Memilih Beleid Ekonomi Berkeadilan

Rabu, 11 Januari 2017  19:00

Memilih Beleid Ekonomi Berkeadilan
M Sunyoto

Kabar baik bagi masyarakat akar rumput pada awal 2017 datang dari Istana Kepresidenan bahwa pemerintah akan memfokuskan pada kebijakan mempersempit jurang kesenjangan kesejahteraan publik.
 
Rencana beleid ekonomi yang diambil Presiden Joko Widodo untuk memperkecil ketimpangan itu tentu akan melewati sejumlah tantangan dan dilema. Dilema ekonomi antara pertumbuhan dan pemerataan dalam pembangunan ekonomi sudah lama diakui keniscayaannya.
 
Ketika pemerintah berfokus pada pertumbuhan, sisi pemerataan mau tak mau menjadi terpinggirkan. Begitu juga sebaliknya. Saat pemerataan menjadi prioritas pembangunan, pertumbuhan akan dengan serta-merta berkurang lajunya.
 
Hampir mustahil pada saat bersamaan bisa berlangsung pertumbuhan yang tinggi sekaligus pemerataan yang ideal. Sebab, ketika pemerintah memacu pertumbuhan, kebijakan yang diutamakan adalah menggelontorkan sebagian besar dana ke sektor industri paling prospektif memberikan hasil yang tinggi dengan waktu yang sesegera mungkin.
 
Begitu juga sebaliknya, ketika pemerintah bertekad memeratakan kesejahteraan ke sebanyak mungkin warga, pilihan kebijakannya bertumpu pada pemberian bantuan permodalan ke sektor usaha mikro, yang tak akan memberikan sumbangan pertumbuhan sebesar yang diberikan oleh sektor industri padat modal.
 
Presiden tampaknya tak mengabaikan tantangan dilematis itu dengan tekadnya untuk memprioritaskan pemerataan karena angka ketimpangan kesejahteraan masih tinggi.
 
Sejumlah kebijakan untuk menurunkan ketimpangan itu sedang disiapkan. Tentu pemerintah tak dengan begitu saja mengorbankan pertumbuhan.
 
Presiden mengisyaratkan langkah yang akan diambil antara lain melakukan redistribusi aset dan legalisasi tanah, yang sangat vital bagi rakyat dalam mengoptimalkan usaha-usaha produktif mereka.
 
Jargon yang terkemas dalam dua frasa, yakni redistribusi aset dan legalisasi tanah, agaknya temuan kreatif untuk menghindarkan kata-kata yang paling sensitif selama periode tiranik di bawah kuasa Orde Baru, yakni "land reform" yang kental asosiasinya dengan kebijakan sosialis-komunis.
 
Sejarah pemilikan dan penguasaan tanah di Tanah Air diwarnai oleh konflik sosial yang tak jarang berimplikasi pada lahirnya korban-korban ketidakadilan.
 
Mereka yang memiliki aset berupa benda tak bergerak itu bisa menjadi kehilangan kepemilikannya karena situasi konflik politik di masa lalu. Kompleksitas yang sungguh tak mudah untuk diurai inilah yang perlu kembali dibenahi oleh pemerintah.
 
Dengan tekadnya untuk melakukan redistribusi aset dan legalisasi tanah, Jokowi, jika berhasil melakukannya, akan dikenang oleh para korban konflik pertanahan di era tiranik sebagai pemimpin yang berjuang untuk keadilan bagi rakyat kecil yang pernah menjadi korban di masa lalu.
 
Di samping itu, Jokowi akan menerapkan kebijakan yang bersifat mempermudah akses usaha mikro terhadap modal kerja. Jumlah modal yang akan digelontorkan untuk sektor usaha ekonomi mikro akan diperbesar dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 
Tentu Jokowi juga perlu menggandeng kekuatan-kekuatan politik yang benar-benar berpihak pada paradigma ekonomi kerakyatan sebab para kapitalis tentu akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk melakukan lobi dan bermanuver agar kepentingan mereka tak tergerus oleh beleid yang berpihak pada usaha ekonomi menengah dan mikro itu.
 
Campur tangan negara untuk membesarkan kelompok usaha ekonomi menengah dan mikro merupakan keniscayaan sebab jika tangan-tangan tak kentara dalam kapitalisme dibiarkan bekerja, yang terjadi adalah penguatan di pihak yang terkuat.
Campur tangan negara dalam perekonomian tentu memerlukan kepiawaian dalam menghindari terjadinya distorsi yang berakibat pada mandeknya, kalau bukan merosotnya, pertumbuhan ekonomi.
 
Beleid ekonomi pemerintahan Jokowi yang prorakyat yang disertai semangat tetap ramah terhadap kekuatan kapitalis merupakan pilihan yang harus diperjuangkan realisasinya.
 
Tentu para pemodal, pengusaha besar yang selama ini berjasa menyukseskan Jokowi menjadi pemimpin nasional dituntut untuk terus mendukungnya, sebab tanpa dukungan mereka, kebijakan ekonomi yang pro rakyat alias populis bisa dengan mudah diguncang oleh aksi kaum kapitalis lewat manuver politik kekuatan modal mereka.
 
Jokowi yang berasal dari kalangan masyarakat bukan aristokratik tentu tak melupakan janji-janji politiknya saat berkampanye tiga tahun silam, yakni akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat banyak, pemilik suara terbanyak yang memungkinkannya menjadi presiden.
 
Memperkecil kesenjangan kesejahteraan publik pada gilirannya akan lebih menstabilkan politik yang menjadi salah satu prasyarat bagi pertumbuhan.
 
Itulah komitmen Presiden dalam menapaki pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan pada 2017 ini. Dengan cara itulah kesejahteraan rakyat, terutama yang paling tertinggal dalam menikmati kue pembangunan, coba untuk ditingkatkan sepanjang 2017.
 
Kekuatan minoritas strategis maupun kalangan kelas menengah agaknya perlu mendukung upaya pemerintah untuk membangun bangsa yang berkeadilan secara ekonomis itu dan diharapkan akan berlanjut pada meningkatnya keadilan di bidang hukum, politik dan sosial.
 
Tentu akan tetap ada kekuatan yang berniat untuk merongrong tekad pemerintah dalam mereduksi ketimpangan kesejahteraan masyarakat itu.
 
Sedikitnya, mereka yang punya agenda untuk bersaing dengan Jokowi dalam pilpres dua tahun mendatang tak ingin melihat pesaingnya kokoh di puncak kekuasaan karena prestasi-prestasi ekonominya yang paling impresif, yakni mempersempit jurang ketimpangan antara mereka yang berpendapatan tinggi dan rendah, bahkan sangat rendah. (ant)
OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>