Sebut Nusron dan Menteri, Bowo akan Ajukan JC

Rabu, 10 April 2019  20:27

Sebut Nusron dan Menteri, Bowo akan Ajukan JC

Nusron Wahid (kiri), dan Bowo Sidik Pangarso

JAKARTA (BM) – Kasus 400 ribu amplop ‘serangan fajar’ yang menjerat Bowo Sidik Pangarso semakin melebar. Setelah menyeret nama Nusron Wahid, kini Bowo Sidik kembali menyebut menteri di pusaran kasusnya.

Tak hanya itu, dalam perkembangannya, tersangka kasus dugaan suap distribusi pupuk, Bowo Sidik Pangarso yang menyiapkan 400 ribu amplop serangan fajar untuk dibagikan di Jawa Tengah terkait pencalonannya sebagai caleg di Pemilu 2019, juga berniat mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC).

Langkah awal yang dilakukan mantan anggota Komisi VI DPR Fraksi Golkar itu adalah dengan membeberkan pihak terlibat dalam persiapan amplop serangan fajar tersebut.

"Akan kita ajukan segera," tutur Pengacara Bowo Sidik Pangarso, Saut Edward di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (10/4).

Bowo Sidik menyebut nama Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid sebagai pihak yang memerintahkan menyiapkan 400 ribu amplop serangan fajar. Nusron sendiri juga menjabat sebagai Ketua Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan Partai Golkar.

Selain itu, Bowo Sidik juga mengaku menerima sumber uang untuk 400 ribu amplop serangan fajar, salah satunya dari seorang menteri yang menjabat dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi.

"Lagi didalami sama KPK. Masuk atau tidak (Tim Kampanye Nasional Jokowi), saya kurang mengetahuinya. Partainya juga belum disebut. Kita beri kesempatan ke penyidik untuk mendalami," jelas Saut.

KPK menetapkan anggota Komisi VI DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso sebagai tersangka kasus dugaan suap distribusi pupuk. Selain Bowo, KPK juga menjerat dua orang lainnya yakni Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (PT. HTK) Asty Winasti, dan pegawai PT Inersia bernama Indung.

KPK menduga ada pemberian dan penerimaan hadiah atau janji terkait kerja sama pengangkutan bidang pelayaran untuk kebutuhan distribusi pupuk menggunakan kapal PT HTK.

Dalam perkara ini, Bowo Sidik diduga meminta fee kepada PT Humpuss Transportasi Kimia atas biaya angkut yang diterima sejumlah USD 2 per metric ton. Diduga, Bowo Sidik telah menerima suap sebanyak tujuh kali dari PT Humpuss.

Total, uang suap dan gratifikasi yang diterima Bowo Sidik dari PT Humpuss maupun pihak lainnya yakni sekira Rp 8 miliar. Uang tersebut dikumpulkan Bowo untuk melakukan serangan fajar di Pemilu 2019.

Menyikapi perkembangan kasus tersebut, KPK menegaskan pihaknya bisa memanggil siapa pun yang diduga mengetahui perkara.

"Kalau jadwal pemanggilan untuk Saudara Nusron Wahid belum ada sampai saat ini, dari informasi yang saya ketahui ya. Tapi nanti jika dibutuhkan saksi-saksi yang lain keterangannya untuk didengar penyidik, mungkin saja akan dipanggil," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di gedung KPK, Rabu (10/4/2019).

Sementara itu, Nusron Wahid telah membantah keterangan Bowo Sidik. "Tidak benar," katanya.

 

Tidak Terima

Tersangka dugaan suap distribusi pupuk, Bowo Sidik Pangarso tidak terima dengan bantahan yang disampaikan Ketua Bapilu Jawa dan Kalimantan Partai Golkar Nusron Wahid.

Dia memastikan bahwa kepala BNP2TKI itu memang telah memerintahkan dirinya untuk menyiapkan 400 ribu amplop serangan fajar pemilu senilai Rp 8 miliar.

Bowo yang tidak terima dibantah menyindir Nusron. Baginya, sebagai seorang muslim yang taat sudah seharusnya Nusron bersikap jujur dan kooperatif.

"Ya Nusron kan seorang muslim ya. Seorang muslim yang beriman ya. Ya gitu," ujar Bowo usai diperiksa di Gedung KPK, Kuningan Jakarta, Rabu (10/4).

Tapi Bowo diam saat ditanya mengenai posisi dan peran Nusron terkait amplop serangan fajar tersebut.

Anggota Komisi VI DPR yang keluar Gedung KPK pukul 16.25 WIB dengan menggunakan rompi orange khas tahanan KPK itu juga masih bungkam soal sumber duit Rp 8 miliar yang akan digunakan untuk serangan fajar.

"Udah di penyidik pak yah, oke," kata Bowo.

 

Satu Juta Amplop

Pengacara tersangka kasus suap Bowo Sidik Pangarso, Saut Edward Rajaguguk menyebut ada 1 juta amplop yang disiapkan untuk serangan fajar di Pemilu 2019 terkait dengan kliennya.

Sebanyak 400 ribu amplop yang jadi barang bukti kasus Bowo Sidik, hanya sebagian. Menurutnya ada 600 ribu amplop serangan fajar yang disiapkan  Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan Golkar Nusron Wahid.

Bahkan, kata Saut, 400 ribu amplop yang disita dari kliennya itu juga disiapkan atas permintaan Nusron.

"Bahkan katanya yang 600 ribu yang menyiapkan Nusron wahid. Dia [Bowo] 400 ribu amplopnya. Pak (Nusron) Wahid 600 ribu. Pak Bowo 400 ribu amplop," kata Saut kemarin di Gedung KPK, Jakarta.

Namun Saut membantah amplop serangan fajar itu disiapkan untuk Pilpres 2019. Ia menegaskan meski ada cap jempol, amplop itu tidak terkait dengan salah satu pasangan, amplop itu ditujukan untuk kepentingan Pileg 2019, bukan Pilpres 2019.

Kata Saut, amplop serangan fajar itu akan dibagikan kepada masyarakat di daerah pemilihan di mana Bowo Sidik dan Nusron Wahid mencalonkan diri sebagai anggota DPR yakni di Jawa Tengah II. Dapil II Jateng meliputi daerah Kudus, Jepara, Demak.

Nusron sendiri langsung membantah pengakuan Bowo Sidik.

Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) ini mengatakan tak pernah memberi perintah kepada kolega separtainya itu untuk menyiapkan 400 ribu amplop serangan fajar. Meski demikian Nusron tak menyinggung pernyataan Saut soal 600 ribu amplop itu.

"Tidak benar," kata Nusron kepada CNNIndonesia.com. (mer/rmo/det/cnn/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>