Didemo Ribuan Massa, Menhub: Permenhub 108 Tidak Dicabut

Senin, 29 Januari 2018  20:25

Didemo Ribuan Massa, Menhub: Permenhub 108 Tidak Dicabut

Ribuan driver taksi online melakukan unjuk rasa di depan kantor Kemenhub Jakarta, Senin (29/1)

Jakarta (BM) - Ribuan driver taksi online dari berbagai wilayah Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin (29/1). Mereka menolak Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 soal Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang sempat menemui para pengunjuk rasa menegaskan, bahwa pada 1 Februari mendatang Permenhub 108 akan dijalankan sesuai rencana. Artinya aturan tersebut tidak akan dicabut sebagaimana keinginan para driver taksi online yang hari ini menggelar demo.

"Sudah sepakat tidak (dicabut Permenhub 108). Revisi pun bukan," ujar Budi Karya usai menemui pendemo di kantornya, Senin (29/1/2018).

Kata dia, nantinya akan ada payung hukum tertentu yang akan disusun untuk menjembatani kepentingan para driver taksi online yang berkeberatan dengan poin-poin di dalam aturan baru.

"Jadi nanti kita akan ada payung hukum tertentu yang menjembatani kepentingan mereka. Tentang aplikasi, tentang koordinasi dengan aplikator dan kepolisian. SIM juga dan tidak ada revisi, dan tidak ada peniadaan (Permenhub 108)," ujarnya.

Bentuk legal hukumnya, ujar Budi akan dipikirkan. "Yang penting substansi itu bisa dipayungi. Dan tidak katakan itu SKB (Surat Keterangan Bebas) apa gitu yang penting ada kesepakatan. Yang penting nanti ada SK Dirjen dari Menkominfo dan sebagainya," terangnya.

Dia kembali menegaskan bahwa aturan baru taksi online berlaku 1 Februari. "Tetap tapi nanti akan ada operasi simpatik," tambahnya.

Seperti diketahui, ribuan massa driver taksi online berdemonstrasi di depan kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga meluber ke Jl Medan Merdeka Barat arah Patung Kuda. Lalu lintas menjadi tersendat.

Massa sempat memenuhi ruas Jl Medan Merdeka Barat persis di seberang gedung Kemenhub sekitar pukul 14.50 WIB, Senin (29/1/2018). Kendaraan yang ditumpangi pendemo juga diparkir di sisi jalan.

Pantauan di depan Kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2018) sekitar pukul 13.58 WIB, massa tergabung dalam Aliansi Driver Online (Aliando) menghibur diri dengan menyalakan lagu dangdut di mobil komando. Massa juga tidak ragu untuk berjoget.

"Biar kita semua semangat mari kita dangdutan. Jangan duduk saja, jangan lemes-lemes saja, mari merapat ke mobil komando kita dagdutan," ujar salah seorang orator di mobil komando.

Massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib, setelah perwakilan mereka selesai berunding dengan pihak kementerian perhubungan, sekitar pukul 18.30 WIB.

 

Demo Surabaya

Demo driver taksi online juga terjadi di Surabaya.  Ratusan massa menggelar unjuk rasa di Kantor Dishub Provinsi, Jl Ahmad Yani. Mereka memarkir armadanya  tertata rapi memanjang dari utara ke selatan. Mobil diparkir di pinggir jalan frontage road sisi barat di depan Dishub hingga Menanggal.

"Awalnya kami mau aksi dengan 1600 orang, tapi setelah kami dialog dengan Kepolisian, kami urungkan. Sehingga, setiap perwakilan membawa 5 unit mobil," kata Yogi.

Yogi Rahmawan Koordinator Forum Driver Online Menggugat (FDO) Jatim mengatakan, driver online di Jatim meminta penerapan Permenhub 108 ditunda. Selain itu mereka menolak penindakan hukum terhadap driver online yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan per 1 Februari.

