Syarif Siap Mundur dari KPK

Selasa, 13 Februari 2018  19:25

Syarif Siap Mundur dari KPK

Laode M Syarif

Jakarta (BM) - Komisi III DPR mencecar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif terkait pernyataannya di media soal UU MD3. Syarif mengatakan UU MD3 inkonstitusional. Adalah anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu, anggota Komisi III Fraksi Partai Demokrat Erma Suryani Ranik, dan anggota Fraksi PAN Muslim Ayub yang meminta penjelasan Syarif.

"Marilah kita menundukkan kepala, menutup mata, bertanya ke hati kita paling dalam dan itulah yang saya akan jawab. Pertama, setelah saya tafakur, menanya hati saya paling dalam apakah norma baru UU MD3 Pak Muslim katakan ada di UUD hak imunitas betul, Pak. Tapi itu hak imunitas menjalankan tugasnya," jawab Syarif di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Menurut Syarif, DPR harus mengedepankan prinsip asas persamaan setiap orang di mata hukum. Untuk diketahui, pernyataan Syarif soal UU MD3 ialah terkait Pasal 245 tentang pemanggilan anggota DPR oleh penegak hukum.

"Equality before the law (persamaan di hadapan hukum), prinsip yang tak bisa tak kita hormati. Kenapa saya berkomentar itu? Karena ditanyakan berhubungan kewenangan KPK. Penyelidikan dan penyidikan tetap saja KPK berpedoman UU KPK dan KUHAP yang KPK tak perlu izin karena itu tindak pidana korupsi," kata Syarif.

Syarif mengaku siap keluar ruangan rapat andai pernyataannya bikin anggota DPR tak nyaman. Bahkan, dia siap mundur dari kursi pimpinan KPK. "Kalau tak diterima, saya rela keluar ruangan yang mulia ini, bukan keluar ruangan, KPK juga rela," kata Syarif.

Mendengar jawaban Syarif, Masinton menyela. Masinton tak mengompori atau bahkan menyuruh Syarif keluar dari ruangan. Dia lebih memilih menasihati Syarif.

"Beliau ini belum baca udah komentar. (Pasal 245 UU MD3) kalau tindak pidana korupsi, jelas tipidsus, maka nggak ada itu izin ini. Jadi bukan imunitas, baca dulu, lucu, Pak," timpal Masinton.

Masinton lanjut mengomeli Syarif. Dia meminta Syarif membaca secara utuh isi pasal tersebut. Syarif tampak diam saja pada awalnya.

"Apa-apa dikomentari, disiplin, Pak. Kita minta pimpinan KPK, bukan hanya Laode," ucap Masinton.

Tiba-tiba, terdengar lirih suara Syarif dari mikrofon mejanya. Dia menyela Masinton, tapi sangat pelan.

"Saya baca, Pak," ucap Syarif lirih.

 

Kontroversial

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Hifdzil Alim menilai ada pasal kontroversial yang disahkan DPR dan bertentangan dengan konstitusi.

Menurut Hifdzil, hak imunitas DPR bertentangan dengan konstitusional terutama pada pasal Pasal 122 huruf k yang dianggap DPR antikritik. Padahal menurutnya masyarakat boleh mengajukan kritik kepada DPR sebagaimana kritik kepada pemerintah. Untuk itu pihaknya berencana akan melayangkan gugatan ke MK terkait UU tersebut.

"Pasti (gugat ke MK) kalau memang itu yang diinginkan DPR pasti masyarakat sipil akan menggugat setidaknya Pukat. Masyarakat sipil semua akan menggugat, jadi DPR harus tetap bisa dikritik, DPR tidak bisa menutup diri kritik yang dilakukan masyarakat atas kerja kerjanya yang menyatakan mewakilkan diri sebagai angota wakil rakyat," kata Hifdzil, Selasa (13/2/2018).

Ia mengingatkan hak imunitas DPR tak berlaku jika anggota DPR terindikasi melakukan tindak pidana hingga melanggar etik. Hak imunitas dapat berlaku jika anggota DPR menjalankan kewenangannya secara benar.

"Yang perlu diingat bahwa hak imunitas DPR tidak dipakai oleh anggota DPR yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, atau pelanggaran etik, imunitas hanya dipakai ketika DPR menjalankan kewenangannya sebagai angota legislatif yang benar-benar dilandaskan kepada kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi, golongan atau bisnis tertentu," katanya.

Selanjutnya dia juga akan mengajukan judicial review terhadap Pasal 245 UU MD3 yang mengharuskan penegak hukum meminta izin Presiden setelah mendapat rekomendasi MKD. Menurutnya pasal tersebut telah dibatalkan MK pada kepemimpinan Ketua MK sebelumnya, yakni Mahfud MD.

"Ya kemungkinan (akan menggugat), jadi pasal ini sangat bertentangan dengan putusan MK dan pasal ini dengan demikian pasal ini sebenarnya inkonstitusional karena ada putusan MK yang menyatakan sebelumnya inkonstitusional. Jadi ini sebenarnya sangat mudah bagi kami melawan pasal itu," ungkapnya.

Pengajuan uji materi itu akan dilakukan jika telah ada nomor undang-undang MD3. Menurutnya akan lebih mudah jika telah ada dokumen undang-undang untuk menggugat ke MK.

"Kita harus baca dulu pasalnya kita belum menerima dokumennya, dalam dokumen menjadi penting dan kami belum menerima saat ni, setelah diberi nomor undang-undangnya dan kita akan menguji undang-undang itu," sambungnya.

