Penuhi Panggilan Polda, Eggi Bawa Eks Relawan Jokowi

Senin, 13 Mei 2019  18:28

Penuhi Panggilan Polda, Eggi Bawa Eks Relawan Jokowi

Jakarta (BM) –  Eggi Sudjana memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan makar, Senin (13/5). Eggi membawa seorang saksi yang disebutnya sebagai saksi fakta.

"Saya mau ngomong sebentar ya, ini saksi fakta belum diperiksa tapi saya dinyatakan tersangka. Pentingnya saksi fakta ini dulu dia pendukung Jokowi yang menggerakkan people power, saksinya Ferry Mursyidan Baldan yang sekarang sudah pindah ke BPN nah silakan ngomong," kata Eggi kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Eggi sebelumnya tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 16.30 WIB dan masuk ke dalam ruang penyidik. Sekitar pukul 18.00 WIB, Eggi dan tim kuasa hukumnya berbuka puasa di kantin Polda Metro Jaya dan baru masuk kembali sekitar pukul 19.30 WIB.

Saat masuk ke dalam ruangan, penyidik meminta pengacara Eggi tidak semuanya masuk karena jumlahnya terlalu banyak. Namun, akhirnya tim pengacara Eggi diperbolehkan masuk untuk menunggu Eggi.

Eggi menyebut dia juga membawa saksi yang disebut-sebut sebagai saksi fakta bernama Amirullah Hidayat. Eggi menyebut keterangan Amirullah sangatlah penting untuk menjadi pertimbangan penyidik.

"Ya kami melihat bahwa penuduhan makar ini tidak benar. 2014 saya itu relawan Jokowi, menjelang pilpres kami itu mengancam apabila terjadi kecurangan maka akan ada people power nah itu semua tahu pada saat itu Kapolri (Jenderal Tito Karnavian) tahu pada saat dia masih Kapolda Papua waktu Pilpres 2014," kata Amirullah.

Amirullah menyebut saat itu wacana relawan Jokowi akan ada gerakan people power. Namun saat itu tidak ada pihaknya yang dipanggil oleh polisi karena menyerukan people power.

"Pada saat itu wacana jelas apabila Jokowi dikalahkan people power kenapa 2014 kita tidak diproses? Ada Bang Ferry Mursyidan Baldan, ada saya dan lain sebagainya. Ini kenapa 2019 Bang Eggi selaku pengacara BPN diungkap kasus makar people poewer?" kata Amirullah.

Amrullah meminta polisi obyektif dalam menangani kasus ini. Dia mengatakan people power bukan makar.

"Padahal waktu people power 2014 kami-kami relawan Jokowi mengatakan kalau Jokowi kalah dicurangi maka people power dan itu kita lakukan sekarang lagi. Ini yang kita berharap polisi objektif saja melihat masalah ini karena ini bukan people power bukan makar, kalau makar sudah ditangkap 2014 lalu," sambungnya.

Setelah menyampaikan itu, Amirullah dan Eggi beserta tim kuasa hukum memasuki gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Eggi kembali melanjutkan pemeriksaannya.

Diketahui, polisi menetapkan Eggi Sudjana sebagai tersangka dengan Pasal 107 KUHP dan/atau Pasal 110 KUHP juncto Pasal 87 KUHP dan/atau Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Sebelumnya, Eggi Sudjana dilaporkan oleh sejumlah orang atas tuduhan makar ke polisi. Eggi dilaporkan setelah dalam sebuah pidato menyerukan 'people power' di depan rumah Kertanegara, menyusul adanya hasil suara Pilpres 2019 versi quick count yang memenangkan paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.  

Eggi Sudjana juga menyoal status dirinya sebagai tersangka makar atas ucapan 'people power'. Dia pun menyinggung sebuah buku berjudul 'Jokowi People Power'.

"Satu lagi tentang people power supaya dilihat, ini justru 'people power' tahun 2014 ada dari kelompoknya Jokowi. Ini bukanya ini sampul buku bisa lihat di Gramedia," kata Eggi kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Eggi mengaku telah membaca buku itu. Menurutnya, people power tersebut terhalang oleh kelompok elite. "Maknanya apa, di dalam buku ini, saya udah baca itu 'people power' sering terhalangi oleh para elite. Nah saya inget omongan saya waktu di depan rumah Pak Prabowo, yang bikin brengsek negeri ini para elite," kata Eggi.

Eggi mengatakan bahwa rakyat harus menjaga persatuan Indonesia dalam pesta demokrasi ini. Dia menuding adanya kecurangan pemilu yang dilakukan oleh kelompok elite.

"Jadi kita harus jaga persatuan Indonesia. Ada kalimat jaga persatuan Indonesia yang kita persoalkan adalah para elite ini, kecurangan pemilu ini dibuat oleh mereka, rakyat tidak tahu menahu jadi jangan benturkan antara rakyat," sambungnya.

