TNI: Senjata yang Dibeli Polri Punya Kecanggihan Luar Biasa

Selasa, 10 Oktober 2017  18:00

TNI: Senjata yang Dibeli Polri Punya Kecanggihan Luar Biasa

Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto memperlihatkan senjata Stand-alone Grenade Launcher (SAGL).

JAKARTA (BM) - Paket senjata api jenis SAGL sebanyak 280 pucuk dan 5.932 amunisi yang dibeli Polri memiliki kecanggihan yang luar biasa. Bahkan, TNI tidak memiliki senjata dengan kemampuan secanggih itu. Hal itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Wuryanto saat jumpa pers di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2017).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Wuryanto mengatakan, amunisi tajam yang dibeli Polri mempunyai radius mematikan 9 meter dan jarak capai 400 meter. Amunisi tersebut juga memiliki keistimewaan lain. Menurut Wuryanto, saat ditembakkan, amunisi tersebut akan dua kali meledak.

Ledakan kedua akan melontarkan pecahan tubuh granat berupa logam kecil yang melukai dan mematikan sasaran tembak.

Selain itu, jenis granat yang dibeli Polri juga bisa meledak sendiri tanpa benturan setelah 14-19 detik lepas dari laras.

"Ini luar biasa. TNI tidak punya senjata dengan kemampuan jenis itu," ujar Wuryanto dalam jumpa pers di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2017).

Wuryanto mengatakan, pada Senin malam, ribuan amunisi itu sudah dipindahkan ke gudang Mabes TNI.

Sesuai katalog yang menyertai, ada sejumlah 5.932 amunisi dalam 71 koli disertai dengan katalog.

Wuryanto mengatakan, TNI hanya menegakan aturan yang berlaku. Mengenai penyimpanan oleh TNI, menurut Wuryanto, TNI hanya mengantisipasi potensi ancaman keamanan.

"Amunisi seperti ini ditujukan untuk menghancurkan perkubuan. TNI bertanggung jawab selama penyimpanan. Pasti aman, karena kami punya standar keamanan," kata Wuryanto.

Wuryanto tidak menampik bahwa 5.932 amunisi kaliber 40 milimeter pesanan Mabes Polri yang sementara ini disimpan di Gudang Mabes TNI belum ada payung hukumnya. Dia mengatakan aturan kepemilikan amunisi berikut kalibernya sudah jelas diatur dalam Inpres Nomor 9/1976 tentang peningkatan, pengawasan dan pengendalian senjata api.

"Standar kaliber untuk non-militer sudah sangat jelas. Dalam Inpres nomor 9 untuk militer itu di atas 5,56 milimeter, kemudian standar non-militer di bawah kaliber itu, kita hanya menerapkan aturan saja," kata Wuryanto.

Wuryanto menegaskan instansinya hanya menjalankan aturan yang saat ini berlaku. Sambil menunggu aturan atau kebijakan baru, 5.932 butir amunisi itu masih ditahan Mabes TNI. Untuk saat ini, Wuryanto menjelaskan, Perpres menjadi aturan sementaranya.

Menurut dia, terkait apakah ke depannya akan ada perbaruan aturan atau justru sanksi, akan dibicarakan lebih lanjut. Sebab, kata dia, masalah ini juga sudah dikoordinasikan Kemenkopolhukam.

Adapun yang disimpan oleh Mabes TNI hanya amunisinya saja. Sedangkan sebanyak 280 pucuk senjatanya sudah diberikan ke Mabes Polri setelah sempat tertahan di Bea-Cukai Bandara Soekarno-Hatta.

Senjata yang dapat digunakan kepolisiansan itu, selain bisa digunakan peluru tajam juga bisa digunakan granat, asap gas air mata. "Jadi masih bisa digunakan polisi," tuturnya.

Wuryanto mengatakan peraturan kepemilikan senjata oleh institusi militer maupun non militer sudah jelas diatur dalam Inpres Nomor 9. Kendati begitu, pihaknya meyakini kepolisian mematuhi peraturan.

