Dewan Desak Pemkot Moratorium Penertiban PKL

Senin, 08 Januari 2018  22:10

Dewan Desak Pemkot Moratorium Penertiban PKL
SURABAYA (BM) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya saat melakukan  penertiban di sejumlah sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) mengaku sering mendapat kritikan dari anggota DPRD Surabaya.

Menyikapihal itu, anggota Komisi B (Perekonomian), Ahmad Zakaria, mendesak pemerintah kota (pemkot) untuk mengkaji ulang cara yang dipakai dalam penertiban sentra PKL. Alasannya, Pemkot Surabaya sejauh ini belum memiliki langkah kongkrit bagi pedagang pasca ditertibkan. "Kalau tidak ada solusi yang konkrit lebih baik dilakukan moratorium penertiban PKL," tegasnya, Senin (8/1).

Politisi PKS ini mencontohkan, penertiban sentra PKL di Jalan Kupang Mulyo I, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Suko Manunggal. Empat bulan pasca penertiban, ternyata pedagang yang ada di sana belum bisa berjualan kembali. Padahal, banyak dari mereka menggantungkan nasib keluarganya dari berjualan. "Dari pada membuat masyarakat menderita, lebih baik dihentikan dulu 4 sampai 5 bulan. Jika sudah ada solusi baru dilanjutkan," katanya.

Ia mengaku, dari tahun 2017 hingga awal tahun 2018 komisinya kerap menerima aduan dari PKL. Mulai dari PKL Pacuan Kuda, Pacar Keling, penjual depan Menur hingga PKL di Jalan Bongkaran. "Saran kita ditunda dulu sampai PAK (perubahan anggaran keuangan). Dari sana kita tahu program yang akan dibuat untuk PKL. Ini manusia bukan memindahkan barang," ungkapnya.

Terkait penataan PKL di Surabaya, dia menyebutkan, sebenarnya ada banyak cara yang bisa ditempuh oleh Pemkot Surabaya. Hal itu mengacu pada Perda No 9 tahun 2014 tentang Penyediaan Ruang bagi PKL. Dalam perda tersebut disebutkan secara jelas bahwa untuk pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran diharuskan menyediakan ruang kosong untuk PKL.

 Namun, kenyataannya sampai sekarang perda itu tidak bisa diterapkan karena belum adanya Peraturan Wali Kota (Perwali). "Pemkot perlu menggandeng pihak swasta jika ingin menata PKL di Surabaya. Kalau Pemkot sendirian, ya seperti ini hasilnya," keluhnya.

Terkait penataan PKL di Surabaya, lanjut dia, merupakan pekerjaan rumah besar bagi pemkot. Dia minta pemkot serius menangani PKL, karena kalau dibiarkan bisa jadi bumerang. Zakaria mengaku sudah sering menanyakan soal perwali,dan yang  terakhir kepada bagian hukum Pemkot. "Yang membuat kita kecewa, bagian hukum ngomong jika sampai sekarang Dinas Koperasi belum mengajukan permohonan," pungkasnya. (dji/udi) 
 
OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>