Standardisasi Mubaligh, PBNU Harap Tak Buru-buru

Selasa, 22 Mei 2018  18:34

Standardisasi Mubaligh, PBNU Harap Tak Buru-buru

KH Robikin Emhas

Jakarta (BM) – Polemik daftar 200 penceramah yang dikeluarkan Kemenag masih berpolemik dan menuai banyak kritikan, kini muncul wacana baru tentang standasisasi mubaligh yang bakal dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Meski baru rencana, nada penolakan mulai mencuat ke permukaan. Tak tanggung-tanggung, kritik bahkan penolakan datang dari ormas Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhamaddiyah.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Robikin Emhas menyatakan harapannya, agar MUI mengkaji rencana tersebut lebih dulu. "Kita minta MUI perlu menjelaskan dulu apa maksudnya. Tidak boleh misalnya karena ada daftar mubalig dari Kemenag, bereaksi dengan cara seperti itu. Harus dikaji secara mendalam. Tidak perlu terburu-buru," kata Robikin saat dihubungi, Senin (21/5/2018).

Wacana ini muncul terkait ramainya kritik yang disampaikan sejumlah pihak perihal keluarnya daftar 200 nama penceramah yang direkomendasikan Kementerian Agama (Kemenag).

Robikin berpendapat hal itu tak perlu ditanggapi terlalu jauh. Menurutnya, lebih baik ada panduan soal penyampaian ceramah yang baik.

"Harapan kami nggak usah terlalu jauh, jauh lebih bagus jika misalnya segenap pihak memberikan satu panduan bahwa siapa pun, mubalig harus mencerminkan penguasaan dari sisi nilai-nilai agama. Dan sekaligus menghormati local wisdom," ujar Robikin.

Robikin memberi catatan soal materi yang semestinya disampaikan penceramah. Selain harus menguasai materi agama, penceramah harus menyampaikan materi yang dapat memperkuat nasionalisme.

"Kedua, memastikan bahwa penceramah tidak boleh memberi kontribusi pada lunturnya nilai-nilai nasionalisme. Harus sebaliknya, bahwa selain menguatkan sisi-sisi atau aspek agama dan menguatkan nasionalisme," ujar Robikin.

"Sehingga bisa dipastikan materinya tak menyebarkan kebencian, baik antarsuku maupun masyarakat lain, merawat kebinekaan sekaligus menjaga NKRI," imbuhnya.

Sebelumnya, rencana standardisasi mubalig ini diungkapkan oleh Komisi Dakwah MUI Pusat Cholil Nafis. Standardisasi ini sekaligus menanggapi rilisan 200 nama mubalig rekomendasi Kemenag. Menurut Cholil, Kemenag tak berhak melakukan standardisasi mubalig.

"Kemenag tidak punya hak melakukan standardisasi. Orang-orang minta yang buat MUI saja, bukan Kemenag. Karena kalau diurusi Kemenag, maka bukan hanya Islam (yang diurusi Kemenag)," kata Cholil.

 

Tidak Perlu

Menanggapi rencana standarisasi mubalig, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyatakan rencana tersebut sebaiknya tidak perlu direalisasi.

Abdul menjelaskan mubalig bukanlah sebuah profesi yang perlu distandardisasi. Ia juga menjabarkan bahwa seseorang menjadi penceramah karena ada dorongan dan pengakuan dari masyarakat.

"Sertifikasi mubalig itu tidak perlu. Mubalig itu bukan profesi. Seseorang menjadi mubalig karena permintaan dan pengakuan masyarakat," kata Abdul, Senin (21/5/2018).

Lebih lanjut ia menuturkan, yang seharusnya dilakukan MUI bukanlah melakukan standardisasi. Dikatakan Abdul, sebaiknya lembaga-lembaga Islam lebih menanamkan pendidikan bagi para pengurus lembaga-lembaga Islam terkait ketertiban di masyarakat.

"Yang perlu dilakukan bukan sertifikasi mubalig, tetapi sikap kritis masyarakat dalam menerima ceramah agama. Yang mungkin perlu diberikan edukasi adalah para takmir masjid atau pengurus lembaga-lembaga pengajian. Yang disampaikan kepada mereka adalah aturan-aturan penyebaran agama dan undang-undang terkait dengan ketertiban umum di antaranya adalah hukum tentang ujaran kebencian, regulasi tentang masjid, dan lain-lain," ujarnya.

