Polri Bentuk Densus Anti Korupsi

Senin, 17 Juli 2017  16:09

Polri Bentuk Densus Anti Korupsi

Tito Karnavian

JAKARTA (BM) - Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, Polri akan segera membentuk Detasemen Khusus Anti Korupsi. Ia meyakini, keberadaan Densus  Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ini akan secara masif mengungkap berbagai kasus di Indonesia.

Ia menyebutkan, kelebihan utama Polri dibandingkan KPK adalah jaringan yang luas di seluruh Indonesia dan jumlah personel yang banyak.

"Sekarang kami lagi menyusun bentuknya seperti apa. Intinya kami bukan ingin menyaingi KPK, tidak. KPK kan jumlahnya terbatas. Berapa kan seribu paling ya. Penyidiknya juga 150 mungkin. Penyelidiknya juga paling sekitar segitu. Jadi yang bisa ditangkap kasus-kasus besar," ujar Tito, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/5/2017).

Tito menilai, jika hanya mengungkap kasus-kasus besar maka efeknya di masyarakat tak akan masif. Oleh karena itu, dengan jumlah personel polisi yang banyak dan jaringan yang luas, Tito meyakini pemberantasan korupsi oleh Polri akan menimbulkan efek kejut yang besar.

Ia mengaku telah menyampaikan rencana pembentukan Densus Tipikor kepada KPK dan mendapatkan sambutan positif. "Saya sudah sempat sampaikan ke KPK. Prinsipnya mereka positif, jangan upaya ini dianggap sebagi kompetitor tapi bersinergi," ujar Kapolri.

Untuk diketahui, rencana pembentukan Densus anti korupsi terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Polri dan Komisi III DPR RI.

Jenderal Polisi Tito Karnavian Kapolri menegaskan gedung Detasemen Khusus Anti Korupsi tersebut telah dipersiapkan yaitu di gedung yang dipakai Kapolda Metro Jaya sekarang, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

"Gedung yang Kapolda sekarang yang empat lantai bisa dipakai sebagai gedung Densus Anti Korupsi," ujar Tito di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (17/7/2017).

Menurut Kapolri, untuk Kapolda dan jajarannya akan pindah di gedung 27 lantai yang masih juga di kawasan tersebut.

Dengan dibentuknya Densus Anti Korupsi, Tito juga telah berkoordinasi dengan Jaksa Agung untuk membentuk Satgas Anti Korupsi.

"Kemudian kami juga sudah berbicara dengan Pak Jaksa Agung kalau memungkinkan dibuat semacam satgas bersama antara Polri dan Kejaksaan, sehingga satu atap," kata dia.

Dengan satu atas tersebut, menurut Tito, koordinasi pun akan jauh lebih mudah. Perkara-perkara juga tidak perlu bolak-balik. Untuk itu, Kapolri minta dukungan dari Komisi III atas rencana pembentukan Densus Anti Korupsi ini.

"Mohon dukungan juga dari pimpinan dan segenap anggota Komisi III agar penanganan kasus korupsi menjadi lebih kuat terutama yang dilaksanakan Kepolisian dan Kejaksaan," ujar Kapolri.

Sejauh ini, Tito mengaku telah membentuk tim dan kelompok kerja. Tim ini diantaranya dari Asrena, Bareskrim dan satuan kerja lainnya. Tim yang dibentuk ini juga telah bertemu dengan pihak eksternal Polri, dan melakukan Forum Group Discussion (FGD).

 

Bukan Saingi KPK

Pembentukan Densus Tipikor tersebut, kata Tito, tidak untuk menyaingi KPK. "Sekarang kita sedang menyusun bentuknya seperti apa, intinya kita bukan ingin menyaingi KPK," ujar Kapolri Tito Karnavian usai rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Senin (16/07).

Kapolri menyebut bahwa institusi Polri merupakan mesin raksasa yang bisa membantu dalam pengoptimalan penanganan tindak pidana korupsi.

"Tanpa membesarkan polri saya sampaikan polri ini mesin raksasa jumlah 423 ribu orang punya 33 polda hampir 500 polres," jelasnya.

Kapolri menilai kepolisian memiliki jaringan yang sangat luas dengan anggota yang besar, sehingga apabila bisa berkolaborasi dengan KPK bisa menjadi lebih optimal.

"Saya sudah sampaikan KPK bisa menjadi trigger mechanism dan supervisor jadi kolaborasi," tambahnya.

Kapolri juga mengakui bahwa posisi KPK cukup sulit untuk diintervensi dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam tindak pidana korupsi.

"Kalau KPK kelebihan utamanya itu relatif sulit diintervensi karena bukan bagian eksekutif pemerintah dan ditunjuk langsung DPR, kelebihannya di sana," lanjutnya.

Kapolri menegaskan bahwa pembentukan densus tipikor bukan berarti ada keinginan untuk menyingkirkan ataupun mencampuri fungsi lembaga anti rasuah alias KPK.

"Mengapa kita tidak berkolaborasi jadi bukan berarti kita mau menyingkirkan KPK, tetapi KPK bisa menjadi semacam koordinasi dan pengawas," demikian Kapolri. (kom/rmo/tit)
OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>