Presiden Jokowi Minta Diskriminasi Kelapa Sawit Dihentikan

Selasa, 14 November 2017  17:34

Presiden Jokowi Minta Diskriminasi Kelapa Sawit Dihentikan

Presiden Jokowi hadir KTT Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Uni Eropa (UE) di Manila, Filipina,

MANILA (BM) -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar diskriminasi terhadap kelapa sawit di Uni Eropa segera dihentikan. Sejumlah sikap dan kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi dan merusak citra negara produsen sawit juga harus dihilangkan.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat hadir dalam KTT Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Uni Eropa (UE) yang digelar di Philippines International Convention Center (PICC), Manila, Filipina, Selasa (14/11).

Presiden Jokowi menegaskan, bahwa isu kelapa sawit sangat dekat dengan upaya pengentasan kemiskinan, mempersempit gap pembangunan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif. Ia mengingatkan, saat ini terdapat 17 juta orang Indonesia yang hidupnya, baik langsung maupun tidak langsung, terkait dengan kelapa sawit, di mana 42 persen lahan perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh petani kecil.

Saat menyampaikan pidatonya, Presiden Jokowi meminta agar diskriminasi terhadap kelapa sawit di Uni Eropa segera dihentikan.

“Sejumlah sikap dan kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi dan merusak citra negara produsen sawit juga harus dihilangkan,” tegas Presiden.

Resolusi Parlemen Uni Eropa dan sejumlah negara Eropa mengenai kelapa sawit dan deforestasi serta berbagai kampanye hitam, menurut Presiden, tidak saja merugikan kepentingan ekonomi, namun juga merusak citra negara produsen sawit.

Lebih lanjut Presiden menyampaikan bahwa Indonesia paham pentingnya isu sustainability. Ia menambahkan bahwa berbagai kebijakan terkait sustainability telah diambil, termasuk pemberlakuan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

 

Keterbukaan Ekonomi

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan dukungan penuh Indonesia terhadap upaya pembentukan perdagangan bebas ASEAN-Kanada.

Kekhawatiran Presiden Jokowi yakni berkembangnya gejala proteksionisme melalui penerapan hambatan tarif dan non tarif yang kali ini justru banyak datang dari negara maju.

Untuk itu, Presiden Jokowi menekankan agar ASEAN dan Kanada harus mengirimkan pesan kepada dunia bahwa keterbukaan ekonomi yang inklusif akan membawa manfaat bagi rakyat kita.

Lebih lanjut Presiden Jokowi menyatakan pentingnya kemitraan ASEAN-Kanada untuk mengembangkan ekonomi terbuka yang inklusif dan saling menguntungkan keduanya.

“Kita gunakan perayaan 40 tahun ini untuk mempertebal komitmen bahwa kerja sama ASEAN-Kanada harus ditingkatkan dan menguntungkan kedua pihak,” ucap Presiden Jokowi. (SM/ES/EN)

 

Konflik Korea

Terkait konflik di semenanjung Korea, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Korea Utara (Korut) segera menghentikan uji coba peluru kendali (rudal) dan mematuhi seluruh resolusi Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait masalah tersebut.

Permintaan tersebut disampaikan Presiden Jokowi ketika berbicara pada Konferensi Tingkat Tingi (KTT)  ke-20 ASEAN Plus Three (APT), di Philippines International Convention Center (PICC), Manila Filipina, Selasa (14/11) pagi. Selain negara-negara anggota ASEAN, ASEAN Plus Three beranggotakan 3 (tiga) negara besar di kawasan Asia, yaitu Jepang, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Korea Selatan (Korsel).

Menurut Presiden, dari segi politik dan keamanan, ASEAN Plus Three paham betul adanya titik-titik yang rentan ketegangan. antara lain Semenanjung Korea. Ia menegaskan, posisi Indonesia dan posisi ASEAN sudah sangat jelas terhadap situasi Semenanjung Korea, yaitu mendesak Korut untuk mematuhi resolusi DK PBB terkait.

 

Regional Comprehensive

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengemukakan, bahwa ASEAN Plus Three adalah kerja sama yang sangat penting dan strategis. Strategis dari segi politik dan strategis dari segi ekonomi.

“Stabilitas dan kesejahteraan rakyat di kawasan akan sangat tergantung bagaimana mengelola hubungan ASEAN Plus Three dan hubungan di antara 13 negara,” kata Presiden.

Sementara dari sisi hubungan ekonomi nilai strategis, menurut Presiden Jokowi, hubungan ASEAN dengan Jepang, Korea Selatan dan Tiongkok tidak perlu dipertanyakan lagi.

Untuk lebih memantapkan kemitraan ekonomi tersebut, ASEAN dan Jepang, Korea Selatan dan Tiongkok, Presiden mengingatkan, perlunya menyelesaikan segera perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership.

Selain itu, Presiden menekankan agar hambatan perdagangan, baik tarif maupun non tarif, juga perlu dihilangkan atau dikurangkan. “Dengan menjaga komitmen politik maupun komitmen ekonomi APT, insya Allah kita akan melihat Asia Timur dan Asia Tenggara yang damai dan sejahtera,” ujar Presiden.

Selain dihadiri oleh para Kepala Negara/Kepala Pemerintahan ASEAN, KTT ASEAN Plus Three itu juga dihadiri oleh PM Jepang Shinzo Abe, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan PM Tiongkok Li Keqiang.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam agenda ini diantaranya Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menlu Retno Marsuwi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.(set/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>