Perlukah Pembentukan Tim Independen Kasus Novel?

Rabu, 08 November 2017  18:25

Perlukah Pembentukan Tim Independen Kasus Novel?
Oleh:Hananto Widodo

Dosen Hukum Tata Negara, Ketua PSLH Surabaya (Unesa)

Hingga sekarang ini kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan tidak juga menemui titik terang. Konon, gelapnya kasus Novel Baswedan ini terkait dugaan adanya orang kuat yang terlibat dalam kasus ini. Untuk mengurai ketidakjelasan ini, maka ada beberapa pihak yang mendesak agar dibentuk tim independen untuk mencari fakta yang sesungguhnya dibalik kasus Novel Baswedan ini.

Pertanyaan mendasar adalah sebegitu mendesakkah sehingga harus dibentuk tim independen demi mengungkap kasus yang hingga kini masih gelap ? Apakah dari pihak Kepolisian tidak cukup mampu untuk mengungkap kasus ini ? Sebagaimana diketahui pada masa kepemimpinan SBY, SBY pernah membentuk tim 8 untuk melakukan pencarian fakta terkait dugaan kriminalisasi pihak Kepolisian terhadap pimpinan KPK, yakni Bibit Samad Riyanto dan Candra Hamzah. Sebenarnya pada awal kepemimpinan Jokowi, Jokowi juga pernah membentuk tim 8 terkait dugaan kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap dua pimpinan KPK, yakni Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto.

Alasan timbulnya desakan dibentuknya tim independen untuk mengungkap fakta kasus Novel tentu berbeda dengan alasan dibentuknya tim 7 dan tim 8 yang pernah dibentuk oleh SBY dan Jokowi. Tim independen kasus Novel terkait dengan upaya untuk mengungkap siapa dalang di balik peristiwa penyiraman air keras terhadap Novel. Sedangkan tim 7 dan tim 8 dibentuk dengan tujuan mengungkap fakta apakah memang telah terjadi kriminalisasi terhadap pimpinan KPK yang diduga dilakukan oleh pihak Kepolisian.

Dibentuknya tim 7 dan tim 8 juga dilatarbelakangi oleh komitmen Presiden untuk tidak ikut campur dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian terhadap pimpinan KPK yang diduga melakukan tindak pidana sebelum mereka menjadi pimpinan KPK. Dengan dibentuknya tim 7 dan tim 8 maka Presiden akan terhindar dari kesan intervensi terhadap kasus hukum yang sedang dalam proses penyidikan. Selain itu Presiden juga akan terhindar dari kesan tidak tegas terhadap upaya kriminalisasi pimpinan KPK yang sedang dilakukan oleh pihak Kepolisian.

Meskipun antara kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan dan kasus kriminalisasi terhadap pimpinan KPK memiliki dimensi yang berbeda tetapi sasaran tembak pasti akan mengarah pada Presiden sebagai penanggungjawab tertinggi dalam penyelenggaran pemerintahan negara. Presiden pasti juga akan dihadapkan pada posisi yang sulit. Memang kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan dapat dianggap sebagai kasus kriminal biasa.

Tetapi status Novel Baswesan sebagai penyidik KPK tentu memunculkan spekulasi di publik bahwa kasus Novel ini sarat dengan kepentingan politik. Spekulasi ini bertambah kuat ketika hingga kini siapa yang melakukan penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan tidak juga terungkap. Dengan demikian, jangan salahkan publik jika publik beranggapan bahwa memang ada skenario dari pihak kuat yang menghendaki agar KPK lumpuh, tetapi dengan modus yang berbeda. Dan jika kasus Novel ini tidak juga mendapatkan titik terang, maka nama Presiden Jokowi yang akan menjadi taruhannya. Apalagi tahun depan merupakan tahun politik, di mana sebagian besar elemen-elemen politik akan lebih disibukkan dengan aktivitas-aktivitas jelang pemilu serentak 2019. Isu Novel ini bisa menjadi isu seksi untuk menggerus elektabilitas Jokowi di Pemilu 2019.

Dengan melihat pada kinerja Kepolisian dalam mengusut kasus Novel yang tidak kunjung membuahkan hasil yang memuaskan, maka pembentukan tim independen merupakan suatu keniscayaan. Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang tertinggi sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi, maka Presiden dapat membentuk tim independen yang terdiri dari unsur masyarakat, akademisi dan bisa juga melibatkan pihak Kepolisian. Namun, peran dari Kepolisian tidak boleh terlalu dominan. Tujuan dari dibentuknya tim independen ini tentu berbeda dengan tim 8 atau tim 7. Tim 8 atau tim 7 merupakan tim yang bertujuan memberikan legitimasi bagi Presiden untuk memberikan perintah pada pihak Kepolisian untuk menghentikan kasus hukum yang melanda pimpinan KPK.

Sementara itu, tujuan dibentuknya tim independen kasus Novel ini adalah untuk mengungkap siapa pihak yang paling bertanggungjawab terhadap kasus Novel ini. Setelah terungkap siapa pihak yang paling bertanggungjawab terhadap kasus Novel ini, maka mau tidak mau pihak Kepolisian akan melakukan proses hukum terhadap pihak yang paling bertanggungjawab terhadap kasus Novel ini. Di samping itu jika pihak yang paling bertanggungjawab terhadap kasus Novel ini menduduki jabatan tertentu, maka Presiden memiliki dasar yang kuat untuk memberhentikan yang bersangkutan.

Kasus Novel Basewadan ini merupakan cerminan bahwa pengusutan terhadap kasus- kasus korupsi sangat rentan terhadap ancaman-ancaman dari pihak-pihak yang diduga kuat terlibat kasus korupsi. Siapapun yang menjadi Presiden di negeri ini, pasti harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan korupsi. Sehingga membiarkan tindakan kriminal terhadap penyidik KPK sama dengan melanggar komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

Oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi Presiden selain bertindak cepat dengan membentuk tim independen untuk melakukan pencarian fakta terhadap kasus Novel ini. (*)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>