Menkeu Kritik Kualitas Pendidikan RI

Rabu, 22 November 2017  19:47

Menkeu Kritik Kualitas Pendidikan RI

Sri Mulyani

Anggaran Rp 400 T, Kualitas Pendidikan di Bawah Vietnam
JAKARTA (BM) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, pengelolaan keuangan negara saat ini belum optimal. Hal tersebut terlihat dari belum maksimalnya output yang dihasilkan dari alokasi anggaran yang telah dianggarkan oleh negara selama ini.

Ini bisa dilihat dari alokasi anggaran belanja pendidikan Indonesia. Porsi belanja pendidikan yang mencakup 20% dari APBN tak bisa menghasilkan prestasi yang baik. Sri Mulyani membandingkan kualitas pendidikan Indonesia dan Vietnam mengutip data dari Programme for International Student Assessment (PISA).

"Indonesia dengan Vietnam, dua negara yang sama-sama commit 20% anggaran pendidikannya dari APBN. Total score math, science dan membaca Indonesia ada di peringkat 52 dari 55 negara yang dihitung. Vietnam di mana? Rangking 8. Kita semua sebagai pengelola keuangan negara patut tertampar akan fakta itu. There must be something wrong about the manage of keuangan negara kita," kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/11/2017).

"Kalau sampai tidak tertampar, maka Republik ini tidak akan bisa benar-benar maju. Alokasi, distribusi dan pengawasan, sudah menunjukkan kelemahan," tambah Sri Mulyani.

Anggaran pendidikan yang naik, ternyata tak bisa menjadi cerminan dari kuantitas dan kualitas tenaga pendidik yang dimiliki Indonesia. Dari jumlah guru yang ada berjumlah 3,9 juta, 45% guru PNS, 55% guru non PNS, 25% guru di antaranya belum memenuhi syarat kualifikasi akademik dan 52% guru belum memiliki sertifikat profesi.

"Saya sangat sedih bangunan sekolah masih ada yang tidak baik. Ini terjadi saat anggaran pendidikan naik dari yang tadinya hanya Rp 140 triliun 10 tahun lalu, sekarang sudah jadi Rp 400 triliun. Fisik saja enggak bisa dimonitor, belum yang non fisik. Kalau 25% guru bahkan tidak qualified dari kemampuan akademisnya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau gurunya saja enggak bisa berdiri, bagaimana bisa muridnya akan berlari," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani berharap koordinasi dan sinergi antar instansi di pusat maupun dengan daerah ditingkatkan dalam mengelola 20% dana pendidikan.

"Saat alokasinya semua semangat, begitu pelaksanaan, melemah. Nanti giliran akuntabilitas dan pelaporan susah-susah. Oleh karena itu, sinergi diperlukan. Artinya keseluruhan rantai siklus, harus sama kuatnya. Ibarat mata rantai, maka seluruh mata rantai itu harus sama kuatnya," kata Sri Mulyani

"Enggak boleh pas perencanaan senang, alokasi semangat, pelaksananya lemah, dan saat akuntabilitas makin lemah. Loop antara 3 ditjen ini belum ketutup. Makanya itu menunjukkan lemahnya kita bekerja dan bersinergi," ucap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu," terang mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Sri Mulyani Indrawati sedih mengetahui masih ada sekolah rusak. Dia bilang mengetahui hal itu saat diberi tahu kegiatan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam program Kemenkeu Mengajar.

"Saya merasa sangat sedih bahwa bangunan sekolah di mana teman-teman mengajar, masih ada yang sangat tidak baik dan ini terjadi pada saat anggaran pendidikan kita naik, dari yang hanya Rp 140 triliun 10 tahun yang lalu, sekarang jadi Rp 400 triliun," katanya.

Belum lagi saat melihat kuantitas dan kualitas tenaga pendidik yang dimiliki Indonesia. Dari jumlah guru yang ada berjumlah 3,9 juta, 45% guru PNS, 55% guru non PNS, 25% guru di antaranya belum memenuhi syarat kualifikasi akademik dan 52% guru belum memiliki sertifikat profesi.

