Kontroversi Pembuktian Terbalik dalam Negara Hukum

Selasa, 16 Januari 2018  18:39

Kontroversi Pembuktian Terbalik dalam Negara Hukum

Tri Tejo N

0leh : Tri Tejo N.

Sekretaris LBPH Kosgoro Jawa Timur

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)telah menetapkan Dr.dr. Bimanesh Sutarjo yang berprofesi sebagai seorang dokter dan Fredrich Yunadi yang berprofesi sebagai advokat. Fredrich merupakan pembela Setyo Novanto, tersangka kasus e-KTP.  

Tidak lagi dengan bahasa “sangkaan” atau “dugaan”, tetapi sudah dihukum dengan kata “dianggap sengaja  telah mencegah, merintangi, atau menggagalkan langsung atau tidak langsung  penyidikan” tindak pidana korupsi ( TIPIKOR) sebagaimana Pasal 21, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 diubah Undang-Undang No.20 Tahun 2001 kasus e-KTP.

Apakah profesi advokat dianggap menghambat proses penangkapan, dalam membela klien dengan memfasilitasi cek kondisi kesehatannya? Apakah seorang profesi dokter dianggap melanggar norma hukum “mencegah, merintangi, menggagalkan proses penyidikan”, jika diminta untuk cek-up kondisi pasien? Pembuktian terbalik Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang TIPIKOR mencederai konsep negara hukum.

Indonesia mengadopsi sistem pembuktian terbalik (reversed burden of proof) dalam peraturan perundang-undangan tentang TIPIKOR. Pemberlakuan masih kontroversi baik di negara yang menganut civil law system yang menonjolkan kepastian hukum, menganut sistem dengan pembuktian negatif. Dan di berbagai negara yang menganut common law system.  Dianggap melanggar dan mengabaikan HAM. Hak dasar berkaitan hidup dengan kebebasan (freedom), dan hak keadilan (justice) sangat relevan dipertanyakan kembali oleh warga negara di negara hukum ini.

Pemahamam kasus korupsi sebagai kejahatan bersifat “extra ordinarry crime”, secara berlebihan. Masih perlu diuji, dengan apa maksud dan tujuan hukum itu sendiri. Jika, Prof. Soebekti berpendapat, bahwa tujuan hukum adalah untuk mencari kebenaran, keadilan dan ketertiban hukum. Maka, warga negara sebagai profesi advokat yang dikenal pembela satu-satunya, yang berseberangan dengan profesi penegak hukum Polisi, Jaksa, KPK, tentu berhak mengespresikan pendapat berbeda.

 

Keadilan

John Rawls, buku A Theory of Justice, Havard University, Cambridge, Massachusett, 1995, berpendapat sebuah kata keramat apa itu “justice as fairness”. Sangat relevan diopinikan dan diangkat sebagai keseimbangan akan tercabiknya kata “keadilan” dalam kasus penetapan tersangka profesi Advokat dan Dokter, membuat organisasi Advokat dan Dokter meradang. Tentu kita, sepakat mendukung langkah untuk memperkuat institusi KPK, dan Negara jangan kalah dengan Koruptor. Tetapi keadilan harus ditegakkan. Keadilan menurut John Rawls, berbasis proses hukum dengan asas bersifat “fairness”. Dan dengan keadilan itu harus mencerminkan  “equality” keseimbangan, dan “integrity” (kejujuran).

Penghukuman (justifikasi) awal seorang profesi Advokat dan Dokter, dengan kata “telah mencegah, merintangi, atau mengagalkan langsung atau tidak langsung  penyidikan” proses hukum penyidikan kasus Koprusi dianggap berlebihan. Mencederai keadilan, yang mengorbankan peraturan dengan norma hukum melaksanakan profesi “pembelaan” hukum, dan “pencegahan, perawatan dan pengobatan” secara medis, sebagai penegak hukum dan medis. Keadilan hukum terbuang dengan arogansi dan anarkisme proses hukum, yang berpijak “presumtion of guilty” atau praduga bersalah, dan tidak lagi menghargai “presumtion of innousence”atau praduga tidak  bersalah. 

 

Pembuktian positif

Pembuktian positif, mencederai keadilan. Penerapan sistem pembuktian terbalik dengan sistem pembuktian positif yang masif, kasus ini sangat dirasakan mencederai profesi Advokat dan Dokter. Kita meminta keadilan yang berakar dengan proses hukum fairness dan equalty principle harus dikedepankan. Negara hukum yang kita anut, sesuai penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 masih masih menganut rechstaat dan bukan negara kekuasaan (machstaat). Kita, tidak menghapus sistem pembuktian negatif, yang bertumpu pembebanan pembuktian kepada penuntut umum atau jaksa KPK. Dan bukan kepada tersangka, dan terdakwa.

Imbas hukum, peraturan-perundangan tentang TIPIKOR mengadopsi tentang sistem hukum pembuktian terbalik dengan pembuktian positif, maka mengorbankan prinsip hukum kita sebagai negara hukum. Sistem pembuktian negatif masih dipunyai Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagai dasar konstitusi yang berkeadilan sosial (sosial justice). Keadilan dalam berproses hukum di kedepankan, maka  penetapan sebagai tersangka bersifat kasuistis dan harus hati-hati. Jangan menabrak rambu tujuan hukum yaitu keadilan.

Juctice for all, keadilan tanpa pandang bulu, tanpa pandang  berpangkat atau rakyat jelata. Tetapi penegakan hukum berkeadilan yang berkeseimbangan dan fairness selama proses hukum sangat dinantikan. Nilai berkeadilan selama berproses hukum, dirasa yang lebih bermartabat bagi Negara dan KPK sendiri.

Organisasi Advokat sangat terusik dengan masifnya opini penetapan seorang advokat sebagai tersangka, ditambah penetapan tersangka yang berprofesi sebagai dokter. Seakan mengorbakan martabat (officium nobile) profesi advokat dan dokter, yang telah lama digelutinya bergantung pada kepercayaan masyarakat. Baik Advokat dan Dokter, profesi yang sama bergerak dalam bidang pelayanan jasa. Tentu, mempunyai peraturan kode etik (code of cunduct), maka berkeadilan dan bermartabat jika KPK melibatkan proses hukum adanya dugaan “ penyimpangan” profesi, dengan melibatkan punisment Dewan Kehornatan Advokat dan Dewan Kehormatan Dokter. Terlebih dahulu, sebelum penetapan sebagai Tersangka. (*)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>