Ngabalin Masuk Istana, Fadli Zon Minta KSP Dibubarkan

Rabu, 23 Mei 2018  17:54

Ngabalin Masuk Istana, Fadli Zon Minta KSP Dibubarkan

Jakarta (BM) - Politikus Golkar Ali Mochtar Ngabalin yang dulu dikenal sebagai pendukung Prabowo Subianto, sejak 1 Mei kemarin masuk lingkaran Istana, setelah mendapat kedudukan sebagai tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendorong agar KSP segera dibubarkan.  Pernyataan tersebut disampaikan Fadli Zon dalam rilisnya, Rabu (23/5/2018).

Fadli menyoroti adanya tumpang-tindih keberadaan lembaga kepresidenan, baik yang struktural maupun non-struktural.

Fadli menilai lembaga yang dipimpin Jenderal (purn) Moeldoko ini kerap offside dan hanya memboroskan anggaran. KSP, menurutnya, menjadi salah satu lembaga non-struktural yang membuat kinerja pemerintah tidak efektif. Menurut Fadli, KSP kerap melewati garis kewenangan.

Fadli berkata sejak awal dia melihat keberadaan KSP hanya menambah permasalahan organisasi pemerintahan yang belum tepat guna. Fungsi KSP, menurutnya, tumpang-tindih dan memboroskan anggaran negara.

"Apalagi saat ini, Kantor Staf Presiden (KSP) sudah sangat berpotensi abuse of power. Ini perlu kita dudukkan secara tepat. Posisi KSP ini non-struktural dan sifatnya internal," kata Fadli.

"Namun tidak jarang kita lihat KSP terkesan mengekspos dirinya layaknya lembaga struktural yang bersifat publik. Bahkan kerap mengesankan posisinya lebih tinggi daripada menteri, yang berwenang mengevaluasi dan menegur menteri. Ini jelas bermasalah," sambungnya.

Fadli menjelaskan posisi KSP adalah lembaga non-struktural yang dibentuk untuk menunjang kinerja pemerintah, dalam hal ini presiden dan wakil presiden. Sedangkan kementerian adalah lembaga struktural yang menjadi bagian inti dari pemerintah. Jadi secara status saja berbeda.

Kedua, lanjut Fadli, KSP dibentuk atas dasar perpres, yakni Perpres Nomor 26 Tahun 2015. Sementara itu, untuk kementerian, dasar pembentukannya adalah UU, bahkan UUD 1945. Jadi, baik secara status maupun dasar pembentukannya, posisi KSP berada di bawah kementerian.

KSP, menurut Fadli, harus sadar posisi, tugas, serta fungsinya. Meski demikian, dia tetap mendorong agar KSP dibubarkan.

"Sejak awal saya mendorong KSP, termasuk lembaga non-struktural yang dibubarkan. Sebab, dengan tugas dan fungsinya saat ini, KSP tidak saja beririsan, namun juga tumpang-tindih dengan lembaga struktural yang ada. Terutama dengan Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara," ujar Fadli.

Fadli menyatakan, dalam Perpres 26/2015, KSP ditugasi untuk memberikan dukungan kepada presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Dalam redaksional yang berbeda, menurut dia, sebenarnya tugas KSP tersebut sudah diakomodasi oleh Sekretariat Kabinet.

"Yaitu melakukan perumusan dan analisis, penyiapan pendapat dan pandangan, serta pengawasan kebijakan dan program pemerintah. Lantas, kalau telah dijalankan oleh Sekretariat Kabinet, kenapa harus ada KSP? Belum lagi jika dibenturkan dengan fungsi Kementerian koordinator, yang berfungsi melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian urusan kementerian. Keberadaan KSP semakin tidak relevan, pemborosan anggaran, dan layak dibubarkan," paparnya.

Ditambahkan Fadli, dengan pembubaran KSP, tidak akan ada lagi tumpang-tindih tugas dan fungsi antar-lembaga negara. Baik di internal lembaga kepresidenan (Setkab dan Setneg) maupun lembaga di luar kepresidenan (kementerian koordinator dan menteri).

"Selain itu, pembubaran KSP juga akan menghemat anggaran pemerintah sebesar Rp 124 miliar, yang dapat direalokasikan ke sektor lain yang lebih membutuhkan," tegasnya.

Seperti diketahui, politikus Golkar Golkar Ali Mochtar Ngabalin masuk lingkaran Istana. Ngabalin bergabung dalam KSP per 1 Mei 2018. Dia menduduki posisi Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi.

KSP juga mengangkat sejumlah tenaga profesional lainnya. Mereka adalah Hari Prasetyo sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian III (bidang kajian dan pengelolaan isu-isu ekonomi strategis), Novi Wahyuningsih--yang sebelumnya dikenal sebagai pengusaha sekaligus programmer aplikasi percakapan buatan dalam negeri, Callind--sebagai Tenaga Ahli Muda Kedeputian IV (bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi), serta mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Juri Ardiantoro sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian V (bidang politik dan pengelolaan isu Polhukam) Kantor Staf Presiden.

 

Ngabalin Sudah Insaf

Sementara itu, PDIP sebagai partai pendukung utama pemerintah menyebut, Ngabalin kini sudah insaf. "Tampaknya Pak Ngabalin insaf bahwa semua kata-kata keras dan menghina kepada Pak Jokowi adalah hanyalah berdasar info yang keliru sehingga beliau emosional menuduh yang sebaliknya," ujar Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari kepada wartawan, Rabu (23/5/2018).

Selain itu, Eva memandang Ngabalin kini telah mengakui keberhasilan pemerintahan Jokowi. Bersedia menjadi seorang TA di KSP, disebut Eva, merupakan pengakuan Ngabalin.

"Bersedia menjadi TA di KSP merupakan pengakuan Pak Ngabalin bahwa Presiden adalah orang baik, pintar, independen, capable, dan religius," ucapnya.

Menurut Eva, masuknya Ngabalin ke Istana akan jadi tambahan kekuatan tersendiri bagi pemerintah. Eva menyarankan Jokowi menambah stafsus dari partai-partai yang telah mendeklarasikan Jokowi sebagai capres 2019.

"Ini akan menjadi tambahan tenaga karena saya yakin Pak Ngabalin mewakili Partai Golkar. Jadi ada baiknya Presiden menambah perwakilan partai di stafsus maupun KSP, misal dari PDIP dan NasDem dan lain-lain yang sudah declare mencapreskan Jokowi. Ini penting karena KSP butuh juga pengetahuan, pengalaman, perspektif politik, baik Senayan maupun lapangan, yang tidak bisa disuplai oleh profesional maupun aktivis LSM," katanya.

 

Alasan

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan alasan pengangkatan Ngabalin. "Dia adalah politisi senior yang punya banyak pengalaman dan jaringan," ujar Moeldoko dalam siaran pers yang diterima detikcom, Rabu (23/5/2018).

Ngabalin bergabung dengan KSP per 1 Mei 2018. Dia menduduki posisi Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi.

"Dia akan membantu mengomunikasikan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Sudah begitu banyak program dan kebijakan yang dibuat pemerintah dan memerlukan komunikasi kepada publik yang lebih luas," papar Moeldoko.

Moeldoko menjelaskan posisi Ngabalin bukanlah sebagai juru bicara presiden. Saat ini juru bicara presiden atau Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi dijabat oleh Johan Budi SP.

"Tugasnya adalah sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden. Bukan sebagai juru bicara Presiden atau Staf Khusus Presiden," ujar Moeldoko. (det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>