Surat Suara Tercoblos, PDRM akan Umumkan Hasil Investigasi

Senin, 14 April 2019  20:18

Surat Suara Tercoblos, PDRM akan Umumkan Hasil Investigasi

Surat suara tercoblos di Malaysia

Jakarta (BM) - Polisi Diraja Malaysia (PDRM) dikabarkan telah meminta keterangan para pihak terkait di kasus penemuan surat suara Pemilu 2019 yang dalam keadaan sudah tercoblos di Kuala Lumpur. PDRM akan membuat kesimpulan dari investigasi yang dilakukan.

"Belum bisa disampaikan (hasil pemeriksaan). Baru besok akan dibuat suatu kesimpulan sementara hasil pemeriksaan para pihak, kemudian analisa barang bukti yang ditemukan di lapangan," ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, kepada wartawan di Jakarta International Ekspo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (14/4/2019).

Selama melakukan investigasi, PDRM dibantu Polri dan Bawaslu sebagai saksi. Beberapa pihak yang sudah dimintai keterangan di antaranya Kelompok Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) dan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN). PDRM juga akan memanggil beberapa pihak lainnya yang dinilai tekait kasus tersebut.

"Ya (yang sudah dimintai keterangan), para pihak yang ada di video kemudian KPU luar negeri kemudian dari pihak Panwaslu Luar negeri semua tentu sudah dimintai keterangan oleh kepolisian sana," ucap Dedi.

Dedi menyebut PDRM akan menyampaikan keterangan resmi terkait hasil investigasi. Kemudian, Bawaslu RI akan menyampaikan apakah ada dugaan pidana pemilu atau tidak di kasus tersebut.

"Nanti secara resmi akan ada pernyataan dari PDRM apakah itu melanggar peraturan perundang-undangan yang ada di Malaysia, kemudian dari Bawaslu juga akan mengasesmen apakah itu ada pelanggaran pemilu atau tindak pidana pemilu," kata Dedi.

Sebelumnya, PDRM melakukan investigasi terkait penemuan surat suara Pemilu 2019 tercoblos di Kuala Lumpur yang dibantu oleh Polri. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Polis Negara Polis Diraja Malaysia, Mohamad Fuzi Bin Harun yang diunggah di akun Facebook resminya, Minggu (14/4). Fuzi mengatakan polisi masih melakukan investigasi untuk menentukan tindakan yang boleh diambil.

"PDRM sedang menjalankan siasatan bagi menentukan bentuk tindakan yang boleh diambil untuk membantu pihak berkuasa Republik Indonesia," kata Moh Fuzi Harun.

 

Davin Kirana

Soal apakah Davin Kirana selaku calon legislatif yang dicoblos namanya dalam surat suara tersebut juga akan diperiksa, Dedi tidak mengetahuinya secara pasti. “Tapi semua pihak yang mengetahui peristiwa itu akan dimintai keterangan oleh tim joint investigasi PDRM dan Polri,” katanya.

Diketahui, surat suara tercoblos diduga terjadi pada saat pemilu yang berlangsung di Selangor, Malaysia. Informasi itu didapatkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lembaga itu pun merekomendasikan penghentikan pemilu di Malaysia.

Adapun kejadian itu diabadikan oleh salah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia. Melalui sebuah video, ada sekitar puluhan kantong plastik hitam dan putih yang berisikan kertas surat suara yang ditumpuk dalam sebuah ruko. Setelah dibuka beberapa sampel, surat suara itu telah tercoblos ke pasangan calon nomor urut 01.

Tidak hanya tercoblos pada surat suara pemilihan presiden, akan tetapi kertas surat suara itu juga tercoblos salah satu caleg partai Nasdem, Davin Kirana.

 

Tidak Dihitung

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan surat suara yang tercoblos di Selangor, Malaysia tidak akan dihitung dalam hasil Pemilu 2019. Hingga saat ini, KPU belum mendapat akses ke surat suara tersebut.

