Disfungsi Agama dan Ancaman Radikalisme

Selasa, 23 Mei 2017  19:20

Disfungsi Agama dan Ancaman Radikalisme
Oleh: Mujib Ridlwan*
Pembantu Ketua II STAI Al Hikmah Tuban
 
SETELAH pemerintah memutuskan untuk memproses penutupan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan dalih organisasi itu mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagian masyarakat mulai tenang. Begitu juga setelah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kalah oleh Anies Baswedan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta, masyarakat mulai tenang menyusul menurunya ‘perang urat  syaraf’ melalui media. 
Tapi pertanyaanya, apakah setelah HTI ditutup, pekerjaan itu selesai dan Indonesia merasa aman melanjutkan NKRI di tengah semangat kebhinnekaan? Bila dirunut pada akar persoalan yang menimpa bangsa Indonesia adalah persoalan ideologi dan pemaknaan agama yang belum selesai, maka pembubaran HTI tidak akan menjadi sebuah jawaban dari keinginan pemerintah.  
Terdapat dua pandangan tentang agama, yaitu pandangan positif dan negatif. Jika pendapat Durkheim, sosiolog asal Perancis, dengan banyaknya agama seharusnya Indonesia menjadi negara yang kuat kebhinnekaannya. Bagi Durkheim,  agama seharusnya berfungsi sebagai solidaritas sosial, menciptakan dan  menguatkan kebersamaan,  bukan sebaliknya menjadi pemecah antar-masyarakat. 
Tetapi sebaliknya, disfungsi agama menimbulkan konflik sosial. Agama dipandang sebagai sumber berbagai konflik  yang terjadi di masyarakat.  Contoh konflik yang mudah diletupkan karena ‘agama’ adalah kasus Pilkada DKI, di mana agama menjadi pemantik yang sangat kuat untuk meraih sebuah kemenangan dalam politik, meskipun mereka yang menggunakan agama sebagai ‘tunggangan’ politik, menolak  disebut-sebut sebagai pihak yang memanfaatkan agama untuk tunggangan politik. Karena agama menjadi kendaraannya, maka kuatnya konflik sangat kuat dan terasa di seantero Indonesia, bahkan nyaring terdengar di banyak manca negara. 
Contoh lainnya, HTI yang dinilai meresahkan sebagian masyarakat karena ingin mengubah ideologi negara dari Pancasila menjadi negara Islam dengan tujuan akhir pemerintahan khilafah adalah karena persoalan agama. Lantas muncul konflik, sebaiknya agama tidak memerankan fungsi sebagai kekuatan politik. Bahkan beberapa waktu lalu, sempat beredar penolakan agama masuk dalam ranah politik dan negara.   
Dua contoh tersebut menunjukkan adanya antitesis terhadap pendapat Durkhaim, bahwa  “agama berfungsi sebagai penguatan solidaritas sosial”. Agama yang disebut-sebut menjadi sarana penguatan solidaritas sosial, sudah terbantahkan, setidaknya dua contoh kasus tersebut. 
Contoh lain semakin menguatkan terhadap antitesa pernyataan Durkheim adalah terjadinya konflik antaragama satu dengan agama lain, termasuk konflik dari pemeluk agama yang sama. Misalnya, konflik di Ambon tahun 1999, diduga merupakan konflik yang dipicu perbedaan agama, konflik antara kaum Katholik dan kaum Protestan di Irlandia Utara, antara kaum Sikh dan kaum Hindu di Negara Bagian Punjab, antara Muslim dan kaum Hindu di Ayodya, antara orang Palestina yang beragama Islam dengan Israel yang beragama Yahudi, antara kaum Syiah dan Sunni di Irak, dan masih banyak lain konflik yang dilatari oleh keyakinan agama.  
Dari sekian deret kasus itu, menunjukkan bahwa pembubaran kelompok agama, tidak akan menghilangkan konflik, meski yang dimaksud pemerintah adalah untuk mencegah peluasan dan masifnya gerakan penolakan ideologi Pancasila. Mengapa masih terjadi disfungsi agama, karena sampai sekarang belum ditemukan formulasi untuk mempersempit perbedaan dalam memahami ajaran agama (teks-teks ayat). 
Seperti agama Islam dalam memaknai agamanya, sampai sekarang  setidaknya masih  bisa digolongkan menjadi dua kelompok besar, yaitu kaum konserfatif yang skriptualis, eklusif (kaku, memaknai teks-teks Alquran seperti yang ada, tidak pernah mengaitkan dengan kondisi zaman yang sedang dihadapi) dan kaum inklusif, pluralis, yang bisa menerima perbedaan dan budaya baru (masih sesuai garis besar teks-teks ayat). 
 
Kedepankan Nilai-nilai Agama
Ketika ‘perang’ teks ayat dianggap sebagai alat untuk mencipatkan radikalisasi, maka yang harus dilakukan oleh kaum beragama adalah mempersempit perbedaan dalam memaknai setiap teks yang dianggap menjadi penyebab perbedaan. Tentu pengajaran teks dari ayat-ayat yang menimbulkan pro-kontra ini harus dilakukan sejak usia dini dalam memberikan pemahaman kepada kaum beriman. 
Tidak cukup hanya dengan mendekatkan pemahaman teks-teks ayat yang berbeda, tetapi kaum beriman di Indonesia harus didorong ke wilayah penggunaan nilai-nilai dari agama masing-masing. Hampir semua agama mengajarkan nilai-nilai yang disebut sebagai moral. Karena inti agama itu adalah menciptakan moral yang baik bagi pengikutnya, moral kepada sesama manusia dan moral antara manusia dengan Tuhannya. 
Inilah yang disebut KH Abdurrahman Wahid sebagai nilai-nilai dari agama itu. Kalau dalam bahasa tasawuf, disebut dalam tingkatan hakikat agama. Wilayah ‘syariat’ merupakan wilayah yang sangat rentan menjadi perdebatan teks-teks ayat---bahkan tidak sedikit dimanfaatkan untuk kepentingan konflik demi sebuah pengaruh kuasa.
Moral sesama manusia, moral yang mengedepankan saling menghormati, tidak saling menyakiti, pemaaf, peminta maaf, tidak boleh  merasa dirinya hebat dari yang lain. Ajaran nilai-nilai dalam semua agama seperti itu. Tetapi wilayah syar’i lebih cenderung teks-teks ayat-nya diperdebatkan (mujadalah) untuk mendepat kemenangan dan mengatakan kelompoknya yang benar. 
Karenanya, deradikalisasi agama hanya bisa dilakukan ketika umatnya menempatkan nilai-nilai agama atau moral sebagai tujuan pungkas dari beragamanya. Sayangnya, di Indonesia, kaum yang fokus pada nilai-nilai agama, jumlahnya sangat terbilang sedikit dibanding mereka yang hanya fokus pada perdebatan teks. 

*Pembantu Ketua II STAI Al Hikmah Tuban yang sedang menempuh program doktoral (S3) program Beasiswa Kementerian Agama UINSA Surabaya.
OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>