Polemik FDS, Mendikbud: Akan Ditampung dalam Perpres

Selasa, 08 Agustus 2017  19:34

Polemik FDS, Mendikbud: Akan Ditampung dalam Perpres

Muhadjir Effendy

JAKARTA (BM) – Kebijakan sekolah delapan jam sehari dalam 5 hari mendapat penolakan keras dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menanggapi sejumlah penolakan yang muncul, Mendikbud Muhadjir Effendy tidak mempersoalkannya.  Mendikbud menyebut aspirasi masyarakat soal program itu akan ditampung dalam Perpres.

"Ya berbeda kan boleh. Sebentar lagi diganti dengan Perpres dengan menampung aspirasi yang berkembang," kata Muhadjir kepada wartawan di kantor Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2017).

Namun Muhadjir tidak menjelaskan isi dari Perpres itu. Perpres yang saat ini masih digodok diperkirakan akan rampung pada bulan ini.

"Ya nanti dilihat Perpresnya," ujar dia. '

Sebelumnya Ketum Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Lukmam Hakim mengatakan ada 2 langkah yang akan ditempuh warga NU sebagai upaya membatalkan kebijakan yang termuat dalam Permendikbud 23/2017 itu. Selain demo, mereka juga akan melakukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Keberatan juga disampaikan Wasekjen PKB Maman Imanulhaq. Menurutnya kebijakan itu dianggap mempengaruhi eksistensi Madrasah dan Pondok Pesantren (Pondok Pesantren).

Soal kekhawatiran itu, Menag Lukman Hakim Saifuddin menegaskan keinginan pemerintah memperkuat madrasah dan pondok pesantren (ponpes) dalam perpres tersebut nantinya.

"Intinya, madrasah diniyah justru harus dikuatkan selain juga pengakuan terhadap keberadaan mereka. Kontribusi madrasah diniyah, termasuk pondok pesantren yang ada, itu sangat luar biasa dalam memberikan dasar pendidikan karakter pada seluruh anak bangsa," ujar Lukman.

Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin berharap kebijakan lima hari sekolah atau full day school bisa dibuat lebih fleksibel. "Biar sekolah yang memutuskan sesuai kebutuhan, artinya tidak harus wajib, tapi fleksibel," ujar Lukman di sela meresmikan Gedung Fakultas Ekonomika dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Selasa 8 Agustus 2017.

Lukman menuturkan, dengan adanya penolakan dari berbagai kalangan terkait program full day school itu, akan lebih arif jika ditinjau ulang. "Jika fleksibel, sekolah, orang tua dan murid bisa berdiskusi apakah butuh program seperti itu diterapkan," ujarnya.

Lukman menuturkan program full day school saat ini mendapat penolakan keras dari kalangan madrasah diniyah dan pondok pesantren karena memang lembaga itu yang paling terancam tamat akibat kebijakan itu. "Kebijakan ini jelas sangat berpengaruh pada sistem pendidikan pesantren dan madrasah yang sudah terbentuk puluhan tahun," ujarnya.

Lukman sendiri memahami jika dalam kebijakan full day school itu sebenarnya pemerintah tidak menekankan pada durasi kegiatan belajar mengajarnya. Melainkan memfokuskan pada pendidikan karakter dan kepribadian siswa. "Tapi juga jangan lantas pendidikan karakter ini direduksi pemaknaannya dengan cara sekolah lima hari, karena cara ini menghadapi persoalan kompleks saat diterapkan di masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X juga meminta program full day school ditinjau ulang oleh pusat. “Bukan masalah program ini cocok atau tidak untuk Yogya, tapi kan kami perlu melihat dulu bagaimana kesiapan tiap sekolah untuk menjalankan program itu,” ujarnya.

Meski Yogya selama ini dikenal sebagai kota pelajar maupun kota pendidikan, Sultan menuturkan perlu ditilik lebih dalam syarat-syarat program full day school apakah bisa diikuti tiap sekolah. Baik sekolah yang berada diperkotaan namun juga pedesaan. “Kalau dari daerah sudah bisa memastikan kesiapan tiap sekolah dan memang bisa ya silakan saja dilaksanakan, kalau belum ya jangan memaksakan diri, kasihan sekolah dan siswanya,” ujar Sultan.

Sultan menuturkan jika program full day school tetap dipaksakan berjalan tanpa mempertimbangkan kesiapan tiap sekolah, ia khawatir berdampak buruk karena penambahan jam belajar hingga sore yang jadi satu inti program itu. Khususnya bagi peserta didik yang sekolahnya di wilayah pedesaan. Yang selama ini dilingkupi dengan perbedaan fasilitas sarana-prasarana juga kultur berbeda dengan perkotaan. “Kasihan yang di pedesaan jika belum siap,” ujar Sultan. (tem/kom/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>