Tim Hukum Prabowo Ajukan Perbaikan Gugatan ke MK

Senin, 10 Juni 2019  18:22

Tim Hukum Prabowo Ajukan Perbaikan Gugatan ke MK

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman

Jakarta (BM) - Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan perbaikan permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 ke MK. Kedatangan kubu 02 ini dipimpin langsung oleh si ketua tim hukum, Bambang Widjajanto (BW).

BW bersama rombongan tiba di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, sekitar pukul 17.00 WIB, Senin (10/6/2019). Selain BW, tim hukum Prabowo yang tampak hadir adalah Denny Indrayana dan Iwan Satriawan.

Rombongan tim hukum Prabowo-Sandiaga langsung menghadap sekretariat Panitera MK. BW dkk memberikan berkas perbaikan selama 20 menit.

"Bukan dokumen yang diperbaiki, tapi permohonan. Sesuai dengan peraturan MK, terutama ketentuan MK nomor 4 tahun 2019, maka kami menggunakan hak konstitusional untuk melakukan perbaikan," ujar BW usai mengajukan perbaikan permohonan di MK.

Ia menyebut timnya dan pihak MK juga sempat melakukan diskusi terkait perbaikan permohonan yang diajukan itu. BW meminta agar gugatan pihaknya baru di-upload di situs MK setelah permohonan diperbaiki dan teregistrasi.

"Tadi kami diskusi dengan cara yang polite. Menurut peraturan PMK No 4 tahun 2019 pasal 10 ayat 1 dan 3 setelah permohonan diperbaiki, diregistrasi baru boleh diupload," jelasnya.

"Kami mengusulkan untuk mengikuti peraturan Mahkamah Konstitusi itu," lanjut BW.

 

Takut Hanya pada Allah

Terkait gugatan tersebut, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan pihaknya siap melaksanakan sidang gugatan hasil Pilpres 2019 oleh pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang digelar perdana pada Jumat, 14 Juni, nanti. Dia menjamin MK tidak akan bisa diintervensi oleh siapa pun.

"Saya sudah bisa memastikan dan sudah bisa meyakinkan bahwa independensi itu adalah hal yang tak bisa ditawar. kami tetap istikamah," kata Anwar saat diwawancarai wartawan di kantor Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

"Siapa pun yang mau intervensi, ya mungkin ada yang dengan berbagai cara ya, baik moril dan sebagainya, itu tidak akan ada artinya bagi kami. Kami hanya tunduk kepada konstitusi dan hanya takut kepada Allah SWT," sambungnya.

Anwar mengatakan persiapan MK sudah 100 persen menghadapi sidang gugatan hasil Pilpres ini. Sekjen dan seluruh pasukan serta personelnya sudah siap. "Baik dari segi, katakanlah peraturannya, maupun substansinya," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Prabowo dan Sandiaga menggugat hasil Pilpres ke MK. Mereka mengajukan 7 tuntutan ke MK. Berikut ini 7 tuntutan yang mereka ajukan ke MK berdasar berkas gugatan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.

2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden, Anggota DPRD, DPD tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

3. Menyatakan Capres Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif.

4. Membatalkan (mendiskualifikasi) pasangan calon presiden dan wakil nomor urut 01, Presiden H Joko Widodo dan KH Mar'uf Amin sebagai Peserta Pilpres 2019.

5. Menetapkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 2 H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

6. Memerintahkan kepada Termohon (KPU) untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

 

atau:

7. Memerintahkan Termohon (KPU-red) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22e ayat 1 UUD 1945.

"Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)," ujar tim hukum Prabowo Sandi.

Berdasarkan keputusan KPU, jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin 85.607.362 suara. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239. Sehingga selisih suara sebanyak 16.957.123.

 

KPU Serahkan Bukti

Sementara itu, KPU akan menyerahkan bukti-bukti sebagai jawaban atas gugatan hasil pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bukti ini akan diserahkan sesuai dengan jadwal pada 12 Juni 2019.

"Hasil bukti diserahkan tanggal 12 Juni, jadi kesempatan KPU untuk menyampaikan draf-draf jawaban ke MK dan juga alat bukti itu hari Rabu tanggal 12 Juni 2019," ujar komisioner KPU Hasyim Asyari di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

Hasyim menyebut, KPU juga akan menyerahkan jawaban secara tertulis kepada MK. Selain itu, beberapa alat bukti yang akan disampaikan berupa dokumen.

"Jadi jawabankan tertulis, kemudian dilampirkan daftar alat bukti. Sementara ini yang kita siapkan dokumen berupa surat dokumen, alat bukti kan bisa juga dokumen bisa juga kesaksian," kata Hasyim.

Terkait saksi, Hasyim menyebut pihaknya menampilkan saksi sesuai dengan keperluan gugatan. Menurutnya, saksi ini diputuskan setelah KPU melakukan kajian terhadapt gugatan.

"Soal kesaksian siapa yang akan dimintai kesaksian, nanti setelah kita mengkaji kronologi-kronologi, peristiwa-peristiwa dan juga jawaban yang kita siapkan. Kira-kira diperlukan saksi atau tidak, kemudian kalau diperlukan saksinya itu siapa," kata Hasyim.

Hasyim mengatakan, sesuai dengan agenda MK maka sidang pertama gugatan pemilu ini akan dilakukan pada 14 Juni 2019. Sedangkan jawaban KPU dalam persidangan pada 17 Juni 2019.

"Sidang pertama hari Jumat tanggal 14 Juni 2019, agendanya pembacaan gugatan. Sidang pembacaan jawaban KPU hari Senin jadi tanggal 17 Juni 2019," tuturnya. (det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>