Dia mengatakan, gerakan rakyat tersebut terucap karena banyak kecurangan dalam Pemilu 2019. Ia pun meminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan kecurangan dalam pemilu tersebut.

"Maka saya ingatkan sila ke-3 Pancasila jaga persatuan. Saya kira demikian mohon dipahami dan saya ingatkan ternyata elite belum siap berdemokrasi--terutama Bapak Jokowi yang dimuliakan oleh Allah karena dia presiden kita semua--tolonglah yang bisa menghentikan kecurangan adalah bapak sendiri, karena bapak adalah yang bisa mengatur publik ini dengan sebagai orang nomor 1," tuturnya.

Menurutnya, Jokowi bisa memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendalami soal kecurangan tersebut.

"Kalau itu alasannya KPU, KPU 'kan bisa dipanggil kenapa kok curang atau dengan gentle karena ini tuduhanya curang itung ulang aja lagi nggak usah quick count, itu manual bener serius, dimulai ada 2 saksi dari BPN dan TKN, itu fair, jadi fitnah curang hilang," bebernya.

Menurutnya, people power akan terjadi bila KPU mengumumkan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai preiden terpilih.

"Nah kalau nggak gini, tetep dipaksakan apalagi tanggal 22 (Mei) diumumkan Jokowi pemenangnya ya people power terjadi, jangan salahkan saya dong karena yang mau people power bukan cuma saya," tuturnya.

"Oleh karena itu sudi kiranya bapak Jokowi yang dimuliakan Allah sudi kiranyalah hentikan kecurangan ini, hitung ulang lagi bersama-sama, sehingga kita tetap bersaudara dalam konteks berbangsa dan bernegara," tutup Eggi.

Eggi menyebut, polisi tidak memahami konstruksi hukum. Ia menjelaskan salah satunya terkait persangkaan Pasal 107 KUHP terhadapnya. Menurutnya, hal itu tidak tepat karena dia tidak bermaksud menggulingkan pemerintahan sah, yang saat ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

"Yang saya persoalkan itu capres. Capres itu tidak ada sanksi untuk dihukum, karena belum ada pemerintahannya. Kan capres belum ada pemerintahan," kata Eggi kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (13/5/2019).

"Sementara saya tuduhannya Pasal 107, itu kaitannya dengan presiden. Kan keliru itu. Salah konstruksi hukumnya, amat sangat salah," sebutnya.

Meski begitu, Eggi tetap menghormati proses hukum dan menjalani pemeriksaan. Eggi sendiri mempertanyakan soal 'pemufakatan' yang dituduhkan kepadanya.

"Tapi saya sangka baik dengan polisi, teman-teman polisi juga saya banyak, karena saya sering sebagai advokat berhubungan dengan pihak kepolisian. Cuma saya aneh saja, kok gitu. Anehnya, seperti tidak memahami konstruksi hukum, apalagi pakai istilah permufakatan jahat. Kapan saya bermufakatnya, karena waktu saya tampil di rumah Prabowo spontanitas, nggak ada diatur, mungkin nama saya nggak ada sebagai jadwal pembicara," jelas Eggi.

"Karena itu kan panggung demokrasi, karena itu kan semua orang boleh berbicara di situ, itu yang dianggap tokoh. Jadi dalam pengertian itu kita tidak ada permufakatan apa pun," sambungnya.

Eggi kemudian mengungkit soal people power yang pernah disampaikan oleh Amien Rais.  "Dan sebelumnya lagi ada yang bilang people power itu Bapak Amien Rais yang tokoh reformasi, kok nggak apa-apa gitu lo, biasa-biasa saja," sebutnya.

Eggi juga menyinggung soal 'perang total' yang diucapkan oleh Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Jenderal (Purn) Moeldoko. Menurutnya, perang itu identik dengan bunuh-membunuh.

"Nah, yang paling mendasar lagi, jangan lupa, Moeldoko pernah ngomong perang total. Perang itu sudah nggak ada kata lain kecuali bunuh-membunuh, namanya perang," sebutnya.

Eggi menyebutkan Moeldoko tidak disentuh hukum karena ucapannya itu.

"Tapi di sisi lain Moeldoko tenang-tenang saja, tidak diperiksa ya, dan ini merupakan satu kondisi diskriminatif yang luar biasa," tuturnya.

Polisi telah menetapkan Eggi Sudjana sebagai tersangka dengan Pasal 107 KUHP dan/atau Pasal 110 KUHP juncto Pasal 87 KUHP dan/atau Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Sebelumnya, Eggi Sudjana dilaporkan oleh sejumlah orang atas tuduhan makar ke polisi. Eggi dilaporkan setelah dalam sebuah pidato menyerukan 'people power' di depan rumah Kertanegara, menyusul adanya hasil suara Pilpres 2019 versi quick count yang memenangkan paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. (det/mer/rmo/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>