Masa Kerja TGPF Berakhir, Kasus Novel Belum Terungkap
Peneliti ICW Wana Alamsyah
By: admin
8 Jul 2019 19:51
 
 

Hendardi: Kami Laporkan Dulu ke Kapolri

JAKARTA (BM) Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti kinerja tim gabungan pencari fakta (TGPF) kasus teror terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. ICW menyebut tim bentukan Polri itu gagal mengungkap kasus teror terhadap Novel dalam masa kerja yang ditetapkan, yakni enam bulan.

"Tim Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk oleh Kapolri (Jenderal) Tito Karnavian untuk menyelesaikan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan dinilai gagal. Sebab, hingga batas waktu yang telah ditentukan, yakni enam bulan pascaresmi didirikan, tim tersebut tidak dapat mengungkap satu pun aktor yang bertanggung jawab atas cacatnya mata kiri penyidik KPK tersebut," kata peneliti ICW Wana Alamsyah, Senin (8/7/2019).

Tim tersebut dibentuk lewat surat perintah yang terbit pada 8 Januari 2019 dan diteken oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Surat perintah itu disebut berlaku selama enam bulan.

Wana menyebut pihaknya sudah ragu akan kinerja tim tersebut. Salah satunya tim gabungan yang dibentuk Polri itu dinilai rawan konflik kepentingan.

"Sejak pertama kali dibentuk, masyarakat pesimis atas kinerja tim tersebut. Pertama, jika dilihat komposisi anggotanya, 53 orang diantaranya berasal dari unsur Polri. Selain itu, saat pertama kali kasus ini mencuat diduga ada keterlibatan polisi atas serangan terhadap Novel sehingga patut diduga akan rawan konflik kepentingan," ujarnya.

Padahal selama ini ICW ditegaskan Wana mendesak agar Presiden Joko Widodo yang membentuk tim independen untuk menuntaskan kasus Novel. Alasannya, Jokowi disebut berjanji memperkuat KPK.

Selain itu, ICW menilai pemeriksaan oleh tim Satgas ini lambat dan hanya formalitas belaka. Dia mempertanyakan keseriusan tim gabungan ini.

"Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim tersebut sangatlah lambat dan terkesan hanyalah formalitas belaka. Hal tersebut dapat terlihat ketika tim tersebut mengajukan pertanyaan yang repetitif kepada Novel Baswedan pada 20 Juni 2019 lalu. Selain itu, hasil pelesir Tim ke Kota Malang untuk melakukan penyelidikan pun tidak disampaikan ke publik," jelasnya.

Wana lalu membandingkan kinerja kepolisian dalam mengungkap kasus lain. Salah satunya kasus pembunuhan yang disebutnya bisa diungkap dalam 19 jam.

"Dalam konteks waktu penyelesaian, kepolisian dapat menangkap pelaku kasus pembunuhan di Pulomas dalam jangka waktu 19 jam pasca-penyekapan korban. Sedangkan untuk kasus Novel waktu penyelesaiannya lebih dari dua tahun. Hal ini diduga karena adanya keterlibatan elite atas penyerangan Novel," tuturnya.

Tim itu juga dinilai kurang transparan dalam menangani kasus Novel. Wana lagi-lagi membandingkan kerja kepolisian dalam mengungkap pembunuhan Mirna.

"Jika membandingkan dengan kasus pembunuhan Mirna (tahun 2016) yang menggunakan racun, kepolisian menyampaikan prosesnya mulai dari tindakan autopsi hingga proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan kasus Novel," ucap Wana.

Atas dasar itu, dia mendesak Jokowi membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen untuk mengungkap kasus Novel. Tim Gabungan bentukan Polri juga diminta menyampaikan laporan kinerjanya ke publik.

"Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak agar, pertama, Presiden segera membentuk tim gabungan pencari fakta independen agar menunjukkan keberpihakannya pada pemberantasan korupsi. Kedua, tim satuan tugas harus menyampaikan laporannya kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas," jelasnya.

Sementara itu secara terpisah, Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo Harahap turut menyampaikan harapannya akan adanya hasil signifikan dan bukti kuat yang ditemukan tim yang antara lain terdiri dari pakar di bidangnya. Bila sudah ada titik terang siapa pelaku penyiraman air keras terhadap Novel, dia berharap orang itu bisa segera ditetapkan sebagai tersangka.