"(Bangunan) fisik saja enggak bisa dimonitor, belum yang non fisik. Kalau 25% guru bahkan tidak qualified dari kemampuan akademisnya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau gurunya saja enggak bisa berdiri, bagaimana bisa muridnya akan berlari," tutur Sri Mulyani.

"Bagaimana mungkin kita bisa membuat DAK (dana alokasi khusus) fisik memperbaiki sekolah, ada sekolah yang dapat terus, sementara di sebelahnya ada sekolah yang sudah sampai mau ambruk belum ada masuk dana. How could that happened?," sambungnya.

Hal ini menurut dia terjadi lantaran belum adanya sinergi yang baik antara tiga direktorat jenderal di Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab akan hal itu, di antaranya Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, dan Ditjen Perimbangan Keuangan.

"Saat alokasinya semua semangat. Begitu pelaksanaan, melemah. Nanti giliran akuntabilitas dan pelaporan susah-susah. Oleh karena itu, sinergi diperlukan. Artinya keseluruhan rantai siklus, harus sama kuatnya. Ibarat mata rantai, maka seluruh mata rantai itu harus sama kuatnya. Enggak boleh pas perencanaan senang, alokasi semangat, pelaksanaannya lemah, dan saat akuntabilitas makin lemah. Loop antara 3 ditjen ini belum ketutup. Makanya itu menunjukkan lemahnya kita bekerja dan bersinergi," tukas Sri Mulyani.

 

Banyak untuk Gaji

Sementara itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan, anggaran pendidikan yang digunakan daerah untuk gaji dan tunjangan guru jauh lebih besar dibanding alokasi untuk pembangunan maupun renovasi atau rehabilitasi sekolah yang rusak.

"Kalau kita lihat khusus anggaran pendidikan, data dan fakta berbicara. Anggaran pendidikan di tahun 2017 itu Rp 419 triliun. Tetapi dari Rp 419 triliun tadi, Rp 261 triliunnya adalah untuk transfer ke daerah, Rp 155 triliunnya digunakan untuk Kementerian/Lembaga seperti Kemenristekdikti dan Kemenag," terang Boediarso di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/11/2017).

"Ironisnya, dari Rp 261 triliun tadi, Rp 247 triliunnya itu untuk gaji dan tunjangan. Porsi belanja modal untuk pembangunan, renovasi dan rehabilitasi gedung sekolah hanya Rp 7,7 triliun. Itu sebabnya banyak gedung sekolah yang rusak di daerah," lanjut Boedi.

Ironisnya lagi, anggaran pendidikan yang dialokasikan dari pusat tadi, tak semua daerah mengalokasikan porsi yang sama. Padahal, anggaran dari pusat sudah banyak dibelanjakan untuk belanja pegawai.

"Di APBD, anggaran pendidikan Rp 231 triliun dari total belanja. Tapi kalau kita lihat, minimal harusnya sama atau jauh lebih besar dari pusat. Ini menebabkan kondisi sarana pendidikan belum memadai. Jumlah ruang SD kelasnya yang rusak ada 178.194. Diperlukan sekitar Rp 20 triliun untuk merehabilitasi itu. Sementara kemampuan untuk merehabilitasi gedung SD tadi hanya Rp 2,1 triliun. Artinya butuh waktu 10 tahun hanya untuk bisa merehab gedung tadi kalau cuma bisa Rp 2 triliun setiap tahunnya," ungkap Boediarso.

Fakta ini semakin diperparah dengan kualitas pendidikan Indonesia yang jika dibandingkan dengan 69 negara menduduki posisi jajaran bawah. Hal ini bisa menjadi cerminan dari kuantitas dan kualitas tenaga pendidik yang dimiliki Indonesia.

Dari jumlah guru yang ada berjumlah 3,9 juta, 45% guru PNS, 55% guru non PNS, 25% guru di antaranya belum memenuhi syarat kualifikasi akademik dan 52% guru belum memiliki sertifikat profesi. Padahal, tunjangan khusus guru sudah meningkat hampir tiga kali lipat dari sebelumnya.

"Peringkat skor pendidikan Indonesia untuk science itu di nomor 62, membaca 61, matematika 63, dari 69 negara di tahun 2015," tandasnya. (det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>