Sementara itu, terhadap pasal kontroversial lainnya, Pukat UGM tidak mau terburu-buru akan mengajukan gugatan terhadap Pasal 73 UU MD3 yang mengatur polisi diwajibkan membantu DPR memanggil individu atau lembaga yang mangkir. Menurut Hifdzil, kalimat dalam pasal tersebut harus diteliti seksama, bahkan pihaknya bermaksud meminta tafsiran pasal tersebut.

"Kita akan lihat dulu apa bahasanya, apa redaksi pasalnya yang kemungkinan yang paling besar kita akan minta tafsir kepada MK, kami pikir tidak serta merta sekarang karena MK sedang kolaps atau kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Jadi kami harus hitung waktu dan strategi apakah akan dilakukan uji materi atau tidak soal ini," sambungnya.

 

Penghina DPR akan Dipolisikan

Masih terkait UU MD3, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR angkat bicara soal kewenangannya dalam revisi UU MD3 yang dianggap kontroversial. Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa memang tugas MKD menjaga kehormatan lembaga DPR.

Hal ini ia sampaikan terkait revisi terhadap Pasal 122 yang menyebut bahwa MKD dapat mengambil langkah hukum terhadap pihak yang dianggap menghina DPR.

"Sebenarnya ada dalam UU MD3 Pasal 119 jelas bahwa MKD bertujuan menjaga kehormatan dan marwah lembaga DPR," kata Dasco saat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Soal langkah hukum seperti apa yang akan dilakukan MKD, dia dengan tegas menyebut akan melakukan proses ke kepolisian. Sebab, DPR tak punya kewenangan melakukan proses hukum.

"Ya tentu proses hukum kita laporkan pada polisi lah. Kan kita nggak punya kewenangan memproses masyarakat sipil," jelasnya.

Lantas, bagaimana MKD mengategorikan pihak yang dianggap menghina anggota Dewan hingga dapat dipidanakan?

"Kami memang diminta membuat dalam rangka untuk menentukan suatu parameter dalam konteks bagaimana di pasal ini bisa dikategorikan melakukan atau diduga merendahkan kehormatan DPR," ujar Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding.

"Ada poin dalam pasal ini meminta MKD menyusun kode etik dan tata acara dalam hal pasal yang dimaksudkan tadi," imbuhnya.

 

Barter Politik

Direktur Eksekutif Para Syndicate, Arief Nurcahyo melihat pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPD dan DPRD (MD3) diduga merupakan bagian barter politik antara pemerintah, DPR dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat. Menurut dia, pembahasan revisi KUHP, revisi UU MD3, dan pengangkatan kembali Arief sebagai Ketua MK saling berkaitan.

Dia melihat revisi KUHP dan revisi MD3 yang dibahas dalam waktu berdekatan, saling berkaitan. Pihak pemerintah dalam revisi KUHP memiliki kepentingan berkaitan dengan pasal penghinaan presiden. Sementara, DPR memiliki kepentingan untuk menguatkan diri dengan beberapa pasal yang menjadi kontroversi.

Menurutnya, DPR dengan UU MD3 baru makin menguatkan diri lewat hak imunitas pada pasal 245 yang mana mereka tidak bisa dipanggil terkait kasus pidana sebelum izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan Presiden. Juga, kata Arief, Ketua MK Arief Hidayat diduga ada deal politik untuk menguatkan putusan terhadap status pansus KPK dan keterpilihan dia kembali.

"Proses MD3 yang akan diketok, kemudian proses RKUHP, kemudian putusan MK terhadap pansus angket itu timing-nya seperti tidak bisa lihat tidak saling berhubungan sebab akibat," kata Arief pada diskusi di D Hotel, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (13/2).

Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampouw melihat hal sama. Dia memandang ada deal DPR dengan MK agar melemahkan KPK melalui keputusan gugatan terkait angket KPK yang menyebutkan KPK dapat diangket. Serta, dia menduga dengan penguatan hak imunitas dalam revisi MD3, deal DPR dan ketua MK, diprediksi bakal membatalkan gugatan jika masuk ke MK.

"Dengan deal dengan DPR, supaya dia ramah dengan regulasi yang dikeluarkan DPR. Nah jangan-jangan ini bagian dari deal itu. Karena itu, DPR yang sudah tahu, bahwa pasal tentang pemanggilan harus lewat mekanisme MKD itu kan dulu sudah pernah dibatalkan oleh MK. Nah sekarang dimunculkan lagi oleh DPR, dengan harapan kalau gugat di MK, mungkin MK akan tutup mata," jelas Jerry.

Pernyataan Arief terkait deal pemerintah dan DPR terkait pengesahan pasal di revisi KUHP dan revisi MD3, diamini oleh Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti. Menurut dia, ada deal agar pasal terkait penghinaan presiden disetujui DPR dan pemerintah ikut mengesahkan revisi UU MD3.

"Saya khawatir ini bagian dari barter-barteran. Itu kan prinsipnya ingin revisi KUHP, Presiden tak boleh dihina itu muncul lagi di revisi KUHP dengan begini DPR tidak menolak munculnya pasal itu," kata Ray.

Sementara itu Arief menilai agenda-agenda ketiga pihak ini hanya akan merugikan publik, serta komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi melalui pelemahan KPK. Di lain pihak, aktor politik hanya akan diuntungkan demi keuntungan di tahun politik semata.

"Partai kekuatan politik yang ada ambil benefit dari dua proses legislasi ini. Partai politik ingin ambil keuntungan besar. Okelah politik 2019," tukasnya. (mer/det/kom/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>