Abdul kemudian menegaskan masyarakat telah memiliki preferensi masing-masing terhadap penceramah. Ia pun mengibaratkan preferensi tersebut layaknya hubungan 'senyawa' antara pasien dan dokter.

"Masyarakat memiliki preferensi tersendiri. Preferensi itu semacam chemistry yang membuat masyarakat lekat dengan mubalig. Preferensi itu mirip kecenderungan masyarakat ketika berobat ke dokter. Seorang dokter spesialis yang hebat belum tentu menjadi pilihan masyarakat, demikian pula dengan mubalig," tutupnya.

 

Revisi

Terpisah, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meminta Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin untuk merevisi rekomendasi daftar pendakwah. Sebab, daftar yang dikeluarkan Kementerian Agama (Kemenag) hanya sebanyak 200 mubaligh.

"Kami sudah bicarakan tadi, agar dibuat pola yang lebih baik, lebih efisien, tetapi nantilah. Itu daftar sementara," kata Kalla kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (22/5).

Kalla mengingatkan, Indonesia membutuhkan minimal 300 ribu dai. "Karena kita punya masjid untuk shalat Jumat saja, khatib itu butuh 300 ribu. Jadi, bagaimana bisa itu hanya 200, itu hanya kecil sekali itu," kata dia.

Wapres Kalla memanggil Menag Lukman ke Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa siang, guna mendiskusikan mengenai pengumuman yang dikeluarkan Kemenag terkait 200 pendakwah.

Terkait dengan rekomendasi Kemenag soal 200 mubaligh yang sebaiknya digunakan untuk memberikan ceramah pada bulan Ramadhan, Wapres meminta Menag untuk menyempurnakan pengumuman tersebut. Penyempurnaan supaya daftar menjadi lebih baik dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menerima ceramah dari para mubaligh.

"Itu daftar sementara, jadi tidak hanya untuk memberikan semacam kriteria dan kode etik. Sama dengan Anda, wartawan kan punya organisasi dan kode etik sehingga perlu terdaftar. Kami sudah bicarakan tadi, agar dibuat pola yang lebih baik," ujarnya.

Sementara itu, Lukman setelah bertemu Wapres mengatakan, Kemenag dan MUI akan mengundang sejumlah ormas Islam. Dengan demikian, ormas Islam dapat turut memberikan masukan terhadap pengumuman Kemenag tersebut.

"Prinsipnya adalah bahwa kita berkewajiban untuk melayani masyarakat yang ingin mendapatkan para penceramah untuk bisa memberikan wawasan, pengetahuan tentang keislaman. Oleh karena itu, MUI ingin ikut memperbaiki agar mekanisme dan akses masyarakat untuk mendapatkan penceramah yang baik ini bisa dilakukan dengan cara yang baik," kata Lukman di Kantor Wapres, Selasa.

 

Nama Tambahan

Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat Cholil Nafis bertemu Menteri Agama Lukman Hakim membahas 200 mubalig rekomendasi Kemenag. Nama-nama tambahan penceramah itu segera diumumkan.

"Dalam waktu dekat juga tidak lebih seminggu dari sekarang kita juga akan umumkan tambahan dari orang-orang yang di-recomended untuk menjadi dai atau untuk menyampaikan tablignya," ujar Cholil usai bertemu Menag di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018).

Cholil menyatakan Kemenag dan MUI akan bekerja sama untuk pendataan nama-nama penceramah. Oleh sebab itu, MUI akan mengundang ormas Islam untuk mendata penceramah.

"Insyaallah dalam waktu dekat kami akan mengundang ormas-ormas untuk menyampaikan data-data dainya kita akan verifikasi bersama dan akan di-publish nama-nama berikut yang di-recomended. Jadi yang tak tertera dalam tulisan 200 itu bukan berarti tidak recomended tapi belum di-recomended," tutur Cholil.

Selain itu, Cholil menyatakan MUI dan Kemenag sepakat adanya standarisasi penceramah. Tujuannya, penceramah harus mempunyai level mulai Internasional hingga daerah.

"Sepakat antara MUI dengan Kemenag bahwa dai itu perlu standarisasi. Saya ulangi, kesepakatan kami MUI sepakat dengan kemenag bahwa di Indonesia perlu standarisasi dai. Kalau kita ukur pada tingkat level internasional, nasional dan daerah atau provinsi atau kabupaten kota itu perlu," tutur dia. (rep/det/mer/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>