"Di Jatim mungkin berbeda dengan aksi di Jakarta. Di Jatim awalnya terjadi isu penindakan hukum dinas terkait kepada driver Online per 1 Februari. Sanksi tilang bagi yang tidak menggunakan stiker, melanggar kir, dan punya SIM A Umum," ujarnya di depan Kantor Dishub Jatim, Senin (28/1/2018).

Menurut Yogi, para driver online di Jatim ingin mengikuti penerapan Permenhub 108, tapi masih banyak hambatan-hambatan. Salah satunya proses uji KIR, menurutnya banyak anggotanya yang dalam 10 bulan belum KIR padahal sudah mengajukan ke perusahaan aplikasi. Perusahaan aplikasi juga masih menerima driver baru, padahal itu melanggar.

"Sesuai aturan, pihak aplikasi sudah tidak boleh menerima driver baru dan tidak boleh menetapkan harga. Kami diperlakukan tidak adil," katanya.

Yogi menjelaskan, driver online akan dibatasi kuota, tapi pihak aplikasi terus melakukan perekrutan driver baru. Hal ini akan berimbas driver lama yang sudah aktif sejak 10 bulan.

"Lalu, pemasangan stiker di kantor gubernur kemarin kenapa tidak merata tapi hanya pilihan. Kami yang 10 bulan aktif tidak diuji kir, ini jelas tidak beres," katanya.

Yogi juga mengeluhkan mekanisme koperasi berbadan hukum. Sebab, driver online semuanya masuk koperasi yang bekerja sama dengan pihak aplikasi. Setiap bulan, ada iuran 35 ribu untuk koperasi.

"Tapi begitu kami ada yang kena suspand, koperasi tidak ada tanggung jawab, kami harus makan apa," katanya.

"Sekali lagi, kami tidak menolak Permenhub 108 asalkan penerapannya di lapangan benar dan berkeadilan," katanya.

Mediasi menghasilkan kesepakatan, pemberlakuan penindakan hukum terhadap driver online sesuai Permenhub 108 ditunda. Dishub akan melakukan sosialisasi lagi terkait Permenhub 108 per 1 Februari.

Robert Darsono Ketua Driver Online Menggugat (DOM) mengatakan, pemberlakuan penindakan pada driver online per 1 Februari ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Seluruh Driver online di Jatim tidak perlu khawatir lagi dengan penindakan tilang yang rencananya dilakukan per 1 Februari bagi yang belum memiliki uji KIR, SIM A Umum, penempelan stiker, dan penerapan kuota.

"Driver online bisa mematuhi Permenhub 108 asalkan penerapan di lapangan benar-benar adil. Misalnya, terkait kuota driver. Pihak aplikasi harus menghentikan perekrutan driver baru. Pihak aplikasi tidak boleh menetapkan tarif," katanya usai menemui massa setelah mediasi di Kantor Dishub Jatim, Senin (29/1/2018).

Sementara itu, Isa Anshori Kabid Angkutan dan Keselamatan Dishub Jatim mengatakan, tanggal 1 Februari melakukan tindakan persuasif untuk pemberlakuan Permenhub 108 ini, belum ada penindakan tilang. Pihaknya masih menunggu instruksi dari Kementerian Perhubungan.

"Permenhub 108 tetap diberlakukan, tapi untuk di Jatim masih tahap persuasif yaitu sosialisasi saja, belum ada penindakan penilangan. Kami akan koordinasi dengan Kepolisian terkait hal ini," ujarnya.

Isa mengatakan, penundaan penindakan tilang pada 1 Februari ini karena banyak Driver online yang belum berizin. Dari kuota yang ditetapkan pemerintah sebesar 4.445 driver online, sebanyak 2.418 yang sudah mendapat izin prinsip (mereka dari 31 koperasi). Kemudian, baru 140 driver saja yang telah memiliki izin penuh ( mereka dari 9 koperasi).

"Mereka mungkin ada kekawatiran pemberlakuan Permenhub 108 ini, tapi kami tegaskan belum ada penindakan hukum, nanti hanya ada sosialisai. Sampai ada petunjuk dari Kementerian Perhubungan RI," katanya. (det/ssn/tit)

 

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>