Novanto Tunjuk Azis Ketua DPR, Internal Golkar Bergejolak

Kamis, 10 Desember 2017  18:01

Novanto Tunjuk Azis Ketua DPR, Internal Golkar Bergejolak

Aziz Syamsuddin

Jakarta (BM) - Setya Novanto disebut telah mengajukan surat pengunduran diri sekaligus menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR.  Sementara itu, sesuai jadwal, DPR akan menggelar rapat paripurna penutupan masa sidang pada Senin (11/12/2017). Setelah paripurna, DPR akan menjalani masa reses.

Kemunculan kabar soal surat pengunduran diri Novanto ini memang datang mendadak. Sekjen PPP, Arsul Sani mengaku diajak bicara oleh Ketua Fraksi Golkar, Robert Kardinal pada Jumat (8/12) soal pengunduran diri Novanto dan penunjukan Aziz sebagai Ketua DPR.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah juga sudah menerima informasi soal pengunduran diri Novanto. Namun, dia belum menerima secara langsung surat tersebut.

Kabar Novanto menunjuk Aziz sebagai Ketua DPR ini bikin internal Golkar bergejolak. Keputusan Novanto itu dianggap ilegal hingga cacat prosedur sehingga diminta diabaikan.

Sementara itu, beberapa fraksi di DPR menyerahkan keputusan soal penunjukkan Ketua DPR ini kepada Golkar. Tentu saja harus sesuai dengan aturan, terutama UU MD3.

"Sesuai UU MD 3, pergantian adalah hak partai sepenuhnya. Tapi ada 2 catatan terkait ini. Di mana partai tersebut memutuskan untuk menunggu praperadilan yang diajukan Pak Setya Novanto terkait posisi Beliau sebagai Ketua DPR," kata Bendahara Fraksi PDIP Alex Indra Lukman, Minggu (10/12).

 

Cacat Prosedur!

Wasekjen Golkar, Ace Hasan Syadzily menilai sikap Setya Novanto yang menunjuk Aziz Syamsudin sebagai Ketua DPR cacat prosedur. Oleh sebab itu, hal tersebut bisa diabaikan.

"Sebenarnya boleh-boleh saja Pak SN (Setya Novanto) mengusulkan Pak Azis, sama halnya dengan kader-kader Partai Golkar lainnya, tapi usulan tersebut harus dibawa dan dibahas ke dalam Rapat DPP Partai Golkar yaitu Rapat Pleno," kata Ace dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/12/2017).

Ace juga merujuk ke AD/ART Golkar pasal 27 ayat 2 yang menyatakan 'Dewan Pimpinan Pusat mengangkat, menetapkan dan memberhentikan Alat kelengkapan di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia'. Yang dimaksud dengan DPP bukan hanya ketum melainkan bersifat kolektif.

"Kolektivitas pengurus DPP Partai Golkar tersebut tercermin dari proses pengambilan keputusan strategis melalui Rapat Pleno DPP Partai Golkar," jelasnya.

Ace juga mengingatkan kembali soal keputusan rapat pleno Golkar pada 20 November 2017 silam. Keputusan yang dimaksud adalah bahwa pengangkatan Ketua DPR dibicarakan setelah praperadilan dan dalam forum Rapat Pleno.

"Oleh karena penunjukan itu cacat prosedur dan organisatoris, maka sebaiknya usulan tersebut diabaikan saja terutama oleh fraksi partai lain dan pimpinan DPR RI lain," tegas Ace.

Anggota Komisi II DPR ini meminta agar penetapan Ketua DPR dibahas setelah Munaslub. Rencananya, Munaslub Golkar akan berlangsung di bulan Desember ini.

Kepala Bidang Pemenangan Pemilihan Umum Daerah I Partai Golkar Nusron Wahid mengapresiasi mundurnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Namun, Nusron menyebut Novanto tak berwenang menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya di DPR.

"Pak Novanto mundur sebagai Ketua DPR itu bagus dan kita apresiasi. Tapi dia kan sudah menunjuk Plt Ketua Umum, sehingga tidak lagi punya kewenangan untuk mengangkat atau merekomendasikan orang untuk duduk sebagai Ketua DPR menggantikannya," terang Nusron lewat pesan singkat, Minggu (10/12/2017).

Nusron juga keberatan soal penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai pengganti Novanto di DPR. Menurutnya keputusan partai harus dibahas dalam rapat pleno, sementara hingga saat ini belum ada pleno yang memutuskan Aziz sebagai pengganti Novanto.

"Orang yang ditunjuk sebagai Ketua DPR itu mewakili partai dan fraksi. Sementara sampai hari ini, DPP Partai Golkar belum pernah melaksanakan pleno untuk membahas masalah itu," tegasnya.

Dia kemudian mempertanyakan kewenangan Novanto menunjuk Aziz sebagai penggantinya di DPR. Dia menegaskan calon Ketua DPR pengganti Novanto harus dibahas dalam rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

"Terus atas dasar apa Setya Novanto menunjuk Azis Syamsudin? Golkar itu partai yang punya mekanisme pengambilan keputusan. Tidak bisa asal tunjuk. Sebab Golkar itu tidak hanya punya ketua umum, tapi kolektif kolegial di dewan pimpinan pusat," papar Nusron.

Politikus Golkar Yorrys Raweyai juga keberatan dengan penunjukan Aziz Syamsudin sebagai Ketua DPR oleh Setya Novanto. Yorrys menilai penunjukan tersebut terkesan untuk melindungi kasus korupsi yang menimpa Setya Novanto.