"Dianggap tidak ada. Sampai sekarang (surat suara) tidak dihitung. Itu saja. Itu juga tidak tahu surat suara siapa, kami tidak diberi akses oleh Polis Diraja Malaysia," ujar Komisioner KPU Ilham Saputra saat dimintai konfirmasi, Minggu (14/4/2019).

Meski tidak akan dihitung, KPU belum mengambil langkah lanjutan mengenai surat suara tercoblos tersebut. Sebab, kata Ilham, KPU belum diberi akses oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM).

"Itu nggak tahu nanti bagaimana oleh Polis Diraja Malaysia karena kami sampai sekarang tidak diberi akses," ujar Ilham.

Ilham mengatakan, tidak dihitungnya surat suara yang diduga tercoblos itu tidak akan mempengaruhi ketersediaan surat suara, khususnya untuk metode pemungutan lewat pos. Ilham menyebut kondisi ini tidak mempengaruhi pemungutan suara bagi WNI di Malaysia.

"Jadi jangan digeneralisasi terjadi di Malaysia, ini hanya terjadi di Kuala Lumpur, itu harus dipahami. Jadi yang pos sudah ada," katanya.

Sebelumnya, KPU mengutus dua komisionernya yakni Ilham Saputra dan Hasyim Asy'ari untuk melakukan klarifikasi kepada PPLN setempat dan menyelidiki keaslian surat suara diduga tercoblos itu. Namun kedua komisioner itu tidak diberikan akses oleh kepolisian setempat dan KPU memaklumi hal tersebut karena merupakan wilayah yuridiksi Malaysia.

Terkait surat suara tersebut, PDRM dikabarkan sudah meminta keterangan dari pihak terkait. PDRM akan membuat kesimpulan dari investigasi yang dilakukan, besok (15/4).

"Belum bisa disampaikan (hasil pemeriksaan). Baru besok akan dibuat suatu kesimpulan sementara hasil pemeriksaan para pihak, kemudian analisa barang bukti yang ditemukan di lapangan," ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, kepada wartawan di Jakarta International Ekspo, Kemayoran, Jakarta Pusat, hari ini.               

 

Klir Sebelum 17 April

KPU RI menargetkan kasus temuan surat suara tercoblos di Malaysia bisa terungkap sebelum 17 April 2019. Saat ini, komisioner KPU berada di Malaysia untuk melakukan investigasi lanjutan.

"Tadi pagi komisioner KPU berangkat ke Malaysia lagi, mendalami beberapa hal untuk kita pastikan. Mudah-mudahan besok bisa kita sampaikan hasilnya," kata Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi di sela pemutaran film 'Suara April' di XXI Ambarrukmo Plaza, Sleman, DI Yogyakarta, Minggu (14/4/2019).

"Sebelum 17 April, selesai (kasus surat suara tercoblos di Malaysia)," lanjutnya.

Pramono mengakui KPU awalnya memang mengalami kendala untuk mengakses langsung surat suara tercoblos ini. Karena peristiwa itu terjadi di luar KBRI atau KJRI.

"Kita nggak dapat akses ke sana, untuk masuk, karena kejadian bukan di KBRI atau KJRI, sehingga di luar wilayah yuridiksi pemerintah Indonesia, sehingga aparat keamanan kita juga tak punya akses ke sana. Kecuali kejadian di KBRI atau KJRI, kita punya akses ke situ," ungkapnya.

Meski demikian, KPU tetap yakin investigasi bisa rampung sebelum 17 April 2019. Karena menurut Pramono, ada pemisahan antara persoalan hukum dan persoalan kepemiluan. Sehingga penyelidikan yang dilakukan kepolisian Malaysia tak menganggu investigasi KPU.

 

"Nggak juga (menunggu penyelidikan polisi Malaysia), bisa kita pisahkan antara persoalan hukum dan persoalan kepemiluannya," jelasnya.

"Kita akan pastikan beberapa hal, soal jumlah, soal kesalahan ada di mana. Sehingga kita betul-betul bisa mengambil jalan keluar berdasarkan data dan fakta lebih akurat," imbuh Pramono. (det/jpc/mer/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>