Aliansi Masyarakat Sipil Demo Tolak RUU KUHP

Senin, 12 Februari 2018  17:36

Aliansi Masyarakat Sipil Demo Tolak RUU KUHP

Aliansi Masyarakat Sipil demo tolak RUU KUHP di depan gedung DPR

Jakarta (BM) - Massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Sipil menolak Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dengan menggelar aksi demo di depan gedung DPR/MPR. Mereka menolak RUU KUHP karena dianggap tidak demokratis.

Pantauan di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (12/2/2018), aksi dimulai pukul 15.00 WIB. Massa tampak bergantian beroasi dan membawa berbagai spanduk dalam aksi itu.

Sementara, penjagaan Gedung DPR tidak terlalu ketat. Tidak ada kawat berduri maupun mobil Barakuda di depan gedung DPR.

Massa pun tidak meluber ke jalan Gatot Subroto. Meski begitu, kepadatan lalu lintas di depan gedung DPR tetap terjadi.

Massa memprotes sejumlah pasal yang ada di RUU KHUP seperti Pasal Penghinaan Presiden. Menurut mereka, pasal itu sama saja ingin membungkam kritik.

"Misalnya tentang merenggut demokrasi, penghinaan terhadap presiden dihidupkan kembali. Kemudian menghina kekuasaan negara. Itu pasal VIP, sedikit bicara, bukan untuk menghina tapi mengkritisi, dipenjara," ucap Humas Aksi Riska Carolina kepada wartawan.

Selain itu, salah satu hal yang dimasalahkan adalah pasal perzinaan. Dengan adanya pasal itu, menurutnya, banyak orang bisa tiba-tiba dipenjara.

"Kalau ditambah dengan disahkannya UU ini. Maka kriminalisasi akan meningkat, penjara akan penuh dengan penjara," ucap Riska.

Untuk itu, mereka menuntut tiga hal untuk didengarkan oleh anggota dewan yang menggodok RKUHP. Pertama menolak RKUHP saat ini.

Kedua, massa meminta DPR membahas ulang RKUHP dengan pendekatan dekolonisasi, berdasarkan hak konstitusi warga negara dan pelibatan berbagai berpihak. Tiga, RKUHP harus memihak dan melindungi rakyat, bukan jualan politik pengusaha.

Beberapa massa aksi adalah waria-waria yang merasa akan dipidana jika RKUHP disahkan. Tuntutan ini disuarakan dalam orasi di atas mobil komando.

"Bagaimana teman-teman waria bisa dilindungi hak gendernya. Mereka punya pilihan," ucap seorang perempuan dalam orasinya.

 

Perpanjang Masa Kerja

DPR RI mengesahkan perpanjangan masa kerja dari Pansus RUU KUHP. "Pembicaraan tingkat 2 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 serta pengesahan perpanjanagn RUU Tipikor, RUU KUHP, RUU Jabatan Hakim, RUU MK," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat membacakan agenda paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/2018).

Perpanjangan masa kerja Pansus RUU KUHP itu pun tak mendapat sanggahan dari anggota yang hadir. Saat dimintai persetujuan, seluruh anggota yang hadir pun menyatakan setuju.

"Perpanjangan soal masa kerja pansus, setuju, " ucap Fadli.

Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan dirinya cukup realistis terhadap masa kerja pansus. Ia menyebut, masa kerja Pansus khususnya Pansus RUU KUHP masih perlu waktu lebih untuk diselesaikan.

"Kita harus realistis karena ada beberapa pasal yang masih terjadi diskusi dan perdebatan maka kita putuskan tadi bamus itu dilanjutkan pada masa sidang berikutnya," ujarnya. (det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>