mereka mau proyeknya bisa selesai tepat waktu," tulis Luhut.

Sementara itu, sambungnya, pihak China juga membangun politeknik untuk nanti menggantikan pegawai Tiongkok secara bertahap. Hal ini dilakukan karena Indonesia tidak memiliki jumlah lulusan politeknik dalam jumlah yang cukup, apalagi di luar Pulau Jawa.

"Itu kesalahan kita semua yang sedang kita benahi," sambungnya.

Jadi, lanjutnya, informasi yang mengatakan ada ratusan ribu tenaga kerja China di Indonesia sangat tidak benar. Luhut mencontohkan hasil kunjungannya ke sebuah pabrik di Morowali, Sulawesi Barat. Di sana ada 3.000 pekerja Tiongkok. Jumlah ini kecil dibandingkan dengan lebih dari 20 ribu pekerja Indonesia di tempat itu.

"Dalam beberapa tahun lagi, tidak lebih beberapa ratus saja pekerja Tiongkok di sana. Nilai investasi 5 miliar dolar AS. Apa ini policy yang salah?" tanya Luhut.

Pada bagian lain penjelasannya, Luhut mengatakan, dirinya secara pribadi pasti menjaga kedaulatan NKRI dan tidak akan rela Indonesia dijajah oleh siapapun.

"Saya tidak akan mengkhianati prajurit-prajurit saya yang gugur dalam tugas operasi mempertahankan NKRI. Itulah tekad kami. Banyak yang masih kurang, yes. Tapi secara terpadu banyak amat yang sudah dan sedang kami selesaikan," demikian Luhut. (rmo/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>