Survei KedaiKOPI, Jenderal Gatot Potensial Dampingi Jokowi

Senin, 08 Oktober 2017  18:45

Survei KedaiKOPI, Jenderal Gatot Potensial Dampingi Jokowi

Jokowi dan Gatot Nurmantyo

JAKARTA (BM) – Beberapa lembaga survei merilis penelitiannya terkait siapa yang berpotensi melenggang ke arena pilpres 2019 mendatang. Dari lembaga survei median, SMRC, dan KedaiKOPI, semuanya menempatkan petahana Jokowi di posisi teratas dari sisi elektabilitas. Yang menarik dari survei terkini lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), memunculkan nama-nama yang potensial mendampingi Jokowi. Di antaranya adalah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

KedaiKOPI melakukan survei pada 8 hingga 27 September 2017, di delapan kota yakni Medan, Padang, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Jakarta kecuali Kepulauan Seribu.

Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara tatap muka. Adapun margin of error (MoE) sekitar 3,5 persen.

Hasilnya, hampir 50 persen dari 800 masyarakat tidak akan memilih Joko Widodo ( Jokowi), jika Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden.

"Kami juga menanyakan tentang pilihan Presiden bila pemilu dilakukan di hari saat pertanyaan diajukan. Responden yang memilih Jokowi 44,9 persen, sementara yang memilih opsi jawaban selain Jokowi ada 48,9 persen, dan sisanya tidak menjawab," kata Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, Minggu (8/10/2017).

Hendri melanjutkan, sejumlah nama yang muncul dari responden di antaranya Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Selain itu, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dan Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurut Hendri, hasil survei tersebut juga berpengaruh terhadap pilihan partai politik di 2019.

"Hanya 41,3 persen responden yang mengaku akan memilih partai politik pengusung Jokowi pada 2019 nanti, 53,5 persen menjawab tidak akan memilih, sementara sisanya memilih untuk tidak menjawab," kata Hendri.

Sementara itu, survei ini juga turut menanyakan mengenai pendamping yang cocok untuk Joko Widodo di 2019. Hasilnya, masyarakat masih ingin agar Jokowi tetap berduet Jusuf Kalla. Meski di satu sisi, JK sudah pernah mengutarakan untuk pensiun sebagai pejabat pemerintah.

"Rakyat masih menempatkan nama M. Jusuf Kalla di tempat teratas 15,1 persen sebagai cawapres Jokowi," jelasnya.

Selain nama JK, ada juga yang memilih agar Jokowi berdampingan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (13,4 persen), Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (12 persen), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (10,1 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (7,5 persen), Kapolri Jenderal Tito Karnavian (6 persen), Sri Mulyani (4,8 persen), Kepala BIN Budi Gunawan (0,8 persen), dan nama-nama lainnya (13,8 persen). Sisanya menjawab tidak tahu.

Hendri Satrio menyampaikan, bahwa mayoritas dari mereka mengeluhkan masalah ekonomi. "Rakyat masih mengeluhkan tentang masalah ekonomi," ujar Hendri.

Saat ditanya tentang masalah utama yang dihadapi masyarakat saat ini, masalah ekonomi seperti kebutuhan pokok, BBM dan listrik mahal dikeluhkan responden sebanyak 55,4 persen.

Sedangkan masalah kebutuhan lapangan pekerjaan 14,1 persen, korupsi 3,9 persen, narkoba 3,3 persen, berita hoax tentang SARA 2,5 persen.

"Responden yang menjawab tidak tahu ada 7,6 persen, sisa responden lainnya menyebutkan hal lain selain yang disebutkan di atas," jelas dia.

Saat ditanya tentang kondisi Indonesia saat ini, responden menjawab perekonomian yang sulit sebanyak 24 persen, demokrasi yang sedang diuji 21 persen, lebih baik dari pemerintahan sebelumnya 20,5 persen, normal 10,6 persen, pembangunan dan pelayanan meningkat 5,8 persen, ada korupsi 5,2 persen, ada masalah keamanan 4,8 persen tidak tahu 6,6 persen dan sisanya menjawab hal lainnya.

Secara keseluruhan 55,7 persen responden puas dengan pemerintahan Jokowi-JK, sementara yang tidak puas 43,3 persen dan sisanya tidak menjawab.

Kepuasan terhadap pemerintah utamanya dalam bidang pembangunan infrastruktur (32,7 persen) dan bantuan kesehatan serta pendidikan (16,3 persen).

Sementara harga kebutuhan pokok yang naik atau mahal (22,7 persen) dan janji yang belum ditepati (8,5 persen) merupakan alasan ketidakpuasan terhadap pemerintahan.

Rakyat menilai pembangunan infrastruktur (24,9 persen), pelaksanaan KIP, KIS, KKS (15 persen), memberantas korupsi dan narkoba (2,6 persen) dan blusukan (1,3 persen) adalah janji Jokowi-JK yang sudah terpenuhi. (kom/det/mer/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>