"Semuanya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Saya yakin Polisi juga pakai peraturan perundangan, tetapi ada perbedaan itulah yang tidak bisa dilaksanakan oleh masing-masing institusi itu," kata Wuryanto.

Aturan yang terkesan tumpang tindih itu diakui sedang dibicarakan. Sementara ini TNI hanya mematuhi Inpres nomor 9 1976. Karenanya amunisi tersebut masih ditahan di Gudang Mabes TNI.

"Kita hanya menegakkan aturan yang berlaku. Amunisi seperti ini ditujukan untuk menghancurkan perkubuan. Jadi orang-orang di belakang perkubuan bisa dihancurkan dengan amunisi jenis ini," kata dia lagi.

Belum dapat dipastikan sampai kapan amunisi tersebut dititipkan di Mabes TNI. Menurut dia, boleh jadi hingga ada aturan tersendiri yang mengatur itu. TNI saat ini hanya bertanggungjawab atas penyimpanan amunisi. TNI memastikan gudang amunisi disimpan di tempat yang sesuai standar.

"Yang jelas yang datang kan ada senjata dan amunisi. Kita upayakan yang bisa memayungi semuanya adalah Perpres," kata dia menambahkan.

Keputusan menitipkan amunisi peluru tajam diambil dalam rapat di Kemenko Polhukam pada Jumat (6/10), yang dipimpin Wiranto. Senjata itu bisa dikeluarkan dengan catatan amunisi tajam yang dipesan bersamaan dititipkan ke Mabes TNI.

Keputusan penitipan amunisi itu disepakati dalam pertemuan yang juga dihadiri Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, dan Dirjen Bea-Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi.

Menko Polhukam Wiranto mengatakan senjata Stand-alone Grenade Launcher (SAGL) yang dipesan Korps Brimob segera dikeluarkan dari area kargo Unex Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Pengambilan senjata disebut atas rekomendasi Panglima TNI.

"Terkait pengadaan SAGL 40x46 masih tertahan di Bea-Cukai Soekarno-Hatta akan segera dikeluarkan rekomendasi dari Panglima TNI," ujar Wiranto di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2017).

Senjata itu bisa dikeluarkan dengan catatan amunisi tajam yang dipesan bersamaan dititipkan ke Mabes TNI. "(Amunisi) tajam ini titip ke Mabes TNI setiap saat dibutuhkan ada proses untuk itu," sebut Wiranto.

 

Terpisah, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan, agar institusi yang terlibat polemik pembelian senjata, membuang jauh-jauh egonya demi menjaga keutuhan NKRI.

“Sejak dulu saya selalu mengatakan kalau NKRI itu harga mati. Karenanya saya meminta kepada institusi yang terlibat isu senjata harus membuang jauh-jauh egonya,” tegas Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu seusai bertemu Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin, di kantor MUI, Jakarta, Rabu (10/10).

Dari keterangan pers yang diterima wartawan, Menhan mengaku prihatin atas terjadinya polemik tersebut, karena telah menjadi tontonan publik. ''Karenanya sekali lagi dia mengingatkan bahwa NKRI harga mati,'' tukasnya.

Menhan mengatakan bahwa pertemuan dengan KH Ma’ruf Amin sudah dirancang lama. Namun karena kesibukan masing-masing, pertemuan baru terselenggara Rabu ini.

''Sebenarnya sudah dua tiga bulan lalu kita merencanakan pertemuan ini. Tapi karena saya yang sibuk atau Pak Kyai yang sibuk, akhirnya pertemuan ini baru terlaksana sekarang. Silaturahmi itu sangat penting untuk membangun persatuan dengan siapapun,'' tutur Menhan.

Sementara itu, KH Ma’ruf Amin dalam pertemuan tersebut menyarankan, agar mengutamakan jalan dialog untuk menyelesaikan persoalan yang tengah terjadi.

“Utamakan jalan dialog untuk menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi,” ujar KH Ma’ruf Amin. (rep/det/kum/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>