Tantangan Bagi Pancasila dan Kebangsaan
By: Wahyu
27 Sept 2016 19:00
 
 
OLEH: Yana Indawati SH MKn
(Dosen dan Pegiat Hukum di Lamongan)
ADA peristiwa yang selalu muncul dalam ingatan kita semua di bulan September ini. Ingatan ini berupa sebuah peristiwa yang menguii tentang keberadaan ideologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Ujian ini bentuknya berupa gerakan politik oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) tanggal 30 September 1965. Gerakan yang bertujuan untuk mengganti dasar negara Indonesia yakni Pancasila menjadi dasar negara yang komunis, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia.
Ujian terhadap Pancasila sebagai ideologi negara bukanlah pada peristiwa 30 September 1965. Ada beberapa peristiwa lain yang menjadi batu ujian atas kokohnya keberadaan Pancasila. Mahfud MD mencatat ada beberapa peristiwa yang bisa menjadi tolok ukur atas kuatnya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.
Pertama, Peristiwa Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah mengokohkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara setelah Pancasila diperdebatkan, dipersoalkan, selama bertahun-tahun (Mahfud MD, 2009: 8).
Hal ini terjadi karena selama sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) terjadi perdebatan yang tajam mengenai dasar negara. Perdebatan itu terjadi antara kelompok kebangsaan (nasionalis) yang lebih dikenal dengan negara Pancasila dan kelompok Islam yang cenderung mendukung negara Islam.
Dari perdebatan yang tanpa ujung ini, Presiden Soekarno dengan kekuasaannya berusaha menyelamatkan kepentingan rakyat dengan memberlakukan kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden. Dengan berlakunya UUD 1945, kedudukan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 tetap diakui.
Dan hal ini diperkuat dengan keluarnya Inpres No 12 Tahun 1968 yang menegaskan bahwa Pancasila yang berlaku berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah Pancasila sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945.
Kedua, adalah peristiwa di era reformasi pada saat amandemen UUD 1945. Melihat ada peluang untuk melakukan perubahan, ada beberapa kelompok yang ingin mengembalikan gagasan pembukaan UUD 1945 agar sesuai dengan Piagam Jakarta.
Melalui gerakan politik yang diusung oleh parpol-parpol Islam, gerakan ini berusaha membangun opini tentang pentingnya negara Islam. Untungnya, keinginan tersebut bisa dihadang oleh MPR dengan melakukan kesepakatan bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak akan diamandemen.
Kini, setelah proses reformasi berjalan kurang lebih 17 tahun, tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai ideologi negara juga terus berkembang. Tantangan itu muncul seiring dengan dinamika di masyarakat yang mengalami proses transisi di era keterbukaan.
Di sinilah ujian terhadap Pancasila mulai terasa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jua, menghadapi persoalan ketika beberapa kelompok masyarakat mulai meneriakkan anti keberagaman. Anti keberagaman terhadap etnis tertentu, agama tertentu, suku tertentu, hingga pada pilihan politik tertentu.
Jika di era Orde Baru, keberagaman ini dikekang sedemikian rupa, sehingga yang muncul adalah homogenitas, maka di era reformasi, keberagaman menjadi salah satu prasyaratnya. Persoalannya, siapkah kita atas keberagaman tersebut?
Pertanyaan ini memang perlu dijawab. Masalahnya adalah bukan pada Pancasila yang menolak atau tidak mengakui keberagaman. Justru dengan adanya Pancasila, menjadi pemersatu atas keberagaman yang ada. Yang terjadi, adalah pada aktor-aktor yang menggunakan isu keberagaman sebagai upaya untuk mendapatkan kekuasaan atau kepentingannya sendiri.
Artinya, di dalam masyarakat sendiri, keberagaman adalah hal yang lumrah atau biasa. Mereka biasa hidup berdampingan dengan berbagai agama, etnis, dan suku tertentu. Namun, pada saat muncul konflik di dalam masyarakat, yang terjadi adalah dibangkitkannya sentiment Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA). Implikasinya jalinan kehidupan yang damai, tentram, menjadi terganggu dan terkadang menjadi sulit didamaikan.
Frans Magnis Suseno mengatakan bahwa keberagaman di Indonesia merupakan modal yang luar biasa bagi kultur demokrasi di Indonesia. Dengan menyatakan bahwa Indonesia bukan negara Islam pada tahun 1945 merupakan wujud adanya pengakuan terhadap keberagaman tersebut.
Wujud keberagaman itu telah dikonstruksikan oleh foundhing fathers dalam bentuk Pancasila. Oleh karenanya, Pancasila menggunakan istilah Mohammad Yamin merupakan dasar negara yang disusun menurut watak peradaban dan kebudayaan Indonesia.
Dari nilai-nilai atau budaya masyarakat itulah yang membuat Pancasila menjadi falsafah negara. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi pemersatu dan dapat diterima oleh seluruh warga negara, serta dijadikan pedoman hidup.
Seperti yang dikemukakan oleh Soesanto Darmosoegondo bahwa Pancasila sebagai falsafah negara itu memenuhi empat syarat, antara lain: (1) dapat mempersatukan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia yang susunan masyarakatnya majemuk; (2) dasar negara itu diterima dan disetujui oleh seluruh bangsa dan rakyat Indonesia; (3) dasar falsafah negara itu telah berakar dalam hati bangsa dan rakyat Indonesia; (4) dasar falsafah negara itu mampu memberikan pengarahan tujuan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi perjalanan hidup bangsa kita di kemudian hari.
Untuk itulah, dalam menghadapi tantangan zaman ini, Pancasila harus ditempatkan sebagai norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm) dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan di masyarakat. Termasuk mengaktualisasikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia.(*)

Create Account



Log In Your Account