Silaturahmi Kebangsaan, Menhan: Pancasila Tak Bisa Ditawar Lagi

Senin, 12 Agustus 2019  18:57

Silaturahmi Kebangsaan, Menhan: Pancasila Tak Bisa Ditawar Lagi

Silaturahmi Kebangsaan Bertema 'Pancasila Perekat Kita, Satu Bangsa Satu Bahasa' Di Grand Sahid Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019).

Jakarta (BM) - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan sejumlah tokoh nasional menghadiri acara silaturahmi dengan Forum Rekat Anak Bangsa. Ryamizard berharap silaturahmi itu dapat menciptakan suasana damai di masyarakat. 

"Harapan kita agar suasana seperti ini (damai) agar selalu mengiringi kehidupan kita terutama dalam mengabdikan diri pada bangsa dan negara yang sangat kita cintai bersama," ujar Ryamizard saat silaturahmi kebangsaan bertema 'Pancasila Perekat Kita, Satu Bangsa Satu Bahasa' di Grand Sahid Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019). 

Ryamizard mengatakan Pancasila adalah perekat dan pemersatu bangsa. Apabila Pancasila diganggu, negara akan lemah. 

"Pancasila adalah perekat yang tidak bisa ditawar lagi. Kalau perekat dihancurkan, bangsa ini akan hancur juga. Kalau Pancasila diotak-atik bangsa ini akan lemah, Pancasila adalah pemersatu," kata dia. 

Dalam acara itu, juga dibacakan Petisi Rekat Anak Bangsa. Petisi dibacakan oleh Ketua Forum Rekat Anak Bangsa Eka Gumilar serta diikuti oleh hadirin. 

"Petisi rekat anak bangsa, kami bersepakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia," ujar Eka, diikuti oleh hadirin.

Eka mengatakan Forum Rekat Anak Bangsa sepakat untuk menciptakan Indonesia damai serta menghargai perbedaan. 

"Kami bersepakat bersama-sama menciptakan Indonesia yang damai, sejuk, tenteram, dan aman. Kami bersepakat untuk menghormati dan menghargai perbedaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika," lanjutnya. 

Turut hadir wakil presiden ke-6 RI, Try Sutrisno, Rachmawati Soekarnoputri, Salahuddin Wahid (Gus Solah), Wasekjen MUI Zaitun Rasmin, Dede Yusuf, Habib Umar Al Hamid, Aminudin, Ustaz Haikal Hassan, serta tokoh lainnya.

 

Tolak NKRI Bersyariah

Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah), mengatakan NKRI bersyariah itu tidak ada. Hal yang sama diutarakan oleh Wakil Presiden RI ke-6, Try Sutrisno, menurutnya, NKRI berideologi Pancasila, sedangkan syariah adalah urusan personal. 

"Menurut saya, NKRI bersyariah itu tidak ada. Dulu sila pertama kan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kata itu kemudian dicoret. Menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Dulu Undang-Undang Dasar kita mengandung kata syariah. Sekarang tidak ada," ujar Gus Sholah saat menghadiri dialog kebangsaan di Grand Sahid Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019). 

Gus Sholah mengatakan menolak istilah NKRI bersyariah bukan berarti anti-syariah Islam. Menurutnya, tanpa rumusan NKRI bersyariah, syariah Islam tetap dijalankan di Indonesia. 

"Jadi tidak ada juga istilah NKRI bersyariah. Bukan berarti kita juga anti syariah Islam, tidak. Di tataran Undang-Undang Dasar tidak ada syariah. Tapi di tataran undang-undang boleh, monggo, tidak ada masalah. Syariah Islam jalan kok di Indonesia tanpa rumusan NKRI bersyariah, tanpa istilah NKRI Bersyariah, jalan kok syariah Islam. Jadi tidak perlu ada istilah itu," lanjutnya. 

Sementara itu, Try Sutrisno mengatakan ideologi yang ada di NKRI adalah Pancasila. Sedangkan syariah adalah urusan pribadi. 

"NKRI bersyariah saya tidak tahu itu. Yang penting NKRI itu ber-Pancasila, ideologinya Pancasila. Yang lain-lain kalau bicara syariah itu pada pribadi, seorang Islam syariat Islam dilaksanakan," ujar Try.

"Seorang Kristen melaksanakan ajaran Kristen. Seorang Buddha melaksanakan ajaran Buddha, seorang Hindu melaksanakan ajaran Hindu. Sangat bebas, tidak perlu diganggu ibadahnya," kata dia. 

Try mengatakan setiap warga negara hendaknya mengamalkan Pancasila. Menurutnya, cita-cita kemerdekaan adalah Indonesia bersatu walaupun berbeda agama dan budaya.

"Tetapi sesama warga negara melaksanakan Pancasila itu, Pancasila tidak hanya diteorikan, tetapi harus dipraktikkan, diwujudkan dalam kenyataan. Cita-cita kita merdeka itu untuk Indonesia, ragam agama, suku bermacam-macam budaya," lanjut Try. 

 

NKRI Bersyariah Cuma Istilah

Sementara itu, Ketua Bidang Keumatan Persaudaraan Alumni (PA) 212 Haikal Hassan mengatakan rekomendasi NKRI bersyariah hanyalah sebuah istilah. Haikal menuturkan NKRI bersyariah tetap taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

"NKRI bersyariah, iya dong, masak nggak bersyariah. Apa kamu nggak merasakan, hari ini kita sudah bersyariah. Ada bank syariah, ada pembiayaan syariah, pernikahan juga cara syariah. Itu cuma istilah," kata Haikal di Grand Sahid Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019).

Haikal menegaskan kata syariah yang dimaksud adalah taat kepada Allah. Menurutnya, NKRI syariah bukan berati menghilangkan Pancasila dan UUD 1945.

"Jangan jadi mentang-mentang NKRI bersyariah terus Pancasila hilang gitu, ya nggak. UUD '45 ilang? Ya nggaklah. Itu istilah mbok ya kita itu taat pada Allah SWT. Tetep jadi bangsa Indonesia, tapi taat pada syariah Allah SWT, betul?" lanjutnya.

Haikal menjelaskan hasil Ijtimak Ulama IV bukan tidak mengakui pemerintah, namun menjaga jarak. Selain itu, menjaga jarak menurut Haikal juga berarti menjadi oposisi.

"Bukan tidak mengakui (pemerintah), jangan salah. Coba baca ulang kalimatnya, menjaga jarak. Kenapa jaga jarak, karena kita tetap milih oposisi. Tolong jaga jarak diartikan sebagai oposisi, kita menjaga jarak artinya bisa memantau," ucapnya.

"Kalau ada di dalam nggak bisa. Terjemahannya itu, bukan tidak mengakui, kalau tidak mengakui bagaimana kita merdeka, masa kita bisa berdiri sendiri, bukan begitu," kata dia.

Dengan demikian, Haikal mengatakan rekomendasi NKRI syariah tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila. "Nggak ada dong. Nggak ada bertentangan (dengan Pancasila)," tuturnya. (det/mer/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>