Soal Kerusuhan Mei, Komnas HAM Minta Restu Periksa Polisi

Selasa, 09 Juli 2019  17:54

Soal Kerusuhan Mei, Komnas HAM Minta Restu Periksa Polisi

Komisioner Bidang Penyelidikan dan Pemantauan Komnas HAM Amiruddin Al Rahab

Jakarta (BM) - Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) menemui Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Mereka meminta izin memeriksa polisi yang berada di lokasi kerusuhan 21-22 Mei 2019.

"Kami menyampaikan beberapa nama yang akan kami undang ke Komnas untuk dimintai keterangan yaitu dari bapak anggota polisi di lapangan," kata Komisioner Bidang Penyelidikan dan Pemantauan Komnas HAM Amiruddin Al Rahab di Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019.

Dia mengatakan pihaknya mengundang polisi itu untuk diinterogasi terkait kerusuhan pascademonstrasi penolakan hasil pemilihan presiden (pilpres). Hal ini sebagai pembanding keterangan saksi-saksi lain di lapangan.

"Kami mau mendalami situasi lapangan seperti apa dari sisi polisi. Orang lain kan banyak menyampaikan banyak-banyak hal. Kita mau lihat seperti apa, kan enggak bisa satu sisi," ujar Amiruddin.

Menurut dia, tindakan Komnas HAM diterima oleh Kapolda. Gatot tak mempermasalahkan anggotanya diperiksa. "Kapolda tadi mengatakan akan menyiapkan itu semua," aku Amiruddin.

Amiruddin mendatangi Polda Metro Jaya bersama Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Poin kedua yang disampaikan Komnas HAM. yakni membuka ruang selebar-lebarnya bagi pembesuk tahanan.

"Tadi kita sampaikan, polisi harus membuka itu semua karena itu adalah hak setiap orang yang ditangkap bisa dikunjungi oleh keluarga," ungkap Amiruddin.

Amiruddin mengaku juga mempertanyakan perkembangan penyelidikan kerusuhan 21-22 Mei 2019 yang menewaskan sembilan masyarakat sipil. Ia berharap polisi mendapatkan titik terang atas kematian masyarakat tersebut.

"Kita ingin terhadap massa yang meninggal ini prosesnya harus terus dilanjutkan sesuai hukum yang ada. Supaya jangan terbengkalai nanti," pungkas dia.

 

28 Video Kerusuhan

Sementara itu Amnesty Internasional Indonesia menyatakan mengantongi 28 video kerusuhan terkait demonstrasi penolakan hasil pemilihan presiden pada 21-22 Mei 2019. Video itu tengah dianalisis.

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan video itu memperlihatkan beragam konflik. Rekaman ini di antaranya soal pembakaran kendaraan polisi di depan Asrama Brigade Mobil (Brimob), Petamburan, Jakarta Barat; kekerasan warga; kekerasan polisi; dan penyanderaan mobil pemadam kebakaran (damkar).

"Amnesty mengolah sekitar 28 video yang didalamnya memperlihatkan insiden kerusuhan dan kekerasan. Itu menjadi tugas polisi untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang melakukan kekerasan," kata Usman di Mapolda Metro Jaya, Selasa, 9 Juli 2019.

Amnesty meminta polisi tak tebang pilih menindak. Pasalnya, dalam video terlihat ada polisi yang mengejar dan menangkap warga secara berlebihan.

"Nah, ini saya kira yang jadi perhatian Amnesty. Pak Kapolda (Irjen Gatot Eddy Pramono) tadi juga mengakui ada kekerasan yang dilakukan ketika mengamankan orang-orang terlibat dalam kerusuhan," ujar Usman.

Usman menilai perbuatan anggota yang berlebihan dalam penangkapan itu dilarang. Anggota Korps Bhayangkara itu dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

"Ketika di lokasi, sudah diamankan dalam kondisi tidak berdaya, ditemukan anggota polisi yang lain dipukul, ditendang, itu yang saya kira merupakan persoalan HAM. Itu yang harus ditindak," tekan dia.

Usman menyebut Kapolda Metro Jaya berjanji akan menindak anggotanya jika terbukti bersalah. Insiden itu terdapat di Kampung Bali, Jakarta Pusat; Jalan Sabang, Jakarta Pusat; dan Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat.

"Kapolda menyatakan akan mengambil tindakan terhadap insiden-insiden itu," pungkas dia.

Polri mengakui menemui sejumlah kendala dalam mengungkap kasus kerusuhan 21-22 Mei lalu. Hal itu diakui Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono saat menerima kunjungan Amnesty International Indonesia.

"Secara umum kepolisian menjelaskan bahwa (kendala ialah) saksi, baik yang melihat, mendengar atau yang tidak berada di lokasi," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di Polda Metro Jaya, Selasa (9/7).

Kendala lain yaitu uji balistik yang mana ditemukan dua proyektil dan telah berhasil diidentifikasi Pusat Laboratorium Forensik dari jenazah Harun Al Rasyid dan Abdul Aziz yang merupakan korban tewas kerusuhan.

"Kendala uji balistik karena dari anggota kepolisian yang menyerahkan senjata, senjata itu tidak identik (bukan yang digunakan Polri). Beberapa kematian lain (akibat penembakan) yang memang semuanya belum bisa diidentifikasi secara pasti jenis senjata atau peluru," kata Hamid.

Ia menambahkan adanya dugaan pihak ketiga dalam penembakan itu. Namun, bukan dari Polri maupun massa aksi. Lebih lanjut ia menegaskan, agar polri segera menangkap pelaku tersebut.

"Kami mendesak Polri karena itu tugasnya untuk membongkar perkara. Polri mencari, melakukan penyelidikan dan penyidikan, penggeledahan atau penyitaan dokumen terhadap siapapun terlibat dalam kerusuhan," kata Hamid. (mer/med/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>