Soal Freeport, Menteri ESDM-DPR Hasilkan 7 Kesepakatan

Selasa, 05 Desember 2017  17:24

Soal Freeport, Menteri ESDM-DPR Hasilkan 7 Kesepakatan

Menteri Jonan rapat bersama Komisi VII DPR RI

Jakarta (BM) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menghadiri rapat kerja di Komisi VII DPR RI, Selasa (5/12). Rapat membahas tentang negosiasi dengan Freeport Indonesia, temuan audit BPK, dan rencana penyederhanaan golongan pelanggan listrik.

Dalam kesempatan ini juga hadir Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, Dirjen Migas Kementerian ESDM Ego Syahrial, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Sommeng, serta beberapa pejabat Kementerian ESDM lainnya.

Rapat berlangsung dari sekitar pukul 13.30-18.30 WIB atau sekitar 5 jam. Rapat tersebut menghasilkan 7 poin kesimpulan.

Pertama, komisi VII DPR RI bersepakat dengan Menteri ESDM untuk dapat menyelesaikan perundingan dengan PTFI sesegera mungkin terkait perpanjangan operasi produksi PTFI dalam jangka waktu 2x10 tahun dengan persyaratan:

PTFI harus mendivestasikan sahamnya sebesar 51% untuk kepemilikan peserta dari Indonesia;

Enam bulan sejak diterbitkannya IUPK OP, PTFI harus memulai pembangunan fasilitas pemurnian;

Penerimaan Negara dari hasil produksi PTFI secara agregat lebih baik, setiap progres dalam perundingan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Komisi VII DPR RI.

Kedua, Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Menteri ESDM untuk melakukan penerbitan dan pengenaan sanksi finansial penalti bagi perusahaan tambang yang telah mendapat persetujuan rekomendasi ekspor konsentrat yang pembangunan smelternya tidak mencapai progres sesuai komitmennya dalam enam bulan secara berkala.

Ketiga, Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM mengkonsolidasikan dan membuat Peraturan standar dana corporate social responsibility (CSR) seluruh KKKS di mana pemanfaatan dan dikoordinasikan oleh SKK Migas untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Keempat, Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM untuk menyelesaikan tindak lanjut seluruh rekomendasi BPK RI terkait dengan temuan-temuan hasil audit BPK RI dengan tujuan tertentu PTFI pada tahun anggaran 2013 hingga 2015 yang terkait dengan Kementerian ESDM paling lambat 6 (enam) bulan.

Kelima, Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Menteri ESDM untuk melakukan evaluasi terhadap formula penetapan harga BBM yang tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 2856K/12/MEM/2015 tentang Harga Dasar Bahan Bakar Minyak, untuk selanjutnya pembahasan tentang harga agar dibahas di Komisi VII DPR RI dengan menyertakan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Keenam, Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Menteri ESDM untuk melakukan kajian yang menyeluruh dan sosialisasi terkait rencana kebijakan penyederhanaan golongan tarif listrik.

Ketujuh, Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk memberikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 12 Desember 2017.

"Alhamdulillah, rapat kali ini kita tutup," kata Ketua Komisi VII DPR RI.

Anggota Komisi VII DPR lainnya Tjatur Sapto Edy menegaskan PT Freeport Indonesia mengabaikan aturan yang disampaikan pemerintah untuk segera membangun smelter.

"Jangan sampai pemerintah dipermainkan oleh Freeport soal janji membangun smelter ini," kata politisi PAN itu saat melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12).

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi VII Muhammad Nasir yang menuding pemerintah lemah dalam bernegosiasi dengan Freeport termasuk dengan janji smelter ini.

"Saya khawatir janji itu tidak pernah terealisasi. Soal Freeport ini jangan jadi pembohongan publik. Proses divestasi saja dari awal sudah sulit, sekarang bangun smelter juga tidak jelas," tegas politisi Demokrat itu.

Menanggapi hal itu, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengakui hingga kini janji membangun smelter Freeport masih tertunda. Hal ini disebabkan negara berharap proses transisi divestasi atau keputusan kepemilikan 51 persen segera dipegang pemerintah.

"Dengan kepemilikan pemerintah 51 persen maka pemerintah bisa menentukan dengan segera Freeport membangun smelter," demikian Jonan. [san]

 

Harga Diri Bangsa

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meyakini divestasi saham PT Freeport Indonesia hingga 51% bisa terwujud. Sebab, selama ini pemerintah Indonesia hanya memiliki saham Freeport Indonesia 9,36%.

Jonan mengatakan, divestasi saham Freeport Indonesia hingga 51% dilakukan sebagai bentuk menunjukkan harga diri bangsa. Pasalnya pemerintah perlu memiliki bagian saham Freeport Indonesia yang sudah beroperasi sejak 50 tahun lalu.

"Konsekuensi paling besar yang menurut kita semua tidak bisa adalah mengenai national pride. Freeport Indonesia operasi 50 tahun dengan divestasi kurang dari 10% sampai saat ini. Konsekuensi besar harga diri bangsa kalau menurut saya," kata Jonan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Dengan dilakukannya divestasi saham Freeport Indonesia hingga 51%, maka peran Indonesia di dalam manajemen lebih kuat. Penguasaan manajemen Freeport Indonesia pun dilakukan bertahap.

"Kalau menguasai itu begini setiap pergantian direksi dan komisaris serta pemegang saham IUPK atau termasuk konsesi KKKS di migas wajib dapat persetujuan pemerintah. Harus disetjui oleh Menteri ESDM. Penguasaan pasti bisa hanya proses transisi harus dilakukan," kata Jonan.

Jonan menambahkan, Indonesia akan memiliki kewenangan dalam menentukan lokasi pembangunan smelter Freeport Indonesia yang sampai saat ini belum dilakukan.

"Kalau ini sudah jadi akuisisi saham, pemerintah Indonesia pemegang saham akan terlibat untuk tentukan lokasi. Kita punya 51% begitu tanda tangan putuskan ini di mana makanya ini pending sampai sekarang," tutur Jonan. (det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>