Mulai Maret Gaji Kades dan Perangkatnya Naik

Selasa, 12 Maret 2019  17:52

Mulai Maret Gaji Kades dan Perangkatnya Naik

Wapres JK

JAKARTA (BM) - Kabar gembira untuk para kepala desa beserta perangkatnya. Jika tidak meleset, mulai Maret 2019, gaji mereka bakal naik.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Mengutip setkab.go.id, PP ini ditandatangani Jokowi pada Kamis (28/2/2019) pekan lalu. Dalam PP ini, pemerintah mengubah Pasal 81 menjadi sebagai berikut:

1. Penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa).

2. Bupati/Wali Kota menetapkan besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, dengan ketentuan:

a. Besaran penghasilan tetap kepala desa paling sedikit Rp 2.426.640,00 setara 120 % dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;

b. Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp 2.224.420,00 setara 110 % dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan

c. Besaran penghasilan tetap Perangkat desa lainnya paling sedikit Rp 2.022.200,00 setara 100 % dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

"Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa," demikian bunyi Pasal 81 ayat (3) PP ini.

Menurut Pasal 81A PP ini, penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya diberikan sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

Dalam hal desa belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, maka pembayaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya diberikan terhitung mulai bulan Januari 2020.

PP diteken dengan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemerintah memandang perlu memperhatikan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap.

 

Akan Ada BPJS

Selain gaji, menurut Jokowi, perangkat desa kedepannya juga akan mendapatkan layanan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Menurut dia, perbaikan kesejahteraan para perangkat desa itu akan dilakukan lewat revisi peraturan pemerintah PP 47 Tahun 2015 tentang desa. "Akan direvisi paling lama dua minggu," kata Jokowi.

Jokowi pun meminta para perangkat desa yang memenuhi Istora Senayan untuk mengurungkan niat mereka melakukan aksi unjuk rasa di Istana. Sebab, tuntutan mereka terkait kesejahteraan sudah didengarkan dan akan segera dipenuhi oleh pemerintah.

"Jadi setelah kita kumpul di sini, Bapak Ibu enggak usah berkumpul di Istana lagi. Mari lah kita kembali ke daerah masing masing. Dan kita selamat sampai tempat tujuan," kata Jokowi.

Ketua Umum PPDI, Mujito menjelaskan, pertemuan dengan Jokowi kali ini merupakan jawaban dari Pemerintah Indonesia terkait tuntutan PPDI.

"Bapak Presiden sudah siap mengeluarkan Peraturan Pemerintahnya," ujar Mujito.

Mujito menilai kepedulian Pemerintah Indonesia kepada seluruh perangkat desa maupun kepala desa, merupakan wujud nyata perhatian Jokowi yang sangat mencintai warganya.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan pada awalnya PPDI hendak demo depan Istana Merdeka. Namun secara mendadak Presiden berkenan untuk menerima langsung.

Dan karena hujan, diarahkan tempat di Istora Senayan Jakarta.

Kemudian Presiden menyetujui aspirasi peningkatan penghasilan tetap perangkat desa setara dengan PNS golongan II/a yang bersumber dari APB Desa.

Presiden kemudian memerintahkan Mendagri, Menkumham, Menkeu, Seskab, KSP, Mensesneg dan stake holder terkait lainnya untuk segera dilakukannya revisi PP Nomor 43 Tahun 2014.

Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dalam dua minggu ini sudah selesai sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan dimaksud.

 

Kepala Desa Gembira

Kepala Desa Silawan, Ferdinandus Bili Mones menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo. Secara administratif, Silawan berada di Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu.

Ferdinandus sudah mendapat informasi kenaikan tunjangan kepala desa lewat berita di media massa. Dia berharap pemerintah bisa segera merealisasi.

"Saya menyambut baik kebijakan ini karena memang tunjangan perangkat desa selama ini masih kecil. Kita mengharapkan pemeritah pusat bisa melaksanakannya," ujar Ferdinandus saat dihubungi Senin (14/1/2019).

Dia menyebut tunjangan kepala desa di Silawan selama ini masih Rp 600 ribu per bulan, bersumber dari dana desa. Jumlah itu dinilainya masih kecil, tidak sebanding dengan tugas perangkat desa.

Kepala Desa Motaain, Salomon Leki mengatakan, kenaikan gaji perangkat desa menggembirakan. Selama ini gaji dan tunjangan perangkat desa sangat kecil.

Desa Motaain termasuk bagian dari Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Salomon meminta pemerintah pusat menaikkan tunjangan perangkat desa lebih dari Rp 2 juta per bulan. Menurutnya, tugas dan tanggungjawab perangkat desa lumayan besar.

Menurut Salomon, tunjangan perangkat desa di Desa Motaain saat ini Rp 800 ribu per bulan, bersumber dari ADD. Jumlah ini dinilai masih kecil sehingga harus dinaikkan demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu Kepala Desa Mata Air, Benyamin Kanuk dan Kepala Desa Oeteta, Yakob Tafae gembira mendengar kabar Jokowi menaikkan penghasilan kepala desa setara PNS golongan IIA.

Menurut keduanya, hal itu sangat wajar karena penghasilan kepala desa relatif kecil tidak sebanding dengan pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat.

Desa Mata Air termasuk wilayah Kecamatan Kupang Tengah, sedangkan Desa Oeteta bagian dari Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang.

Beny Kanuk sangat setuju dengan kebijakan Jokowi. Menurutnya, gaji yang diterima kepala desa Rp 1,5 juta per bulan tidak sebanding dengan tugas dan pelayanan yang diberikan kepada warga.

"Bukan soal setara dengan PNS tapi ini sangat wajar dengan pelayanan seorang kepala desa. Saya contohkan, di desa itu kegiatan apapun baik hajatan orang nikah, kematian, sambut baru, kepala desa mau tidak mau harus turun dan itu keluarkan uang. Dengan gaji Rp 1,5 juta per bulan sangat tidak cukup. Bagi saya ini kebijakan sesuai dengan kinerja kepala desa dan aparatur di lapangan," kata Beny.

Hal senada disampaikan Yakob Tafae. "Persoalan apapun yang terjadi di desa, kepala desa menjadi orang pertama yang turun tangan. Untuk itu kebijakan presiden ini tentu sangat menggembirakan," ujar Yakob.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) memastikan kebijakan pemerintah menaikkan gaji kepala desa, perangkat desa, hingga PNS tak ada hubungannya dengan politik di Pilpres 2019. JK lalu menanyakan pihak yang menilai kebijakan tersebut politis.

"Ini kan Pilpres 5 tahun sekali, ya emangnya mendekati Pilpres tidak boleh ada keputusan? Nggak kan?" ujar JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).(tri/det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>