"Karena kami pegawai KPK dan tentu saja rakyat Indonesia tentu menanti siapakah pelakunya baik di lapangan maupun jika ada aktor intelektualnya serta motif di belakangnya sehingga dengan pengungkapan kasus ini, diharapkan juga bisa mengungkap teror-teror lain kepada Pimpinan dan Pegawai KPK lainnya misalnya peletakan benda di duga bom di rumah Ketua KPK dan pelemparan bom molotov di rumah Pak Laode M Syarif (wakil ketua KPK)," ucap Yudi.

Tim gabungan bentukan Polri ini dipimpin oleh Kabareskrim Komjen Idham Azis. Ada juga tujuh pakar yang dilibatkan dalam tim ini, antara lain mantan Wakil Ketua KPK Indriyanto Senoadji; peneliti LIPI, Hermawan Sulistyo; Ketua Setara Institute, Hendardi; Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti; serta dua eks komisioner Komnas HAM, Nur Kholis dan Ifdhal Kasim.

Hasil Investigasi

Ketua Setara Institute sekaligus anggota TGPF, Hendardi, mengatakan proses investigasi hampir rampung. "Sampai saat ini sudah 95%, sebetulnya tinggal di-finishing. Sore ini akan ada rapat pleno dengan tim pencari fakta untuk membahas finishing itu, nanti baru pukul 18.30 WIB mulainya. Terakhir yang saya dengar akan hadir Ibu Poengky Indarti (Komisioner Kompolnas), Ifdhal Kasim (mantan Komisioner Komnas HAM), Nurcholis (mantan Komisioner Komnas HAM), Prof Idriyanto Seno Adji (mantan Wakil Ketua KPK) juga akan hadir," jelas Hendardi, Senin (8/7/2019).

Soal penilaian gagal dari ICW, Hendardi tak peduli karena menurutnya tak ada kewajiban tim pencari fakta melaporkan hasil investigasi kepada koalisi masyarakat sipil. Hendardi menjelaskan kewajiban timnya hanya pada Kapolri.

"Kalau ICW bilang gagal dan sebagainya, kami juga nggak punya kewajiban melaporkan kepada ICW atau koalisi masyarakat sipil, nggak ada urusannya. Urusan kami melaporkan kepada Kapolri. Kalau mereka bilang gagal atau bilang apalah terserah itu hak mereka," ucap Hendardi.

"Ini tim pencari fakta. Jadi yang akan kami kemukakan kepada Kapolri adalah fakta. Ini bukan tim pencari opini, tim pencari asumsi atau tim pencari sensasi," sambung Hendardi.

Hendardi menuturkan pekan ini rencananya laporan tim yang beranggotakan para pakar ini akan mempresentasikan hasil investigasi kepada Tito Karnavian.

"Dia (ICW) menyatakan gagal, orang laporan juga belum diserahkan kepada Kapolri. Kami nanti menyelesaikan laporan ini dan pekan ini kami mudah-mudahan bisa jumpa dengan Kapolri untuk mempresentasi dan menyerahkan laporan itu," pungkas Hendardi.

Hendardi menjelaskan tim pencari fakta akan menyerahkan kepada Tito terkait teknis penyampaian hasil investigasi ke publik. "Yang memberikan mandat kami kan Kapolri, setelah itu nanti bagaimanakah Kapolri, sesuai dengan kewenangannya, bisa saja menunjuk apakah Kadiv Humas (Irjen Mohammad Iqbal), atau kami sendiri, ataukah bersama-sama untuk mempublikasikan ke masyarakat," sebut Hendardi.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian enggan berbicara soal berakhirnya masa kerja Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Berdasarkan Surat Keputusan nomor: Sgas/ 3/I/HUK.6.6/2019, yang dibuat Tito, masa kerja TGPF Novel Baswedan berakhir pada Minggu, 7 Juli 2019. Tito meminta agar perkembangan terkait TGPF kasus Novel ditanyakan kepada Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal M. Iqbal.

"Nanti disampaikan Kadiv Humas. Tanya Kadiv Humas," ucap Tito sambil bergegas masuk ke dalam mobilnya, usai sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Senin (8/7).

Tito pun langsung meninggalkan para awak media yang menunggunya tanpa memberikan keterangan lebih lanjut.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku belum bisa bicara banyak soal hasil kerja Tim Gabungan kasus Novel. Menurut dia, hasil kerja Tim Gabungan kasus Novel lebih baik ditanyakan kepada Tito. "Itu kan ada Kapolri," kata Moeldoko. (rep/det/mer/tit)


Create Account



Log In Your Account