Menata Pembangunan Pertanian Nasional

Senin, 24 September 2018  10:32

Menata Pembangunan Pertanian Nasional

Adi Wibowo,S.TP.,M.Si

Oleh;  Adi  Wibowo, S.TP., M.Si

Penulis  adalah  Ketua  PP  AMPG  Wilayah  Jatim  III ( Tapal  Kuda) Alumni  Sarjana  Teknologi  Pertanian Universitas  Jember/ Unej dan alumni  Magister Pembangunan Sosial,  Fisip,  Universitas  Indonesia (UI).
 
Hari Tani Nasional yang diperingati  setiap tanggal 24 September tepat hari ini merupakan peringatan tahunan di Indonesia. Hari peringatan ini diambil dari hari lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada 1960, yang menjadi titik penting sejarah bangsa dalam memandang arti penting petani dan hak kepemilikan atas tanah serta keberlanjutan masa depan agraria di Indonesia. 
 
Hari tani ini menjadi penting bukan hanya semata diperingati setiap tahunnya namun mengingat mayoritas rakyat Indonesia adalah petani dan hari ini ketika berdampingan erat dengan kompleksnya kehidupan sektor pertanian dan sektor populis lainnya  maka dimana posisi sektor pertanian dan nasib petani. Dengan memperingati hari tani setidaknya mengingatkan kita semua untuk  melangkah lebih maju menempatkan petani dalam perjalanan sejarah barisan kehidupan rakyat Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur  serta berdaulat membangun masa depannya.
 
Posisi  Petani  Kita
 
Banyak kalangan semakin pesimis akan masa depan pertanian dan ketahanan pangan di Indonesia hari ini. Dunia pertanian seolah-olah menunggu lonceng kematian karena gagalnya berbagai kebijakan pembangunan terkait yang tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan petani. Lahan pertanian yang semakin sempit, minimnya minat dan akselerasi pembangunan sektor pertanian seolah-oleh menghantui masa depan sektor pertanian kita. Padahal kalau kita lihat sebenarnya sektor pertanian kita adalah sektor yang menjadi soku guru dan pondasi pembangunan ekonomi kita terutama ekonomi pedesaan dan saat ini sejalan dengan komitmen pemerintah dibawah Presiden Joko Widodo yang menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan. 
 
Pembangunan Desa tidak bisa dilepaskan dari pembangunan yang menempatkan sektor pertanian menjadi sektor utama dan penggerak ekonomi pedesaan disamping sektor-sektor strategis lainnya yang menjadi deferensiasi potensi desa-desa. Menggeliatnya sektor ekonomi pedesaaan hari ini tidak dapat kita lepaskan dari sektor pertanian sebagimana data statistik kita dari BPS yang menempatkan  nilai tukar petani (NTP) nasional pada bulan Agustus 2018 sebesar 102,56 atau naik 0,89 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 0,75 persen, sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) turun sebesar 0,14 persen.
 
Sebagaimana pada Agustus 2018 yang menempatkan NTP Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan tertinggi (2,40 persen) dibandingkan kenaikan NTP provinsi lainnya. Sebaliknya, NTP Provinsi Riau mengalami penurunan terbesar (1,25 persen) dibandingkan penurunan NTP provinsi lainnya. Terjadinya deflasi perdesaan pada bulan Agustus 2018 misalnya sebesar 0,32 persen, disebabkan oleh penurunan indeks kelompok bahan makanan yang cukup besar, sementara indeks kelompok penyusun Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) lainnya naik. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) nasional Agustus 2018 juga mengalami kenaikan sebesar 112,08 atau naik 0,48 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya. 
 
 
NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Dengan melihat realitas yang terukur dari data tersebut selayaknya kita tetap harus yakin bahwa masa depan sektor pertanian masih sangat prospektif dan terbuka lebar dan harus dengan keberpihakan yang nyata.
 
 
Pembanguna  Pertanian  dan  Pembangunan  Sosial
 
 
Problematika pembangunan pertanian memang sangat rumit dan saling berkaitan. Kebijakan yang tidak tepat akan berimplikasi  pada sisi sektor pertanian yang lain dan bisa fatal sehingga memperburuk kondisi petani sehingga akan lebih menderita lagi. Dengan mempertimbangkan kekayaan potensi sumber daya baik fisik maupun manusia kita sebenarnya bisa cukup optimis menuju kebangkitan dan kejayaan pertanian yang akhirnya akan membawa peningkatan taraf hidup petani. Hal yang paling mendasar adalah komitmen dan goodwill segenap komponen bangsa untuk mengembalikan momentum pembangunan pertanian hari sebagai penggerak ekonomi bangsa. 
 
 
Perencanaan pembangunan pertanian harus mengacu pada pengalaman kegagalan masa lalu dan permasalahan yang ada petani secara langsung. Pembangunan yang hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonomi nasional semata juga harus ada evaluasi. Pembangunan pertanian juga harus seiring dengan pembangunan sosial sehingga perlu dilakukan upaya reformasi kelembagaan petani,  sektor ekonomi pedesaan harus sejalan dengan upaya mentransformasikan penataan pemerintahan desa dan pengelolaan sumberdaya ekonomi yang lebih otonom sebagiamana semangat dan prinsip dalam UU Desa. 
 
 
Prinsip otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan harus diwujudkan juga dalam pemberian otonomi pada pelaku-pelaku ekonomi di pedesaan. Sistem penyuluhan yang selama ini dijadikan lembaga penggerak pembangunan pertanian harus diorientasikan pada kemajuan pembangunan sektor ekonomi dan pembangunan sosial yang menempatkan pembangunan pertanian terintegrasi pada pembangunan petani secara kualitas SDM dan kemampuan teknis pertanian. Sehingga orientasinya bukan hanya semata pada peningkatan produksi pertanian (padi sawah) dalam arti yang  sempit.  Menempatkan penyelenggaran penyuluhan pertanian melalui pendekatan agribisnis dengan memanfaatkan modal sosial sebagai instrumen utama. Kelompok tani harus dipandang sebagai wahana pengembangan organisasi ekonomi pedesaan dan basis tumbuhnya modal sosial sehingga perlu mendapat perlakuan dominan dalam pemeberdayaan ekonomi, dan bukan sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk memobilisasi masyarakat pedesaan.
 
 
Keberhasilan pembangunan ekonomi di pedesaan tidak terlepas dari sinkronisasi kebijakan pembangunan pertanian di tingkat nasional, regional dan daerah. Pembangunan sektor pertanian tidak bisa dilakukan secara parsial karena mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lain dan sejauh ini masih memerlukan dukungan dan jaringan kerjasama dari berbagai sektor. Sehingga untuk mewujudkan pembangunan pertanian melalui pengembangan ekonomi lokal dan atau pengembangan kemandirian lokal di pedesaan perlu dikembangkan sistem tata nilai dan kepemimpinan petani yang mengarah pada kemajuan ekonomi. Aspek tersebut diharapkan bisa dijadikan penggerak ekonomi di pedesaan yang mandiri dan memiliki daya saing tinggi.
 
 
Tata nilai yang perlu dikembangkan dalam kehidupan masyarakat petani adalah mengacu pada pembangunan sosial yang menempatkan modal sosial yaitu modal sumber daya manusia pedesaan, modal budaya dan modal ekonomi lokal.  Tentunya kemauan politik dan keberpihakan negara dan politisi menjadi salah satu penentu kebangkitan pertanian. Selamat Hari Tani Nasional, petani mandiri negara berdikari. (*)
 
OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>