Pakar Hukum Minta Pendukung Prabowo-Jokowi Terima Putusan MK
Bivitri Susanti
By: admin
16 Jun 2019 18:53
 
 

Jakarta (BM) - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengapresiasi langkah Jokowi dan Prabowo yang siap menerima apapun putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia pun berharap, agar para pendukung kedua calon berkomitmen menerima putusan MK.

Bivitri mengatakan kedua paslon telah sepakat sedari awal untuk mengikuti mekanisme pemilu dan berhenti di tahap akhir, yaitu sengketa hasil perolehan suara di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jangan juga kita tidak konsisten, dari awal ketika kedua paslon ini sepakat berkompetisi, artinya mereka sepakat aturan main yang ada dari awal sampai akhir, kampanyenya bagaimana dan lain sebagainya. Lah kenapa di akhir ini tidak mau mendengar, dengan berbagai macam asumsi MK tidak netral," ujar Bivitri usai menghadiri sebuah diskusi di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (16/6/2019).

Bivitri menilai tidaklah adil bila para paslon berbeda sikap di awal dan akhir pemilu, yaitu jika menolak keputusan MK nanti saat merasa tidak diuntungkan.

"Menurut saya itu (menolak tidak fair. sepakati aturan main yang ada, semua keputusan harus diterima dengan baik baik. ini kompetisi politik yang biasa Katakanlah lima tahun ini ada yang kalah, lima tahun lagi ada pemilu yang berikutnya. Silahkan diikuti, diulangi dengan cara lebih baik, mungkin saja nanti menang," tutur Bivitri.

Bivitri kemudian mendorong agar masyarakat mempercayai MK beserta keputusannya terkait sengketa PHPU nanti.

"Saya tentu saja mendorong agar masyarakat kita percaya betul terhadap keputusan MK ini. Secara konstitusional, memang desainnya MK yang memutus hasil sengketa hasil pemilu," kata Bivitri.

Apresiasi Sikap Ketua MK

Di tempat yang sama, Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) memuji sikap Ketua Majelis Hakim sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019, Anwar Usman. Menurut dia, pernyataan Anwar di awal persidangan membantah tudingan-tudingan yang mengarah ke MK terkait profesionalisme mereka.

"Ketika menyatakan seperti ini, 'Mahkamah Konstitusi tidak tunduk pada satu kekuatan apapun, Mahkamah Konstitusi ini hanya tunduk kepada konstitusi dan peraturan undang-undang. Walaupun kami diusulkan oleh tiga lembaga yaitu MA, DPR, Presiden, namun setelah kami disumpah, kami hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Kuasa', ini artinya MK ingin menegaskan Tudingan MK bagian dari rezim tertentu. Itu dibantah secara tunai, cash, tegas pada sidang yang lalu," ujar ahli hukum tata negara dari Puskapsi, Bayu Dwi Anggono, dalam sebuah diskusi di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (16/6/2019).

Menurut Bayu, ketika Anwar menyatakan MK tak tunduk pada satu kekuatan politik apapun kecuali konstitusi dan peraturan/perundang-undangan, dan hanya takut pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Anwar secara tersirat menyampaikan kepada tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, untuk menghentikan narasi-narasi politik yang berusaha mendelegitimasi MK.

"Karena memang saya lihat perkembangan di media sosial sikap ketua MK saat bersalaman dengan Presiden, saat menunduk itu dianggap tunduk di bawah rezim Presiden. Ini sekaligus menjadi bagian dari upaya (MK) untuk mengatakan, 'Hei kuasa hukum pemohon, stop narasi-narasi politik, narasi-narasi yang berusaha mendelegitimasi MK, semisal kalau MK nanti tidak mengabulkan permohonan MK, berarti bagian dari rezim'," kata Bayu.

Bayu yang mengaku mengikuti seksama sidang PHPU Pilpres di MK pada 14 Juni kemarin. Dia menilai tim hukum Prabowo-Sandi menghabiskan waktu selama dua jam untuk mengungkapkan teori-teori dan membahas tentang ketidakadilan, tak masuk dalam pokok perkara pembuktian kesalahan dalam penetapan hasil pemenang Pilpres.

"Hampir dua jam pertama itu bukan malah membicarakan bagaimana kesalahan penghitungan suara itu, dan apa penghitungan yang benar menurut pemohon. Dua jam itu banyak malah membicarakan soal misalnya MK itu berwenang mengadili kecurangan pemilu, dimulai dari UUD, Pasal 24 tentang perselisihan hasil Pilpres di MK, kemudian mengutip 17 pandangan ahli akademisi pakar hukum tata negara, mengutip kasus Jawa Timur," ujar Bayu.

Selama dua jam itu pula, lanjut Bayu, tim hukum Prabowo-Sandi membahas tudingan penyalahgunaan program pemerintah APBN, penyalahgunaan aparatur negara, birokrasi, BUMN, pembatasan media pers sampai diskriminasi dalam penegakan hukum.

"Sementara hanya hampir 30 menit pemohon baru membicarakan masalah adanya dugaan penggelembungan 22 juta suara, yang kemudian seakan-akan menurut pemohon pasangan 02 itu menjadi kalah dalam Pilpres 2019," tutur Bayu.

Bayu berpendapat biasanya dalam sidang PHPU, pemohon menyampaikan dulu kesalahan penghitungan suara dan cara penghitungan yang benar versi pemohon. Konstruksi penyampaian permohonan seperti itu dilakukan dalam sidang PHPU 2009 dan 2014.

"Jadi biasanya konstruksi dalam menyampaikan permohonan itu dimulai dengan menyebutkan dulu adanya kesalahan penghitungan oleh termohon, kemudian yang benar menurut pemohon. Harusnya itu dulu yang disampaikan, yang diulas panjang lebar. Kalau kita lihat selama dua jam hanya berputar-putar di situ-situ saja," ucap Bayu. (det/tit)


Create Account



Log In Your Account