Rapimnas PD, AHY Apresiasi Bung Karno hingga Jokowi

Minggu, 11 Maret 2018  21:12

Rapimnas PD, AHY Apresiasi Bung Karno hingga Jokowi

AHY

Lindungi Minoritas, Tanpa Nomor Duakan Mayoritas

JAKARTA (BM) - Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pidato politiknya di puncak rapimnas Partai Demokrat yang digelar di Sentul. Bogor, Minggu (11/3) malam. Dalam pidatonya, Agus Yudhoyono menyinggung tagline baliho Partai Demokrat yang terpampang di penjuru tanah air. Taglinenya adalah 'Yang baik dilanjutkan, yang belum diperbaiki'.

Agus Yudhoyono yang akrab disapa AHY menjelaskan, tagline ini erat kaitannya dengan sejarah panjang Indonesia hingga menjadi bangsa yang besar. Indonesia bisa menjadi sebesar ini karena pemimpinnya memiliki berbagai prestasi yang kemudian dilanjutkan, diperbaiki, dan ditingkatkan oleh pemimpin selanjutnya.

"Setiap presiden punya andil dan prestasi masing-masing. Setiap presiden telah meletakkan landasan dan memberi manfaat bagi masyarakat," ujar AHY.

Dia memulai dengan bicara prestasi Presiden Jokowi. Diakuinya, Jokowi cukup sukses membangun pelbagai macam infrastruktur. Terutama di sektor perhubungan dan pekerjaan umum. Kebijakan ini berimplikasi pada pembukaan lapangan pekerjaan yang cukup luas. Pemerintahan Jokowi juga cukup sukses menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Menurut AHY, keberhasilan itu tidak datang jika tanpa peran presiden sebelumnya.

"Itu karena Presiden SBY meletakkan fundamental ekonomi yang kuat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkurangnya kemiskinan" kata AHY.

Presiden SBY sukses memperkuat kondisi perekonomian nasional dan menjalin kerja sama internasional dengan pelbagai negara. Menurutnya, ini tidak lepas dari keberhasilan presiden sebelumnya yakni Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur. Keduanya berjasa karena berhasil melakukan konsolidasi perbaikan negara di era reformasi pasca dihantam krisis dan runtuhnya era orde baru.

"Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati melakukan itu karena Presiden Habibie berhasil menyelamatkan Indonesia dari krisis besar," jelas suami Annisa Pohan ini.

Presiden Habibie berhasil melakukan hal penting itu karena Presiden Soeharto diakuinya telah melakukan pembangunan nasional yang merata di pelbagai bidang. Mulai dari politik, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan Soeharto memiliki segudang prestasi dan hasil nyata karena Indonesia diselamatkan oleh Presiden Soekarno. Bung Karno berjasa mengusir penjajah sekaligus meletakkan pondasi negara "Karena kegigihan Bung Karno. Ini mata rantai sejarah yang dilakukan dari masa ke masa. Makna keberlanjutan. Maka yang baik dilanjutkan, yang belum diperbaiki," tegasnya.

"Jika yang baik tidak dilanjutkan, maka rakyat merugi. Bangsa ini mau berjalan maju mundur atau kembali ke garis awal?" tambahnya.

AHY juga menjelaskan slogan lain yang diusung Partai Demokrat yang berbunyi 'Yang penting negara adil, rakyat sejahtera'. Dia mengatakan, rakyat menginginkan negara memberikan keadilan. Baik di bidang politik, penegakan hukum yang tanpa tebang pilih, hingga perekonomian.

"Tanpa itu maka rakyat akan sangat sedih dan marah, karena merasa masa depan mereka diabaikan. Mereka merasa negara makin maju tapi nasib diabaikan, rakyat miskin memandang negara dan pemimpin tak adil. Itu yang saya dapatkan dari dialog yang saya lakukan dengan rakyat dari waktu ke waktu," ucapnya.

AHY mengatakan rakyat ingin negara adil dalam segala aspek. Dia menyebut rakyat akan marah jika merasa diabaikan. "Sementara itu, di berbagai penjuru Tanah Air, ada slogan Partai Demokrat yang lain 'Yang penting negara adil rakyat sejahtera'. Artinya meskipun banyak aspirasi dan harapan rakyat kepada negara, pemerintah dan para pemimpin, tapi yang paling utama adalah rakyat ingin negaranya adil," kata AHY.

Adil yang dimaksud AHY yaitu adil dalam kehidupan politik termasuk pemilu, adil dalam penegakan hukum tampa tebang pilih, adil dalam pembangunan ekonomi. "Jangan sampai yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin," ujarnya.

Menurut AHY, rakyat ingin taraf hidupnya makin baik serta pangan, sandang dan rumah yang layak. Rakyat disebutnya juga ingin pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan jaminan sosiol yang baik.

