Presiden Jokowi Serahkan 3.000 Sertifikat

Senin, 11 Maret 2018  17:20

Presiden Jokowi Serahkan 3.000 Sertifikat

Jokowi saat menyerahkan sertifikat tanah di Desa Kondangsari, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Minggu (11/3).

CIREBON (BM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyerahkan secara langsung sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat. Kali ini giliran masyarakat Kabupaten Cirebon dan sekitarnya yang mendapatkan sertifikat langsung dari Presiden.

Penyerahan sertifikat berlangsung di Function Hall, The Radiant Hotel, Desa Kondangsari, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Minggu (11/3).

“Ada 3.000 sertifikat yang diserahkan kepada Bapak/Ibu semua. Jangan diturunkan dulu, mau saya hitung. Harus dihitung agar kelihatan semuanya,” kata Presiden.

Sebanyak 3.000 sertifikat yang diserahkan langsung oleh Presiden terdiri atas 1.450 dari Kabupaten Cirebon, 50 dari Kota Cirebon, dan 500 dari masing-masing Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Indramayu. Adapun sisa 6.810 sertifikat akan dibagikan kepada masyarakat penerima oleh Kantor Pertanahan kabupaten/kota masing-masing satu minggu setelah acara ini berlangsung.

Presiden melanjutkan bahwa penyerahan sertifikat ini penting supaya tidak ada lagi sengketa lahan. “Setiap saya ke daerah keluhannya selalu sengketa lahan, sengketa tanah. Baik antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, dengan BUMN, dengan tetangga, atau antara bapak sama anak,” lanjutnya.

Presiden menilai sertifikat hak atas tanah ini harus segera diserahkan kepada masyarakat. Setiap tahun, Presiden menambahkan, hanya sekitar 500 ribu sertifikat yang diserahkan.

“Makanya saya minta Bapak Menteri yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional. Tahun lalu saya minta 5 juta sertifikat harus terbit. Tahun ini 7 juta. Tahun depan 9 juta,” ujar Kepala Negara.

Presiden juga mengingatkan masyarakat yang menerima sertifikat supaya menjaga sertifikatnya dengan baik.

“Sertifikatnya dibungkus plastik. Supaya kalau rumahnya bocor tidak rusak. Kemudian difotokopi,” sambung Presiden.

Selain itu, Presiden juga berharap masyarakat menghitung dulu jika sertifikatnya nanti akan diagunkan ke Bank. “Jangan dipaksakan. Dihitung, dikalkulasi betul,” katanya.

Jokowi juga mempersilahkan bagi yang ingin menggadaikan sertifikat yang telah diberikan. Namun harus berdasarkan pertimbangan yang matang.

Alasannya juga harus kuat, seperti untuk menambah modal usaha. Jangan sampai, keputusan itu malah menambah beban.

"Kalau digadai tidak apa-apa. Tapi, hitung dulu, kalkulasikan dulu, mampu tidak buat mengangsur cicilannya. Jangan dipaksakan. Digadai buat modal usaha juga tidak apa-apa, kalau untung duitnya ditabung," kata Jokowi.

Di tempat yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Sofyan Djalil mengatakan sebanyak 9.810 sertifikat tanah diberikan kepada masyarakat yang berasal dari lima daerah di Wilayah III Cirebon, yakni Kabupaten Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan, dan Kota Cirebon.

"Yang hadir di sini hanya 3.000 orang. Setelah acara ini, 6.810 sertifikat akan didistribusikan ke masyarakat melalui BPN masing-masing daerah," ucapnya.

Sofyan mengatakan 9.810 sertifikat tanah yang dibagikan itu merupakan sisa dari program sertifikasi tanah pada 2017. "Mudah-mudahan di Jawa Barat pemberian sertifikat tanah ini bisa selesai pada 2023 nanti," kata Sofyan.

Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan sertifikat yang diterima masyarakat tersebut memiliki peluang untuk dijadikan agunan ke bank. Kondisi tersebut, sambungnya, bisa membuka peluang usaha dan ekspansi kegiatan ekonomi di daerah.

"Program ini membantu pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Tahun lalu, daerah yang menerima sertifikat tanah ini tingkat kemiskinannya tinggi, kalau secara keseluruhan Jawa Barat turun sebesar 7,4%," ucap pria yang akrab disapa Aher itu saat memberikan sambutan. (det/set/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>