"Ini satu kan proses yang sangat terbuka. Pertama ada kekuatan yang ingin mempertahankan kekuasaan dengan melindungi para koruptor yang ditunjukkan partai Golkar, ini bahaya sekali. Dan itu tidak boleh terjadi," kata Yorrys kepada wartawan di Manhattan Hotel, Jalan Kasablanka, Jakarta Selatan, Minggu (10/12/2017).

Yorrys juga menilai penunjukan Yorrys sebagai sesuatu yang memalukan. Dia mengatakan penunjukan Ketua DPR oleh Setya Novanto akan memperburuk citra DPR.

"Kedua mekanisme organisasi apa yang dipahami. Ini kan mempermalukan sekali. Apalagi dia dalam status di penjara. Kira-kira DPR kalau menerima itu sendiri lucu kan, Golkar apalagi," jelasnya.

Yorrys menganggap penunjukan Aziz Syamsudin tidak menunjukkan semangat untuk memerangi korupsi. Dia menuturkan Golkar harus segera dibersihkan dari benih-benih korupsi yang membuat elektabiltas partai terganggu

"Kita mempertontonkan suatu kebodohan dan ini ada apa sebenarnya. Ini kan sama kita melindungi para koruptor yang ada di dalam partai Golkar sendiri. Dan itu ada gerakan yang ingin mainkan dengan teman-teman untuk bangkit," terangnya.

 

Eksternal Partai

Ketua Fraksi Hanura Nurdin F Tampubolon mengaku sudah mendapat informasi soal pengunduran diri Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Terkait penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai pengganti Novanto, Hanura menyerahkan penuh pada Golkar.

"Kalau pengunduran diri itu sudah dengar, tapi siapa yang ditunjuk belum tahu. Saya baru dengar kemarin sore ada pengunduran dirinya. Itupun belum saya lihat ya, ini masih informasi yang saya dapat, tapi surat pengunduran diri belum baca," ujar Nurdin saat berbicang via telepon, Minggu (10/12/2017).

Nurdin menambahkan siapapun yang ditunjuk untuk menggantikan Novanto sebagai Ketua DPR merupakan hak Fraksi Golkar. Dia juga tidak mempermasalahkan jika Aziz ditunjuk menggantikan Novanto.

"Namun demikian kita tunggu, siapa yang mau digantikan oleh Partai Golkar itu hak prerogratif Partai Golkar sendiri untuk menjadi ketua DPR. Dalam hal Novanto menunjuk Pak Aziz itu sah-sah saja, apakah mekanismenya seperti itu belum melihat dari pada apanya, tapi setahu saya selama ini harus dari pimpinan DPR," terangnya.

Nurdin menambahkan jika benar surat pengunduran diri itu sudah diterima DPR, dia optimistis bamus akan segera menggelar rapat untuk mengagendakan pembacaan surat tersebut.

"Kemudian kalau sudah ada surat itu besok. Saya kira bamus akan segera rapat," papar Nurdin.

Fraksi Gerindra di DPR mengaku belum menerima surat pengunduran diri Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Meski begitu, Gerindra sudah mendengar jika Aziz Syamsuddin ditunjuk sebagai pengganti Novanto di DPR.

"Sampai sekarang fraksi maupun MKD belum menerima suratnya. (Soal Aziz Syamsuddin) ya itu kan rumor-rumor katanya begitu," kata Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Minggu (10/12/2017).

Soal siapa calon pengganti Novanto, Dasco mengatakan Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada Golkar. "Itu kan hak dari Golkar," ujar ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR itu.

Dia menambahkan hingga saat ini proses dugaan pelanggaran kode etik Novanto juga masih berjalan di MKD. Saat ini, MKD juga menunggu surat pengunduran resmi Novanto.

"Masih, kita belum tutup. Ya kita kan belum lihat suratnya, dia kan dilaporkan sebagai Ketua DPR pertama mencemarkan, kedua melanggar sumpah dan janji sebagai Ketua DPR. Itu masih jalan kemarin belum tutup," jelasnya.

Lantas apakah nanti kasus etik Novanto akan dihentikan jika dia mundur sebagai Ketua DPR?

"Nanti tergantung rapat kita. Suratnya belum kita terima," tutur Dasco.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sudah mendapat informasi bahwa Setya Novanto mundur dari posisi Ketua DPR. Fahri juga membenarkan jika nama Aziz Syamsuddin diusulkan untuk menjadi pengganti Novanto sebagai Ketua DPR.

"Jadi itu adalah tentang status terakhir dari Pak Nov memang sudah ada informasi resmi tapi belum ada informasi tertulis dari pihak keluarga bahwa beliau sudah menandatangani (surat pengunduran diri)," kata Fahri lewat pesan singkat, Minggu (10/12/2017).

Fahri mengatakan informasi tentang penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai pengganti Novanto didengarnya dari sumber terpercaya. Menurutnya, penugasan Aziz itu dilakukan dalam kapasitas Novanto sebagai Ketua Umum Golkar.

"Kemudian ada berita bahwa beliau sudah menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai pengganti karena beliau tentu menandatanganinya sebagai ketum," jelasnya.

Meski begitu, saat ini pimpinan DPR belum menerima surat resmi pengunduran diri Novanto. Namun, Fahri memastikan informasi ini didapatkannya dari sumber terpercaya.

"Tetapi bentuk fisiknya (surat) belum kami terima mungkin karena sekretariat masih tutup. Surat diterima tapi belum dibuka. Jadi kami menunggu saja apabila surat fisik sudah diterima tapi kabar ini datang dari pihak-pihak biasanya resmi yang biasa mewakili Novanto," tutupnya. (det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>