Ruki: Kembalikan Keindonesiaan, Kembali Ke UUD 1945

Rabu, 06 Februari 2019  19:40

Ruki: Kembalikan Keindonesiaan, Kembali Ke UUD 1945

Suasana penyampaian aspirasi 'Kembali ke UUD 1945' di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/2).

JAKARTA (BM) - Seruan untuk kembali ke UUD 1945 yang orisinil menggema di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Seruan tersebut digaungkan oleh sejumlah tokoh nasional, purnawirawan TNI-Polti, aktivis, hingga para veteran.

Adalah Gerakan Kebangkitan Indonesia (GKI) yang menyampaikan aspirasi kepada MPR untuk kembali ke UUD 1945 yang asli karena banyak mengalami perubahan dan telah jauh dari arah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Mantan Ketua KPK Irjen (Purn) Taufiequrachman Ruki mengatakan, bahwa UUD hari ini telah jauh dari isi UUD 1945.  "UUD sekarang itu bukan UUD 1945 tapi UUD 2002 (hasil amandemen). Kembalikan UUD 1945 untuk mewujudkan kembali keindonesiaan kita," kata Ruki di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/2).

Ditempat yang sama, aktivis kawakan Hariman Siregar menambahkan bahwa perlunya kembali kepada UUD 1945 yang asli. Sebab, sistem pemerintahan hari ini telah mengalami perubahan yang cukup besar dan semangat kolektivitas keindonesiaan hilang.

"Saya mendukung kembali ke UUD 1945 yang asli. Karena telah terjadi perubahan yang sangat besar, kolektivitas hilang, sistem presidensial yang kuat juga hilang," tutur Hariman. 

"Kita harus mempunyai leadership yang kuat. Sistem yang sekarang ini sudah dibajak oleh uang, dan rusak," imbuhnya.

Ditambahkan mantan KSAD Jenderal (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo, menurutnya UUD 1945 yang telah diamandemen tahun 2002 telah banyak merubah pasal-pasal yang jauh dari cita-cita proklamasi kemerdekaan.

"Kesalahannya adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang imperialistis, liberal, kapitalis, dan asas kekeluargaan dan gotong royong dihilangkan," tutur Agustadi.

 

Dibajak Kekuatan Uang

Salah satu hal yang yang melatarbelakangi perlunya kembali ke UUD 1945 yang asli adalah karena Indonesia telah dibajak oleh kekuatan uang. Hal itu tidak boleh terjadi terus-menerus.

Demikian disampaikan aktivis kawakan, Hariman Siregar di sela acara Gerakan Kebangkitan Indonesia (GKI) yang menyampaikan aspirasi kepada MPR untuk kembali ke UUD 1945 yang asli, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Rabu, 6/2).

Sejauh pengamatan Hariman, pasca reformasi UUD 1945 dianggap telah jauh dari cita-cita proklamasi kemerdekaan. Karenanya, pemerintah harus kembali ke UUD 1945 yang orisinil.

"Saya lihat setelah 20 tahun pada praktiknya, UUD saat ini melemahkan bangsa kita yang bodoh miskin sudah dibajak orang. Jadi, enggak jalan. Semua dibajak sama uang. Itu pasti dan itu kalau kita terusin udah mentok," tegasnya.

Menurut Hariman, sistem UUD setelah diamandemen telah membajak semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk partai politik sebagai penghimpun aspirasi masyarakat.

"Partai politik dibajak, semua dibajak sama uang," demikian Hariman.

Menurut Hariman, pengembalian UUD 1945 ke aslinya tidak akan mematikan demokrasi Indonesia. Sebaliknya, Indonesia justru akan kembali bernilai dan berkarakter.

Tidak seperti saat ini, di mana sistem kenegaraan telah jauh dari cita-cita proklamasi.

"Enggak, jadi saya kira founding father ngerti bener demokrasi dan sosialisme. Nah dua itu sebenarnya yang kuat dalam UUD kita, anti kolonialisme, kemerdekaan, demokrasi, dan sosialisme," kata Hariman.

Menurutnya, demokrasi di Indonesia berbeda dengan demokrasi ala Amerika Serikat. Sebab, demokrasi di Indonesia menggunakan asas Pancasila yang mengedepankan musyawarah mufakat.

"Jadi, bukan liberal, bukan individual bukan demokrasi individual," jelas Hariman.

Dia yakin, para pendiri bangsa telah memahami konteks demokrasi khas Indonesia adalah musyawarah mufakat.

"Sistem perwakilan ini kembali lagi musti ada demokrasi lagi siapa yang jadi perwakilan itu. Karenanya, mereka (pendiri bangsa) mengerti yang disebut perwakilan tadi," tutur Hariman.

UUD 1945 juga tidak serta merta mengembalikan Faksi TNI-Polri di DPR. Sebab, kehadiran fraksi itu sebatas tafsiran belaka.

"Itu kan tergantung tafsiran, bukan di UUD loh itu. Itu kan penjabaran yaitu tergantung kebutuhan. Kalau mereka merasa punya perwakilan ya boleh, tapi kalau mereka diwakili oleh yang lain ya enggak usah diperdebatin lagi," pungkasnya. (rmo/det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>