PKB Serang Kebijakan Mendikbud

Senin, 07 Agustus 2017  22:15

PKB Serang Kebijakan Mendikbud

Muhaimin Iskandar

JAKARTA (BM) -  Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengkritik kebijakan sekolah 8 jam sehari atau populer dengan sebutan full day school, 5 hari dalam seminggu, yang diterbitkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Muhaimin atau biasa dipanggil Cak Imin membandingkan kebijakan Muhadjir dengan zaman penjajahan Belanda dulu.

"Belanda (dalam mengambil kebijakan) beradaptasi juga dengan berbagai kegiatan yang mengakar di kehidupan masyarakat kita," ujar Cak Imin di The Acacia Hotel, Jl Kramat, Jakpus, Senin (7/8/2017).

Cak Imin menyebut kebijakan Muhadjir dapat mengganggu keberadaan Madrasah dan Pondok Pesantren (Ponpes). Dia mengatakan Madrasah dan Ponpes punya sumbangsih besar dalam membangun karakter anak bangsa. Bahkan, tanpa dibiayai negara, Madrasah dan Ponpes bisa pro-aktif membangun karakter generasi muda.

"Kalau dihitung angka anggaran, Madrasah membuat anak didik mencintai tanah air terbangun tanpa biaya negara," tegas Cak Imin.

Cak Imin kembali mengkritik Muhadjir. Menurutnya, kebijakan sekolah 8 jam sehari dari Senin-Jumat sangat tak realistis karena diambil tanpa mempertimbangkan suara seluruh elemen masyarakat. Belanda saat menjajah dulu saja disebutnya tak demikian.

"Kebijakan Mendikbud tak realistis dan bahkan lebih baik kebijakan pemerintah Belanda. Belanda saja ketika mengambil kebijakan, itu juga ditugasi mendata, menganalisis, jangan sampai kebijakan Belanda tak sesuai dengan tujuan mereka," sindir Cak Imin.

Tak kalah pedas dari Cak Imin, Wasekjen PKB Maman Imanulhaq mengkritik lebih garang, bahkan dengan nada mengancam. "Jangan sampai teriakan kita dianggap teriakan biasa, ini teriakan serius. Kalau tidak dituruti Presiden, kita ingin katakan bahwa Jokowi sudah tidak berpihak kepada diniyah, Jokowi sudah menipu umat Islam, Jokowi sudah tidak perlu kita pertahankan (buat) 2019," ujar Maman Imanulhaq di The Acacia Hotel, Jl Kramat, Jakarta Pusat, Senin (7/8/2017).

PKB memandang sekolah 8 jam selama 5 hari ini kurang strategis terkait dengan kepentingan umat. Kebijakan yang dikeluarkan melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 ini dianggap mempengaruhi eksistensi madrasah dan pondok pesantren.

Itulah alasan PKB terus menyuarakan penolakan terhadap Permendikbud 23/2017. Penolakan Permendikbud 23/2017 ini, menurut Maman, juga terkait dengan sejarah perjuangan umat.

"Ini perlu, ini soal perjuangan umat Islam, ini soal perjuangan sejarah, ini soal pemihakan terhadap NKRI dan Pancasila," ucap anggota Komisi VIII DPR ini.

Dengan sikap keras PKB melawan kebijakan pemerintah dan pernyataan 'tega' soal nasib pencapresan Jokowi di Pilpres 2019 tersebut, masih pantaskah PKB disebut sebagai parpol koalisi pemerintah?

 

Jokowi Oke

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan telah menemui Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan aspirasi terkait penolakan atas kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy tentang sekolah 8 jam selama Senin-Jumat. Muhaimin alias Cak Imin mengatakan Jokowi menerima aspirasinya.

"Beliau selalu menjawab oke-oke. Tapi tampaknya menterinya masih jalan terus," kata Cak Imin di The Acacia Hotel, Jakpus, Senin (7/8/2017).

PKB bukan tanpa alasan kuat menolak aturan yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 ini. Menurutnya, Mendikbud mesti menilik sejarah soal seberapa pentingnya peran santri dalam membangun bangsa. Aturan sekolah 8 jam ini disebut akan mengurangi eksistensi madrasah dan pondok pesantren.

"PKB, NU, semua komponen pesantren menolak karena tak menghargai kerja keras yang tanpa ditopang negara selama ini. Kita minta dicabut permendikbud yang menyeragamkan. Biarkan sekolah berbeda mengambil kebijakan full day school masing-masing," tuturnya.

"Masing-masing bisa mandiri, jangan diseragamkan, Jakarta boleh (diterapkan), (daerah) yang lain tidak boleh. Dengan cara itu, madrasah yang sudah berabad-abad di Indonesia ini mampu membangun karakter (dapat) terjaga," imbuh Cak Imin.

Selain itu, Cak Imin menuturkan guru-guru di madrasah bekerja dengan ikhlas. Dia menyebut ada guru yang hari ini masih dibayar Rp 50 ribu per bulan, bahkan ada yang kerja tanpa pamrih. Nilai kebaikan tersebut, katanya, jangan sampai hilang tertelan kebijakan Muhadjir.

"Guru-guru madrasah diniyah selama ini masih ada yang satu bulan Rp 50 ribu, malah tak digaji. Nilai keikhlasan itu jangan dirusak, jangan dihancurkan dengan cara pikir sekolah biaya mahal. Beberapa bupati PKB men-support meningkatkan honor madrasah diniyah, meningkatkan sarana-prasarana, tidak memberangus," pungkasnya.

 

Belum Mikir Pilpres

Meski PKB tegas menolak kebijakan sekolah delapan jam sehari dari Senin hingga Jumat yang digagas Mendikbud Muhadjir Effendy. Namun penolakan ini dipastikan tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2019.

"Perlu saya tegaskan arahan Ketum PKB Cak Imin agar kita menolak FDS (full day school), sementara soal pilpres kita belum mikir ke situ, masih jauh," ujar Wasekjen PKB Iman Syukri dalam rilisnya, Senin (7/8/2017).

Penolakan PKB terhadap kebijakan Kemendikbud, kata Syukri, tidak ujug-ujug. Syukri mengatakan aksi menolak kebijakan ini sudah bermunculan.

"Kita fokus memperjuangkan aspirasi rakyat dulu, contohnya FDS ini. Kebijakan FDS jelas-jelas merugikan madrasah dan pesantren," ujarnya.

Menanggapi pernyataan Wasekjen PKB Maman Imanulhaq yang mengancam tidak akan mencalonkan Jokowi dalam Pilpres, Syukri mengatakan itu pendapat pribadi. "Saya kira itu dipicu karena saking ngotot-nya Mendikbud untuk tetap memberlakukan FDS," tegas Syukri. (det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>