Tolak Pelemahan KPK Lewat RKUHP

Selasa, 05 Juni 2018  19:50

Tolak Pelemahan KPK Lewat RKUHP

Ketua KPK Agus Rahardjo menerima kotak petisi change.org, Selasa (5/6)

Jakarta (BM) - Mantan pimpinan KPK hingga aktivis antikorupsi menyambangi Gedung KPK Jakarta, Selasa (5/6). Mereka memberikan dukungan kepada lembaga antikorupsi itu agar tidak digerogoti kewenangannya apabila RKUHP disahkan kelak.

Tampak hadir mantan Wakil Ketua KPK Moch Jasin, Direktur Madrasah Antikorupsi PP Pemuda Muhammadiyah Virgo Sulianto Gohardi, peneliti di Indonesian Legal Rountable (ILR) Erwin Natosmal Oemar, dan Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch ( ICW) Lalola Easter. Mereka menemui langsung Ketua KPK Agus Rahardjo yang ditemani Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

"Mereka menyampaikan sebaiknya memang UU Tipikor tidak masuk dana RUU KUHP dan menyampaikan banyak alasannya," kata Agus mengawali sambutannya usai pertemuan dengan eks pimpinan dan aktivis antikorupsi di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (5/6/2018).

KPK disebut Agus sudah melakukan kajian tentang kodifikasi sejak tahun 2015. Untuk itulah, bagi KPK, masuknya pasal-pasal yang mengatur tindak pidana korupsi (tipikor) ke dalam KUHP justru malah akan menghilangkan wewenang KPK dalam pemberantasan korupsi.

"Di dunia internasional, banyak negara melakukan kodifikasi belakangan malah arahnya sebaliknya jadi UU khusus dimunculkan di luar KUHP. Kecenderungan itu perlu kita perhatikan," sebut Agus.

Di samping itu, KPK juga menerima petisi online secara simbolis yang menyuarakan dukungan bagi KPK serta penolakan pasal tipikor masuk ke RKUHP. Petisi yang dibikin sejak Sabtu, 2 Mei itu saat ini sudah mencapai kurang lebih 49 ribu suara.

"Ini petisi 48 ribu, barusan update-nya 49.483. Dalam 7 jam ada 40 ribu orang yang ikut petisi," kata Febri Diansyah.

 

UU Tipikor Tak Berlaku

Mantan Wakil Ketua KPK Moch Jasin menyebut RKUHP--apabila disahkan--akan mengebiri kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi. Sebab, menurut Jasin, ada pasal-pasal yang mengatur tindak pidana korupsi dalam RKUHP tersebut.

"Untuk memberantas korupsi harus dipisah dari KUHP. Jadi misalkan ada di sini, katakanlah bridging saja, jadi tidak masuk ke dalam delik-delik pemidanaan yang menurut evaluasi sementara dari Bab III mengenai tipikor pasalnya 687-695," ucap Jasin dalam jumpa pers bersama pimpinan KPK serta aktivitis antikorupsi di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (5/6/2018).

Namun, Jasin tidak menyebutkan pasal-pasal tersebut berasal dari draf RKUHP atau dari naskah akademik pembahasan RKUHP. Meski demikian, menurutnya, pasal-pasal tipikor di RKUHP pun terindikasi memberikan hukuman pidana yang lebih rendah.

"Kalau kita klasifikasikan tentang deliknya itu hanya tinggal 7 delik, yang 8 itu karena yang 2 ada di situ. Kalau ini diundangkan di pasal 723, dalam jangka waktu 1 tahun maka dalam buku I UU ini ada ketentuan yang mengatur tindak pidana berdasarkan putusan buku I KUHP," sebut Jasin.

"Artinya pemidanaan di UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor yang deliknya banyak, ini menjadi tidak berlaku lagi," imbuh Jasin.

Di tempat yang sama, peneliti di Indonesian Legal Rountable (ILR) Erwin Natosmal Oemar menggarisbawahi tentang proses pembahasan RKUHP yang tidak transparan. Menurutnya, draf yang beredar di publik menjadi tidak jelas.

"Dalam pemantauan ILR dalam proses reformasi KUHP yang bergulir sejak 3 tahun belakangan kami melihat adanya less tranparansi dalam proses pembentukan regulasi," ucap Erwin.

"Itu bisa terlihat dari beberapa rancangan KUHP yang masing-masing waktu punya perubahan signifikan namun tanpa ada alasan yang cukup memadai, misalnya yang berkembang di publik versi Februari tahun 2017, kemudian Maret 2018, dan terakhir yang dilampirkan pada April 2018," imbuh Erwin.

Selain itu, Erwin menyebut penolakan RKUHP itu tidak semata-mata sebagai ketakutan tanpa alasan. Menurutnya, RKUHP harusnya dibahas secara terbuka dan isinya benar-benar dipahami semua pihak dengan baik tanpa ada tendensi melemahkan pihak tertentu kecuali menguatkan penegakan hukum.

"Dukungan dari koalisi untuk minta KPK keluarkan delik korupsi RUU KUHP bukan berarti tidak sepakat KUHP. Koalisi mendukung proses reformasi KUHP tapi tidak dengan cara terburu-buru apalagi memasukkan delik korupsi. Seharusnya pemerintah tidak buru-buru mengesahkan rancangan undang undang karena ada 18 syarat lain termasuk dalam isu antikorupsi," kata Erwin.

Sebelumnya pemerintah menegaskan tidak ada upaya pelemahan kewenangan KPK dalam penyusunan RUU KUHP dengan DPR. Kewenangan KPK dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan masih ada.

"Kami tahu kalau KPK sedang gencar menggalang opini publik untuk mengatakan RUU KUHP mengambil kewenangan KPK. Sekali lagi itu tidak benar. KPK adalah anggota tetap RUU KUHP yang berhak menyampaikan pendapat dalam rapat-rapat jika mereka rajin datang dan menyimak seluruh rumusan pasal-pasal (serta ngerti secara komprehensif)," ujar Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkum HAM Prof Enny Nurbaningsih saat dimintai konfirmasi, Senin (4/6/2018) malam.

Enny menjelaskan, ketentuan mengenai tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP masuk ke dalam tindak pidana khusus bersamaan dengan pasal pelanggaran HAM berat, terorisme, narkotika. Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP tetap dilaksanakan berdasarkan UU KPK.

"Bahkan RKUHP menegaskan dalam pasal 729 bahwa pada saat UU ini mulai berlaku, ketentuan bab tindak pidana khusus dalam UU ini tetap dilaksanakan berdasarkan kewenangan lembaga yang telah diatur dalam UU masing-masing. Artinya semua UU tindak pidana khusus masih berlaku termasuk kewenangan lembaganya," tutur Enny yang juga tim penyusun RUU KUHP dari pihak pemerintah. (det/kom/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>