"Rakyat ingin punya masa depan, bebas dari rasa takut termasuk takut tidak mendapatkan pekerjaan dan bahkan takut untuk berbicara," ujarnya.

AHY mengatakan rakyat akan sangat kecewa, sedih, dan marah bila merasa nasib dan masa depannya diabaikan. Meskipun negara makin maju dan modern, kalau rakyat merasa nasibnya diabaikan maka mereka, utamanya golongan miskin dan kurang mampu, akan memandang negara dan pemerintah serta para pemimpinnya tidak pernah adil.

'Ini lah pemahaman Demokrat tentang apa yang diharapkan rakyat," ujarnya.

Ia mengatakan negara harus meningkatkan kerukunan antar sesama elemen masyarakat. Negara harus melindungi minoritas tanpa menomor duakan mayoritas.

"Meningkatkan kerukunan antar sesama elemen masyarakat serta hubungan yang baik dan kemitraan antara negara dan masyarakat," ujarnya.

AHY mengungkapkan, hubungan antara negara dengan masyarakat, termasuk ormas dan LSM harus baik dan harmonis. Menurutnya Indonesia tidak boleh menjadi politistate.

 

"Dalam arti memiliki mentalitas dan mindset yang hanya mengedepankan dan terlalu mudah menjatuhkan hukuman dan sanksi," ucapnya.

AHY menyebut pemerintah harus mengayomi da mempersatukan kembali kerukunan dan hubungan baik antara sesama elemen masyarakat yang tergerus tahun-tahun terakhir ini.

"Harus dipulihkan bahkan diperkuat, pemerintah harus mengayomi dan mempersatukan rakyatnya jangan sebaliknya, justru memisahkan mereka dengan narasi atau tagline apapun," katanya.

"Negara harus melindungi kaum minoritas tanpa menomorduakan kaum minoritas," imbuhnya.

AHY meminta pemerintah melanjutkan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur harus menyasar ke bagian terkecil.

"Melanjutkan kelanjutan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan sekarang ini harus terus dilanjutkan, bukan pada pekerjaan umum dan perhubungan, tapi mencakup semua sektor. Bukan hanya berskala besar, tapi menengah dan kecil," kata AHY.

"Bukan dilakukan BUMN, tetapi juga swasta. Juga bukan hanya dana APBN, tapi juga dana swasta," ujar putra sulung SBY ini.

AHY berharap kebijakan ini membuat lapangan pekerjaan lebih besar. Selain itu, AHY juga meminta UMKM perlu dikembangkan secara besar-besaran.

"Kembangkan UMKM dan kewirausahaan, enterpreneurship perlu dikembangkan besar-besaran. Terkini akan buka lapangan pekerjaan luas juga tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat," kata AHY.

Dewasa kini, perekonomian akan beralih ke digital. Oleh sebab itu, AHY meminta kebijakan ini harus menyesuaikan perkembangan zaman.

"Kita tahu, era baru ditandai dengan berkembangan ekonomi digital, misalnya online bussines dan online job, itu harus disesuaikan dengan bussines development yang baru," terang AHY.

Ketua Kogasma Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti melambatnya perekonomian. Ia menilai, pajak jangan sampai digenjot.

"Dalam pertumbuhan ekonomi yang lambat, Demokrat berpendapat pengurangan dan kelonggaran pajak, bukan penggenjotan pajak," ujar AHY.

AHY menyoroti kebijakan viskal yang ada. Oleh sebab itu, diperlukannya reformasi perpajakan.

"Di sini termasuk insentif viskal bagi yang memerlukan, terutama di dunia bisnis, menciptakan investasi besar-besaran. Melalui kebijakan ini, sektor riil bergerak, ekspor meningkat, pendapatan dan daya beli meningkat dan ekonomi lebih tumbuh lagi," kata AHY.

"Tax reform harus dilakukan. Reformasi pajak harus dilakukan," ucap AHY.

AHY mengingatkan Indonesia tidak boleh menjadi negara yang 'Police State'. Negara tidak boleh terlalu mudah menjatuhkan hukuman dan sanksi bagi warganya.

"Indonesia tidak boleh menjadi 'Police State', dalam arti memiliki mentalitas dan mindset yang hanya mengedepankan, dan terlalu mudah menjatuhkan hukuman dan sanksi," ujar AHY dalam pidatonya di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (11/3/2018).

AHY menilai kerukunan dan hubungan baik antar sesama elemen masyarakat beberapa tahun terakhir ini mulai tergerus. Untuk pemerintah perlu memperkuat dan memulihkan kembali hubungan tersebut.

"Pemerintah harus bisa mengayomi dan mempersatukan rakyatnya, jangan sebaliknya, justru memisahkan mereka dengan narasi dan tagline apapun," katanya.

"Negara harus melindungi kaum minoritas, tanpa menomor-duakan kaum mayoritas," imbuhnya. (dey/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>