Pelantikan Kepala BNPB Ditunda, Ini Penjelasan Jokowi

Rabu, 02 Januari 2019  18:21

Pelantikan Kepala BNPB Ditunda, Ini Penjelasan Jokowi

Letjen TNI Doni Monardo

LAMPUNG (BM) – Pelantikan Letjen TNI Doni Monardo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang seharusnya berlangsung Rabu (2/1/2019) tiba-tiba ditunda. Undangan pelantikan Kepala BNPB yang baru juga sudah tersebar.

Istana menyatakan, penundaan upacara pelantikan karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke wilayah bencana tsunami Selat Sunda di Lampung Selatan, Lampung.

Sementara itu saat diminta tanggapan atas penundaan itu, Jokowi tidak menjelaskan rinci. Kepala Negara hanya menyebutkan bahwa pelantikan ditunda karena banyaknya bencana alam yang terjadi pada akhir 2018 hingga menuju awal 2019.

Pemerintah, kata dia, akan fokus pada penanganan korban yang terjadi. Terkait itu pula, Jokowi mengaku menginstruksikan Kepala BNPB Willem Rampangilei ke wilayah bencana tanah longsor di Cisolok, Sukabumi, tadi pagi.

"Tadi pagi saya perintahkan ke Sukabumi, kita tahu awal tahun ini ada bencana longsor lagi," ujar Jokowi di Lampung, Rabu (2/1/2018).

Penundaan pelantikan Kepala BNPB sebelumnya diinformasikan Mensesneg Pratikno. Menurutnya, pelantikan ditunda karena Presiden harus ke Lampung.

"Pagi Bapak Presiden ke Lampung, ke lokasi bencana," ucapnya, Selasa (1/1/2018) malam. Penegasan juga disampaikan kata Staf Khusus Presiden Joko Widodo Bidang Komunikasi Johan Budi SP.

”Mohon maaf, pelantikan Kepala BNPB, tidak jadi besok (Rabu), ditunda. Barusan Mensesneg memberi tahu soal penundaan pelantikan Kepala BNPB yang baru. Pak Presiden mendadak harus ke Lampung,” kata Johan Budi SP kepada iNews.id.

Seperti diketahui, Kepala BNPB dijadwalkan berganti. Sesjen Wantanas Letjen TNI Doni Monardo akan menggantikan Willem Rampangilei. Berdasarkan surat undangan yang telah beredar, upacara pelantikan dijadwalkan hari ini di Istana Negara, Jakarta pukul 09.00 WIB.

 

Faktor Administrasi

Pelantikan kepala BNPB yang baru tertunda karena faktor administrasi. Penegasan itu sebagaimana disampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho di Kantor BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Rabu (2/12).

"Ditunda bukan dibatalkan, jadi tadi malam dengan perkembangan-perkembangan terkini, karena Kepala BNPB itu adalah pejabat negara, setingkat dengan menteri. Sehingga ada administrasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu,” terangnya.

Sutopo menjelaskan bahwa perbaikan itu dilakukan dari pihak Istana. Sementara pelantikan akan dilakukan dalam waktu dekat usai perbaikan selesai.

“Dalam hal ini ada aturan yang akan diperbaiki oleh Presiden Joko Widodo sehingga ditunda dalam waktu dekat," ungkap Sutopo.

Undangan pelantikan kepala BNPB yang baru sempat beredar Selasa (1/1) petang. Pihak Istana bahkan telah mengonfirmasi bahwa Letjen TNI Doni Monardo akan mengisi pos yang ditinggalkan Laksamana Muda (Purn) Willem Rampangilei.

Namun selang beberapa jam, Istana membatalkan pelantikan tersebut. Mensesneg Pratikno menyebut Presiden Joko Widodo akan meninjau korban tsunami Selat Sunda di Lampung sehingga pelantikan ditunda.

 

Alih Status Dulu

Menurut pengamat militer Laksda TNI (Purn) Soleman Ponto, sudah sepatutnya Doni mundur dulu dari TNI baru bisa menduduki jabatan sipil.

"Ya memang, untuk menjadi Kepala BNPB, harus sudah berstatus sipil. Jadi Pak Doni harus alih status terlebih dahulu baru kemudian dilantik menjadi kepala BNPB," ucap Ponto, Rabu (2/1).

Mantan Kepala BAIS itu hanya mengacu pada UU TNI. Bunyi Pasal 47 ayat 1 UU 34/2004 adalah seorang prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Di ayat berikutnya dalam UU tersebut dinyatakan bahwa prajurit aktif TNI tidak perlu mundur jika menduduki jabatan di sepuluh instansi.

Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Negara, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik Nasional dan Mahkamah Agung.

Dalam UU tersebut tidak ada nama BNPB. Namun seperti yang sudah terjadi kepala BNPB dan lembaga lain seperti Bakamla pun juga dijabat oleh perwira tinggi TNI aktif.

"Demikianlah aturan yang ada di UU TNI walaupun sering dikesampingkan," pungkas Ponto.

 

Jangan Dipermalukan

Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief menyayangkan pembatalan pelantikan tersebut. "Untuk jenderal bintang 3 aktif untuk mencapainya itu tidak mudah. Banyak prestasi yang dicapai. Tidak boleh dipermalukan. Undangan sudah menyebar, tapi tiba-tiba dibatalkan. Itu kan namanya dipermalukan. Malu dengan keluarga, malu dengan kesatuan, malu dengan khalayak," kata Andi dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (2/1/2019).

Andi menegaskan Doni merupakan prajurit TNI yang sangat berprestasi. Dia mengaku tak bisa membayangkan bagaimana perasaan Doni saat tahu pelantikannya sebagai BNPB-1 ditunda.

"Bayangkan ratusan, bahkan ribuan mungkin, yang sudah ucapkan selamat, bagaimana perasaan tiba-tiba batal," ucap Andi.

Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam era presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu lantas mengungkit prestasi Letjen Doni Monardo.

"Yang saya dengar, selain operasi pembebasan kapal sunan kudus (Sinar Kudus), dia berhasil dalam operasi militer di Aceh, Timor Timur. Dia terkenal dengan tidak melanggar HAM," sebut Andi. (det/rmo/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>